Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services Wijaya, Sandita; Alfitri; Thamrin, M. Husni; Salya, Dida H.
International Journal of Science and Society Vol 6 No 2 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i2.1157

Abstract

Implementing the Electronic Government policy has become the main focus in efforts to increase transparency and accountability in public services. This policy is intended to change the way of interaction between government and society, expand access to information, and increase service efficiency. However, there are still various challenges that need to be overcome, including data security issues and gaps in technology access across various demographics. This research aims to evaluate the impact of Electronic Government policies on transparency and accountability in public services. This research uses a qualitative approach, collecting data from various relevant studies and sources for analysis. The data is processed to identify emerging themes and patterns, ensuring the validity and reliability of the conclusions produced. The research conclusion shows that e-government is significant in increasing transparency and accountability, by speeding up service processes and increasing public participation. However, challenges such as data security and uneven access are still major obstacles. Continuous evaluation and adaptation to feedback from the community are needed to improve and sharpen the implementation of this policy. Further development in e-government technology is also essential to overcome current weaknesses. An inclusive and sustainable development strategy will be key in making e-government a more effective tool for transparent and accountable government.
Evaluasi Tata Kelola Mangrove di Air Telang, Banyuasin: Antara Kebijakan Formal dan Praktik Lokal Presta, Oscar Devi; Alfitri, