Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Bentuk Interaksi Asosiatif dan Disosiatif Anak Panti Asuhan Pondok Kasih Anugerah Kota Salatiga Siahaan, Uli Hanro; Siahainenia, Royke Roberth; Kudubn, Elly Esra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.8303

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai bentuk Interaksi asosiatif dan disosiatif yang terjadi di Panti asuhan Pondok Kasih Anugrah kota Salatiga. Dimana tulisanini meruoakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana penulis melakukan pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 9 narasumber yang menghasilkan data berupa terjadi berbagai macam komunikasi asosiatif dan disosiatif yang terjadi di Panti asuhan Pondok Kasih Anugrah kota Salatiga
Beyond tokenism: community-based advocacy and participation in rural WASH governance Justino Da silva; Daniel D Kameo; Royke R Siahainenia
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 14 No. 1 (2026): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1198800

Abstract

This study examines community-based advocacy in rural Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) governance across two administrative posts in Timor-Leste's Manufahi Municipality. While existing scholarship often frames community participation as inherently empowering, it overlooks how participatory advocacy can simultaneously reproduce local inequalities through elite capture and weak accountability mechanisms. Using a descriptive qualitative approach drawing on interviews, document analysis, and participant observation with ten key informants, the study finds that CBA strengthened community water management groups, revitalized Tara Bandu customary practices, expanded NGO partnerships, and raised public awareness. However, decision-making authority and resource control frequently remained concentrated among local elites and customary power holders. Applying Arnstein's (1969) ladder of participation, community engagement operated largely at the Partnership level, with limited Citizen Control. Participation was often tokenistic: women, youth, and marginalized households were consulted but exercised little influence over financial management, infrastructure prioritization, and enforcement decisions. The study concludes that community-based advocacy alone does not guarantee equitable rural water governance in structurally unequal contexts. Sustainable rural water systems require not only community participation but also formalized social accountability mechanisms, transparent resource governance, and explicit equity safeguards within grassroots institutions.
TATA KELOLA SAWIT MASYARAKAT INKLUSIF : Studi Kasus pada Kebun Kas Desa di Kabupaten Ketapang Slamet Haryono; Royke Siahainenia
KRITIS Vol 35 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian ini adalah isu penguasaan lahan pada sektor sawit melalui studi kasus Kebun Kas Desa (KKD) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ekspansi perkebunan sawit menciptakan dominasi penguasaan lahan oleh korporasi yang mengeksklusikan masyarakat perdesaan dari akses terhadap sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta empiris terkait perkembangan implementasi KKD, kemudian melakukan konseptualisasi model pembangunan desa sawit. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan Januari–Februari 2025 dan mencakup 8 desa di 5 kecamatan. Sumber data berupa wawancara mendalam dengan 37 narasumber dari berbagai kategori serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena KKD menjadi titik balik dominasi penguasaan lahan oleh korporasi menuju penguasaan lahan oleh masyarakat. Kehadiran lembaga pengelola KKD menjadi friksi produktif sekaligus membawa KKD ke fase transisi dari kondisi dependen-eksklusif menuju desa yang mandiri-inklusif. Perbup KKD juga berfungsi sebagai mekanisme counter exclusion bukan sekadar mekanisme kuasa eksklusi. Meski demikian, Perbup KKD perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah serta aspek pembiayaan dan lokasi KKD perlu diperjelas. Perlu disegerakan Peraturan Desa KKD untuk mengintegrasikan KKD ke dalam sistem administrasi keuangan dan perencanaan pembangunan desa.
Normalisasi Money Politic dan Habitus Digital Generasi Z di Akun TikTok Andik Nur Prabowo dalam Pemilu Indonesia 2024 Oschar Ebenheazer Laumalay; Rizki Amalia Yanuartha; Royke Roberth Siahainenia
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Desember 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i2.7828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wacana politik uang (money politic) direpresentasikan dan dinormalisasi dalam konten media sosial, khususnya melalui akun TikTok Andik Nur Prab menjelang Pemilu Indonesia 2024. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk dan teori habitus Pierre Bourdieu, penelitian ini menelusuri struktur teks, kognisi sosial, serta konteks sosial dari interaksi pengguna terhadap konten parodi bertema “serangan fajar”. Data diperoleh melalui observasi daring terhadap unggahan video dan komentar publik pada akun TikTok tersebut selama periode Desember 2023-Februari 2024, dengan total interaksi mencapai jutaan penayangan dan ribuan tanggapan pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya direpresentasikan secara humoris dan simbolik, tetapi juga dipahami oleh generasi Z sebagai hal yang lumrah dan tidak bermasalah secara etika. Struktur wacana yang ringan dan menghibur justru memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik politik transaksional. Melalui teori habitus Bourdieu, ditemukan bahwa modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik berperan dalam membentuk habitus digital yang permisif terhadap praktik politik uang. Media sosial, khususnya TikTok, berfungsi bukan hanya sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai arena produksi dan reproduksi ideologi yang menguatkan normalisasi money politic dalam budaya politik generasi muda. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis interaksi pengguna TikTok sebagai bentuk produksi habitus politik digital, yang menjelaskan bagaimana wacana viral di media sosial berkontribusi pada pembentukan opini publik dan pelemahan etika demokrasi di kalangan generasi muda Indonesia. This study aims to analyze how the discourse of money politics is represented and normalized in social media content, particularly through the TikTok account of Andik Nur Prabowo in the context of Indonesia’s 2024 general election. Using Teun A. van Dijk’s Critical Discourse Analysis (CDA) and Pierre Bourdieu’s theory of habitus, this research examines the textual structure, social cognition, and social context of user interactions with parody content themed around the so-called “dawn attack” (vote-buying practice). Data were collected through online observation of videos and public comments posted on the account between December 2023 and February 2024, which generated millions of views and thousands of user engagements. The findings reveal that money politics is not only presented humorously and symbolically but also perceived by Generation Z as normal and ethically acceptable. The humorous and relatable narrative structure reinforces the social legitimacy of transactional politics. Through Bourdieu’s framework, the study identifies that economic, social, cultural, and symbolic capitals shape a permissive digital habitus toward money politics. Social media, especially TikTok functions not merely as a space of entertainment but as an arena for the production and reproduction of political ideology, strengthening the normalization of money politics in youth political culture. The novelty of this study lies in its analysis of TikTok user interactions as a form of digital political habitus production, explaining how viral discourses on social media contribute to shaping public opinion and weakening democratic ethics among Indonesia’s younger generation.