Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERKALA FISIKA Jurnal Spektra Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Tuti Susilawati
Departemen Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang 45363
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
SIFAT OPTIK DAN ELEKTRONIK MATERIAL ORGANIK SPIRO-TAD SEBAGAI LAPISAN TRANSPORT HOLE DALAM SEL SURYA ORGANIK Safriani, Lusi; Aprilia, Annisa; Mulyana, Cukup; Susilawati, Tuti
Jurnal Spektra Vol 16, No 3 (2015): Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya
Publisher : Jurnal Spektra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemikonduktor berbasis material organik memiliki berbagai keuntungan dibandingkan dengan semikonduktor berbasis material anorganik yang selama ini dipergunakan dalam berbagai divais optik dan elektronik. Diantara berbagai macam semikonduktor organik, material organik terkonjugasi spiro menarik perhatian karena memiliki sifat optik dan sifat elektronik yang unik yang dihasilkan dari ikatan spiro. Material spiro terdiri dari dua atau lebih molekul yang memiliki sistem-p dengan fungsi yang sama ataupun berbeda melalui hibridisasi atom sp3. Salah satu contoh material spiro adalah 2,2′,7,7′-tetrakis(diphenylamino)-9,9′-spirobifluorene (spiro-TAD) yang digunakan sebagai lapisan transport hole dalam divais elektronik organic light emitting diode (OLED). Dalam makalah ini dilakukan kajian untuk menentukan sifat optik dari material spiro-TAD melalui pengukuran transparansi/absorbsi pada daerah UV-Vis dan sifat elektronik melalui pengukuran emisi untuk menentukan celah energi dari spiro-TAD. Hasil pengukuran absorbsi menunjukkan bahwa spiro-TAD memiliki puncak absorbsi pada panjang gelombang 415 nm, sedangkan dari hasil pengukuran emisi diperoleh celah energi spiro-TAD adalah 2.98 eV. AbstractSemiconductor-based organic material has various advantages compared to semiconductor-based inorganic material that has been used in optoelectronic devices. One of organic semiconductors, that is spiro conjugated material attracted much attention because it has an optical and unique electronic properties resulting from spiro bond. Spiro material consists of two or more molecules that have system-p with the same or different functions through atomic sp3 hybridization. One example of spiro material is 2,2 , 7,7-tetrakis (diphenylamino) -9,9-spirobifluorene (spiro-TAD) which is used as hole transport layer in organic light emitting diode (OLED). This paper discussed the optical property of spiro-TAD by measuring transparency/absorption in UV-Vis region and electronic property by measuring emission spectra to determine bandgap of spiro-TAD. Absorbtion spectrum of spiro-TAD shows a maximum peak at 415 nm, while from emission spectra it was found that spiro-TAD has bandgap 2.98 eV.Keywords: OLED, spiro-TAD, hole transport layer
STUDI KOROSIVITAS DAN MORFOLOGI PERMUKAAN BAJA KARBON API 5L GR-B YANG DILAPISI POLIMER HIBRID PADA LINGKUNGAN AIR LAUT DAN GAS H2S PADA KONDISI JENUH CO2 Setiawidiani, Dinar; Susilawati, Tuti; Suryaningsih, Sri; Harjo, Hardoyo
BERKALA FISIKA 2014: Berkala Fisika Vol. 17 No. 2 Tahun 2014
Publisher : BERKALA FISIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.279 KB)

Abstract

It has been tested with the corrosion protection of carbon steel using hybrid inorganic - organic polymer. Hybrid polymer precursor materials is synthesized from monomers poly (TMSPMA) using sol- gel technique. The hybrid polymer precursors coated on the surface of carbon steel API 5L GR - B, and then thermally polymerized. Corrosion test conducted in a seawater environment, H2S, CO2 saturation using potentiodynamic polarization method and morphological examination using a Scanning Electron Microscope. The obtained results shows the corrosion rate of carbon steel without coating in critical condition was 1.643 mm/year. Once the hybrid polymer coated carbon steel with a corrosion rate becomes 0.903 mm/year. The corrosion rate was reduced to 0.74 mm/year. Corrosion rate is related to the protection efficiency of 45.05%. These results are supported by data that shows the surface morphology uneven corrosion on carbon steel surface after coated with polymer hybrid. Keywords : corrosion , carbon steel , polymer hybrid , potentiodynamic polarization
Identifikasi Potensi Perikanan dan Penyuluhan Perikanan di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nuraini, Yenni; Ayumi, Annisa; Susilawati, Tuti; Saeroji, Saeroji
Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33378/jppik.v17i3.426

