Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Jurnal Teknik TEKNOKOM : Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Komputer Jurnal Interprof Action Research Literate (ARL) Hukum dan Demokrasi (HD) Advokasi Hukum & Demokrasi
Maman Suparman
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
APLIKASI PUPUK MAJEMUK TERKENDALI PADA BIBIT JELUTUNG RAWA ( Dyera lowii Hook ) DI PERSEMAIAN . Sahwalita, Sahwalita; Herdiana, Nanang; Siahaan, Hengki; Suparman, Maman
Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol 9, No 1 (2012): JURNAL PENELITIAN HUTAN TANAMAN
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.781 KB)

Abstract

ABSTRAKPemupukan di persemaian merupakan upaya untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan kualitasbibit. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pengaruh dosis pupuk majemukterkendali terhadap pertumbuhan bibit jelutung rawa di persemaian. Penelitian dilakukan di persemaiandan laboratorium Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Rancangan penelitian yang digunakan adalahRancangan Acak Kelompok dengan tiga kali ulangan dengan perlakuan yang diuji meliputi 5 (lima) tarafdosis pupuk majemuk terkendali (D =0; D =0,5; D =1,0; D =1,5; D =2,0 gram/bibit). Parameter yangdiamati adalah persentase hidup, pertumbuhan tinggi, diameter dan Indeks Kualitas Semai (IKS). Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk berpengaruh sangat nyata dalam meningkatkan pertumbuhanbibit di persemaian. Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan bibit adalahperlakuan D . Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan tinggi bibit yang lebih tinggi 48,03% dan diameter012344037,57% dibandingkan pertumbuhan tinggi dan diameter bibit D. lowii pada perlakuan D dengan nilai IKS0,28. 
Peningkatan Kualitas Bahan Cylinder Liner Produk Lokal pada Sepeda Motor Empat Langkah Melalui Proses Nitriding Putra, Adi Ganda; Triantoro, Toto; Suparman, Maman
Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik Vol 16 No 2 (2017): Jurnal Teknik - Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik
Publisher : Fakultas Teknik - Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.12 KB) | DOI: 10.26874/jt.vol16no2.42

Abstract

Cylinder liner merupakan komponen penting dari suatu mesin kendaraan bermotor, di mana komponen tersebut akan menentukan besarnya volume silinder dan unjuk kerja.  Komposisi kimia material cylinder liner lokal, original dan spesial kompetisi (racing), mengacu berdasarkan standar ASTM A.159 yaitu spesifikasi standar untuk aplikasi besi cor kelabu pada automotif, tergolong grade 2500. Proses pengerasan permukaaan liquid nitriding pada permukaan material dasar komponen cylinder liner ini pada prinsipnya adalah dengan teknik yang sederhana yaitu dengan mencelupkan substrat ke dalam lelehan garam cair pada temperatur  580oC dengan variasi waktu selama 3 dan  9. Lapisan nitrida dengan waktu proses liquid nitriding 3 jam menghasilkan kekerasan permukaan sebesar 825 VHN, sedangkan waktu proses 9 menghasilkan kekerasan permukaan sebesar 733 VHN. Ketebalan optimum lapisan nitrida diperoleh dari hasil proses liquid nitriding dengan waktu 9 jam yaitu rata-rata 77 μm atau 0,077 mm (pengukuran berdasarkan struktur) atau sebesar 60 μm atau 0,06 mm (pengukuran berdasarkan DIN 50 190-3).
RANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI JASA PELABUHAN KAPAL TANKER (Studi Kasus: PT. PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN) Mukhfid; Suparman, Maman
TEKNOKOM Vol. 2 No. 1 (2019): TEKNOKOM
Publisher : Department of Computer Engineering, Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.81 KB) | DOI: 10.31943/teknokom.v2i1.31

