Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Perlindungan Hukum Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Wonokoyo Jaya Corp Mohammad Hatta; Purwono Sungkowo Raharjo; Rosita Candrakirana
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 2 (2023): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v17i2.1737

Abstract

Problems regarding the rights of workers/labourers who work in a company are still not fully fulfilled, especially for workers with a certain time work agreement system (PKWT). Therefore, the government issued implementing regulations for the Omnibus Law on the Job Creation Law, namely PP No. 35 of 2021 concerning PKWT, outsourcing, working time, work relations and rest time, and termination of employment (PHK) as an effort to realize the welfare of workers. However, in practice, there are still many companies that have not fully fulfilled their workers' rights. Based on this background, a study was compiled entitled "Legal Protection of Work Agreement Workers for a Certain Time at PT. Wonokoyo Jaya Corp.” the research method used by the author is empirical normative with data collection techniques using structured interviews with the personnel of PT Wonokoyo Jaya Corp. The results of the study show that the implementation of workers' rights has not been fully fulfilled, namely in the provision of compensation money given to PKWT workers after the contract is completed. Therefore, the government should tighten supervision over companies that have not implemented new policies for the sake of realizing worker welfare and workers must also understand the applicable policies so that companies cannot be deceived and companies provide socialisation to the community.
PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN REL LAYANG JOGLO DI KOTA SURAKARTA Aulia Fatiha Darmawan; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.430

Abstract

Pembangunan rel layang Joglo di Kota Surakarta merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan tanah yang luas, akan tetapi sebagain besar tanah di sekitar rel layang Joglo telah memiliki hak atas tanah, oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan pengadaan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak. Dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada musyawarah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang akan diberikan. Dalam pemberian ganti rugi tersebut, banyak masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi yang diberikan, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan ke Pengadian Negeri setempat.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jauhara Berliana Aziza Putri; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.474

Abstract

Land as a fundamental need for human life, makes humans dependent on the existence of land. An increase in population that is not balanced with the number of deaths will increase the need for shelter. This has an impact on increasing urban development with the establishment of housing and settlements. Difficulties in fulfilling housing cause people to compete to have as much land rights as they want. This causes land disputes between one party and another party because there are parties who feel aggrieved by other parties. This article aims to determine the causes of land boundary disputes in Sukoharjo Regency and efforts to resolve disputes about land boundaries in Sukoharjo Regency. This research is included in empirical legal research and is descriptive which is analyzed qualitatively. The results showed that the cause of the land boundary dispute that occurred in Sukoharjo Regency was misunderstanding, ignorance, and also there was an element of fraud from one party. Efforts to resolve land boundary disputes that occurred in Sukoharjo Regency were resolved by mediation by the National Land Agency of Sukoharjo Regency.