Abstract

Potensi perikanan yang cukup besar di Kecamatan Sindangwangi perlu dimanfaatkan agar terjamin keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perikanan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang dan sistem penyuluhan perikanan di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 2 November 2022 sampai 16 Desember 2022. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang bersifat deskriptif. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui editing, coding, dan tabulating. Hasil dari kegiatan ini yaitu pemanfaatan lahan Kecamatan Sindangwangi untuk kegiatan perikanan yaitu 21 hektar, terdapat komoditas unggulan ikan baung (Bagrus nemurus) yang dapat dikembangkan dan perlu dikenal oleh masyarakat luas untuk dapat dijadikan ciri khas dari wilayah Kecamatan Sindangwangi. Terdapat 34.767 jiwa penduduk, tercatat 414 jiwa penduduk yang melakukan kegiatan usaha perikanan mulai dari budidaya perikanan hingga pengolahan hasil perikanan dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan yang cukup memadai dan didukung langsung oleh pemerintah Kecamatan Sindangwangi dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi sumber daya alam yang melimpah belum dimanfaatkan dengan optimal, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai cara memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada.
Pendampingan Masyarakat Perikanan melalui Pengembangan Mina Eduwisata Kampung Nila Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat Yunisa, Firda; Eliyani, Yuke; Susilawati, Tuti; Sobari, Ahmad
Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol 18, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33378/jppik.v18i1.463

Abstract

Kampung Nila Kawali merupakan salah satu lokasi di Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa mina eduwisata. Konsep ini mengintegrasikan teknologi perikanan, pendidikan dan edukasi. Kegiatan pengembangan mina eduwisata ini memerlukan adanya implementasi secara menyeluruh, melalui kegiatan penyuluhan pemberdayaan kelompok perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi peningkatan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran mengenai konsep pengembangan mina eduwisata, demonstrasi cara olahan ikan, dan pengenalan dunia perikanan. Pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan berupa ceramah, diskusi dan demonstrasi cara. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan evaluasi pre test dan post test melalui kuesioner kepada 35 orang responden. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dari 20 Februari sampai dengan 20 Mei 2023 di Kampung Nila Kawali. Hasil yang diperoleh untuk pengembangan Mina Eduwisata menunjukkan adanya peningkatan aspek pengetahuan sebesar 22,4% dan sikap 19%, Demonstrasi cara olahan ikan mengalami peningkatan pengetahuan 33,8%, sikap 17,95% dan keterampilan 42,6%. Penyuluhan pengenalan dunia perikanan mengalami peningkatan pengetahuan 30%, sikap 21,4%.
Pendampingan Kelompok melalui Penyuluhan Administrasi dan Pembuatan Pakan Alternatif di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Eliyani, Yuke; Hidayah, Melan; Susilawati, Tuti; Koribudin, Ikwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5 No 2 (2025): JPMI - April 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3402

Abstract

Kegiatan ini dilaksanakan mulai Februari sampai dengan Mei 2024 berlokasi di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan sasaran 20 pelaku utama perikanan. Materi pendampingan terdiri dari pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memfokuskan pada administrasi kelompok serta pembuatan pakan alternatif. Metode penyuluhan yang digunakan adalah ceramah, diskusi, demcar dan dempond. Evaluasi penyuluhan dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan. Evaluasi meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tahapan adopsi inovasi. Penyuluhan administrasi kelompok untuk aspek pengetahuan menunjukkan peningkatan 50%, sikap 11%, dan adopsi inovasi terdapat 6 sasaran (3 kelompok) yang menerapkan inovasi berupa buku tamu dan data produksi kelompok. Dempond pakan alternatif untuk aspek pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 22%, sikap 14%, keterampilan 10%, dan adopsi inovasi sasaran sudah pada tahap mencoba inovasi pakan alternatif. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, pendampingan kelompok memberikan dampak panjang bagi masyarakat, berupa penerapan inovasi buku administrasi kelompok serta penggunaan pakan alternatif pada pendederan benih bandeng.
Implementation Of Ratification Of International Treaties In Indonesia In The Perspective Of International Law Sukmana, Sobar; Susilawati, Tuti; Chairijah, Chairijah; Heriyanto, Bambang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11629