Abstract

Dalam menjaga ketahanan Energi khususnya di daerah Indramayu. PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit VI (RU VI) Balongan mengolah minyak mentah dan menyalurkan hasil pengolahan melalui jalur darat dan jalur laut. Dalam pendistribusian melalui laut, Kapal-kapal tanker yang beraktivitas di pelabuhan tidak lepas dari jasa pelabuhan yang terdiri dari jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda, jasa service, jasa rambu dan jasa penerimaan uang perkapalan (PUP) 7A & 7F. Fungsi Marine sebagai operator pelabuhan di RU VI Balongan memiliki tanggung jawab dalam mengelola jasa pelabuhan mulai dari pengurusan dokumen, perhitungan jasa pelabuhan sampai dengan pembayaran kepada KUPP Indramayu dan PT. Pelindo II cabang cirebon. Saat ini proses pengelolaan jasa pelabuhan di bagian administrasi belum optimal dimana dalam penyajian data jasa pelabuhan setiap kapal membutuhkan waktu yg lama, dalam pembuatan laporan bulanan operator menginput kembali yang telah di proses dari awal sampai akhir bulan sehingga melakukan aktifitas yang tidak produktif, penelusuran data lama dan tingkat keamanan data masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi jasa pelabuhan dengan tujuan untuk menyempurnakan proses pengelolaan jasa pelabuhan saat ini. Metodologi dalam “Pengembangan Sistem Informasi Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan” ini dengen pendekatan Terstruktur dan Tools yang digunakan adalah FOD, DAD, ERD. Diharapkan hasil dari sistem informasi yang dikembangkan memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi tim manajemen dalam menerima laporan bulanan untuk pembayaran jasa setiap tahunnya kebutuhan dan muatan operasional kilang dan kapal ,fasilitas dermaga dan tenaga kerja dalam membantu di pelabuhan.
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH DAN PREVALENSI STUNTING Maman Suparman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8173

Abstract

Stunting masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Hampir sebagian besar provinsi diketahui memilik prevalensi stunting cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan dan Dana Desa terhadap pencegahan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu belanja pemerintah bidang kesehatan, belanja pemerintah bidang pendidikan, dana desa, dan prevalensi stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan dan Dana Desa berpengaruh terhadap prevelansi stunting. Alokasi anggaran  bidang pendidikan dan Dana Desa beserta kebijakannya agar terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pemenuhan standar hidup masyarakat. Sementara itu, kiranya perlu dirumuskan kebijakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang lebih efektif dan fokus dalam mengurangi tingkat prevalensi stunting.
Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010 Maman Suparman
Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) Vol. 1 No. 2 (2023): Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/ahd.v1i2.39

Abstract

The problem of Islamic inheritance law is very broad and complex, because it covers the scope of human life and society, from the problems of unborn children to death, so it is impossible to reveal the whole. In one family, if there are several adherents of different religions, namely some who are Muslims and some who are non-Muslims, of course problems will arise, especially problems involving inheritance if one of the family members dies. Regarding inheritance from different religions, Legal Compilation Islam (KHI) does not explicitly state that religious differences are a barrier to inheritance. According to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in number 2, that the gift of property between people of different religions can only be done by means of a gift, will or gift, however, if the heir during his lifetime does not provide the assets are in the form of bequests, wills or gifts, but the Fatwa does not regulate that heirs of different religions can be given the heir's inheritance by means of a Compulsory Will.
Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010 Maman Suparman
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 23 No 4 (2023): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v23i4.34

Abstract

The problem of Islamic inheritance law is very broad and complex, because it covers the scope of human life and society, from the problems of unborn children to death, so it is impossible to reveal the whole. In one family, if there are several adherents of different religions, namely some who are Muslims and some who are non-Muslims, of course problems will arise, especially problems involving inheritance if one of the family members dies. Regarding inheritance from different religions, Legal Compilation Islam (KHI) does not explicitly state that religious differences are a barrier to inheritance. According to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in number 2, that the gift of property between people of different religions can only be done by means of a gift, will or gift, however, if the heir during his lifetime does not provide the assets are in the form of bequests, wills or gifts, but the Fatwa does not regulate that heirs of different religions can be given the heir's inheritance by means of a Compulsory Will.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Damayanti, Wahyuni; Suparman, Maman
Jurnal Interprof Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Interprof, Juni
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/interprof.v3i1.720

