Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Yayasan Sahabat Kapas Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guna Memperoleh Hak Advokasi Sosial Oktavia, Nur Sifa; Rima Vien Permata; Anis Suryaningsih
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v7i1.6796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis strategi Yayasan Sahabat Kapas dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh hak advokasi sosial, dan (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam membantu anak-anak tersebut memperoleh hak advokasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data meliputi informan (pengelola relawan anak, pengelola kampanye remaja, dan relawan reguler) serta dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dan metode pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, strategi yang diterapkan meliputi pendampingan rehabilitasi psikososial di dalam lembaga pemasyarakatan, layanan konseling dan berbagi secara daring, serta promosi hak-hak anak melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan. Setiap kegiatan dirancang sesuai kebutuhan individu anak, menggunakan metode yang ramah anak dan komunikasi yang efektif, dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain proses birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial anak. Referensi    
Penguatan Demokrasi Deliberatif Sebagai Bentuk Civic Disposition: Studi SMK Negeri 2 Karanganyar Fathoni, Abdul Bari; Muhammad Hendri Nuryadi; Moh. Muchtarom; Anis Suryaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4930

Abstract

Demokrasi deliberatif menekankan partisipasi inklusif, dialog rasional, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi OSIS dalam memperkuat praktik demokrasi deliberatif sebagai bentuk civic disposition serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan pembina OSIS, pengurus, dan anggota OSIS. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan demokrasi deliberatif dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penetapan tujuan organisasi dengan adanya keterbukaan dalam peninjauan visi dan misi serta seleksi pengurus, penyusunan program kerja yang partisipatif, serta alokasi sumber daya sekolah untuk mendukung keterlibatan siswa. Strategi tersebut berkontribusi pada pembentukan civic disposition siswa, terutama dalam aspek adab berpikir, disiplin diri, keterbukaan berpikir, dan toleransi terhadap keberagaman. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada minat partisipasi berupa rendahnya partisipasi aktif siswa, dominasi kekuasaan berupa adanya pengaruh senioritas dan hierarki persepsi, dan pada komitmen deliberasi berupa lemahnya komitmen terhadap prinsip deliberasi.