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa realisasi hubungan antar negara dalam bentuk perjanjian internasional merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap negara memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dibuat Indonesia pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi dan hukum perdata. Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatangan. Perjanjian internasional menentukan bahwa, “pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Persoalan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Ratifikasi merupakan salah satu cara pengesahan perjanjian internasional. Dalam hal ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional di Indonesia menurut Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Undang-undang (UU) atau dengan Keputusan Presiden (Kepres). Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Ratifikasi, Undang-undang, Keputusan Presiden ABSTRACT The purpose of this study is to explain that the realization of relations between countries in the form of international treaties is a law that must be respected and obeyed by the parties concerned. Each country has different regulations and procedures in the process of ratifying international treaties. International agreements made by Indonesia are essentially cross-sectoral and touch several legal disciplines such as constitutional law, state administrative law, economic law and even civil law. Article 11 of the 1945 Constitution (UUD 1945) is the constitutional basis for making international agreements. The stages of making an international agreement begin with the exploratory stage, negotiations, formulation of the text, acceptance and signing. International treaties determine that, “ratification is a legal act to bind oneself to an international treaty in the form of ratification, accession, acceptance and approval”. The issue of ratification of international treaties in Indonesia is an area of contact between constitutional law and international law. Ratification is one way of ratifying international agreements. In terms of ratification or ratification of an international agreement in Indonesia according to Law No.24 of 2000 concerning international agreements can be done through a Law (UU) or by Presidential Decree (Kepres). Keywords: International Agreement, Ratification, Law, Presidential Decree.
ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA Sukmana, Sobar; Susilawati, Tuti; Chairijah, Chairijah; Heriyanto, Bambang; Wuisang, Ari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10448

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Pluralisme hukum dahulu merupakan kebijakan dari banyak kekuatan kolonial dan warisan yang masih hidup di banyak bekas koloni Eropa seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pengertian pluralisme hukum senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Adanya globalisasi menyebabkan hubungan tersebut menjadi semakin kompleks karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional. Pluralisme hukum dalam perspektif global adalah terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun. Terjadi interaksi, Interrelasi, saling pengaruh dan saling adopsi. Sistem hukum di dunia menurut Steven Vago, dalam bukunya Sociology of law 1999 yaitu Common Law System, Civil Law System, Communist Law System dan Islam Law System. Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga “Hybrid Law System” atau sistem hukum cangkokan/campuran dan di Eropa, disebut “Harmonization Law System”, atau “Unification Law System”. Kata Kunci : System Hukum, Pluralisme, Hukum Internasional. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that legal pluralism was a policy of many colonial powers and a legacy that is still alive in many former European colonies such as Indonesia, Malaysia and Singapore. The notion of legal pluralism has always experienced development from time to time where there is coexistence and interrelation of various laws such as customary law, state, religion and so on. The existence of globalisation causes the relationship to become more complex because it is also related to the development of international law. Legal pluralism in a global perspective is the occurrence of interdependence, adoption, or mutual influence (interdependence, interfaces) between various legal systems. The interdependence in question is primarily between international law and national law. Laws from certain regions can penetrate into other regions without borders. International and transnational law can penetrate into the territory of any country. There is interaction, interrelation, mutual influence and mutual adoption. Legal systems in the world according to Steven Vago, in his book Sociology of law, 1999, namely the Common Law System, Civil Law System, Communist Law System and Islamic Law System. In its development, the world legal system is also known as the "Hybrid Law System" or grafted legal system, and in Europe, it is called the "Harmonisation Law System", or "Unification Law System". Keywords: Legal System, Pluralism, International Law.
Co-Authors Afifah Nurida, Afifah Ahmad Sobari Annisa Aprilia Ayi Bahtiar Ayumi, Annisa Ayunita Chintia, Ayunita Bambang Heriyanto Chairijah Chairijah, Chairijah Cukup Mulyana Dinar Setiawidiani Eliyani, Yuke Hardoyo Harjo Hidayah, Melan Koribudin, Ikwan Lusi Safriani MARIA OKTAVIANI, MARIA Nuraini, Yenni RISDIANA RISDIANA, RISDIANA Saeroji, Saeroji SATRIA AUFFA D U, SATRIA AUFFA Sheila Sakkyananda, Sheila Sri Suryaningsih Sukmana, Sobar Togar Saragi, Togar Wuisang, Ari YONATAN R PURBA, YONATAN R Yunisa, Firda