Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Dampak Politik Pencitraan (Imagologi) Terhadap Kontestasi Politik di Indonesia Rizka Bintang Agus; Abd. Hadi
JOSH: Journal of Sharia Vol. 2 No. 02 (2023): Juni : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v2i2.539

Abstract

This research is intended about how the implementation of the recruitment process for the management of political parties in finding administrators in its implementation refers to the political party law number 2 of 2011, in general political parties are a key to the success of a country's political system, and the most important key is the recruitment of cadres and political party administrators, which is an important indicator to see the changes and development of a political party in building a political system in the government of a country. But in practice the process of recruiting cadres and party officials still violates the rules as regulated in the Act. Number 2 of 2011 concerning political parties. An example of the phenomenon that is currently booming is that artists are busy being registered as legislative candidates by political parties, which is evidence of the failure of political parties to carry out regeneration. So that political parties take shortcuts by exploiting the popularity of artists to gain votes in legislative elections and this certainly has a negative impact on democracy in Indonesia. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political party management positions in a democratic manner or more on a nepotistic approach. looking for management. Research Methods The research used is descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such as positions that have significant influence in political parties, such as the positions of DPD Chair, DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So that it has implications for the electability of political parties and the image of political parties is bad and undemocratic. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political party management positions in a democratic manner or more on a nepotistic approach. looking for management. Research Methods The research used is descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such as positions that have significant influence in political parties, such as the positions of DPD Chair, DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So that it has implications for the electability of political parties and the image of political parties is bad and undemocratic.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS ANAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES HUKUM PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LAMONGAN Irma Permata Sari; Abd. Hadi; Nursalim
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2709

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesehatan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. 
SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang) Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan Sistem Manajemen Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Dalam Pembangunan Irigasi Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi belum optimal, terbukti dengan banyaknya sawah yang belum diperbaiki. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen siyasah maliyah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa dalam pembangunan irigasi di desa Babaktulung. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen siyasah maliyah dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan irigasi di Desa Babaktulung secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dan birokrasi. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai regulasi, meskipun ada hambatan administratif. Program irigasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui papan anggaran desa dan forum musyawarah terbuka, namun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman. Bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan, Desa Babaktulung dapat mengelola dana desa secara lebih efektif, transparan, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro) Jiddan Gamal Qondas; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2861

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al- qur‟an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Relevansi Pendidikan Nilai dalam Kitab Washoya Aba Lil Abnaa sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Peserta Didik Miftachul Ulum; Abdul Mun'im; Abd Hadi; Abdullah Zawawi
Journal of Islamic Education Vol. 3 No. 2 (2025): November 2025
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/es4c9j93

Abstract

This study aims to examine the relevance of values ​​education in the Washoya Aba Lil Abnaa Book as a foundation for character formation in students in the context of contemporary education. Library research and data sources consist of the Washoya Aba Lil Abnaa Book as a primary source, as well as journal articles and academic books. The results of the study indicate that values ​​education in the Washoya Aba Lil Abnaa Book emphasizes the importance of piety, manners, self-control, and habituation of values ​​as the basis for character formation in students. The Washoya Aba Lil Abnaa Book can be used as a normative and conceptual reference in strengthening character education based on Islamic values.