Abstract

This study aims to determine the effect of work discipline on employee performance, determine the effect on performance monitoring, as well as to determine the effect of labor discipline and monitoring the performance of employees at the General Hospital Musi Rawas Rupit North. This kind of research is a quantitative research, the population of this research is the Employee General Hospital area Rupit North Musi Rawas as many as 53 people, data collection technique used was t test and f. The test results with SPSS 20.0 for windows that do, show that there is influence between work discipline and monitoring to employee performance in the General Hospital Musi Rawas Rupit North, this can be known from the value of F obtained at 16.737 and sig. 0.00. This means that F count is greater then F table (3,183).
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik terkait Jual Beli Tanah Dan Implikasinya: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2943/K/Pdt/2016 Pandji Pratama; Maman Suparman
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 25 No 1 (2025): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v25i1.89

Abstract

Buying and selling issues cannot be separated from people's daily lives and good faith in buying and selling is an important factor so that buyers who have good intentions will receive reasonable legal protection according to applicable laws and regulations. Good faith in buying and selling is closely related to buying and selling land, because in national development the role of land is very important. So a problem arises, what is the position of buyers who have good intentions in buying and selling land carried out by PT. JASA MARGA (Persero) and what is the position of the holder of land rights obtained by a legal entity. In this research, normative juridical research methods were used. Position of PT. JASA MARGA (Persero) in the sale and purchase of a plot of land based on SHM No. 3147 in the name of Dewi Astuti, namely as a buyer in good faith. Even though in the sale and purchase the object being traded was legally defective because the certificate was issued based on a fake document which resulted in the objective conditions of an agreement not being fulfilled. But because PT. JASA MARGA (Persero) has been proven to be a buyer in good faith, therefore must receive legal protection based on applicable laws and regulations. Legal consequences for ownership of land rights obtained by PT. JASA MARGA (Persero) based on the transfer of rights between Dewi Astuti and PT. JASA MARGA (Persero) is invalid. Because PT. JASA MARGA (Persero) as a legal entity cannot have ownership of land rights in the form of property rights. Legal entities can only control land with a right, a right as in Article 30, Article 36 and Article 42 of UUPA Number 5 of 1960, namely Business Use Rights, Building Use Rights and Use Rights
Analisa Yuridis atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Zulkipli; Maman Suparman
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 25 No 1 (2025): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Abstract

Especially regarding embezzlement, which is regulated in chapter XXIV, article 372 to article 377 of the Criminal Code as follows "Anyone who deliberately and illegally belongs to something that is wholly or partly owned by another person, but who is in his power not because of a crime, is threatened with embezzlement. , with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs ”. The methodology used in this study is a normative juridical legal approach. Normative research or also known as literature law research, is "legal research conducted by examining library materials, both written in the book (law as it is written in the book), as well as the law decided by a judge through a court process. Normative legal research is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis. Normative legal research is research that uses methods that refer to the legal norms contained in statutory regulations and court decisions related to corruption.,
Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nurmawati, Bernadete; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Herman, KMS; Suparman, Maman; Lusia, Anda
Action Research Literate Vol. 7 No. 9 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i9.160

Abstract

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat dengan cara cyber notary dapat menimbulkan pertentangan norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka buku, undang-undang, pendapat ahli hukum, dan dokumen resmi yang mendukung penelitian, atau dengan menganalisis laporan ilmiah sebelumnya. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia menganut sistem civil law yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebagai akta yang otentik. Akta otentik dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (cyber notary), sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Namun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyebutkan mengenai cyber notary tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi cyber notary di Indonesia. Selain itu konsep cyber notaris masih menghadapi tantangan mengingat Pasal 16(1)(m) UUJN yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan pengahadap dan saksi. Dengan tidak berpegang pada ketentuan ini, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (9), jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Co-Authors Adi Ganda Putra Anda Lusia, Anda Andi Achmad Zulkarnaen Diah Yulinda wulandari Fahlevie, Rinaldi Agusta Hengki Siahaan Herman, KMS Hery Widijanto Mukhfid Nanang Herdiana Nurmawati, Bernadete Pandji Pratama panji pratama Sahwalita Sahwalita Sudirman, Dodi Toto Triantoro Wahyuni Damayanti Zaenal Arifin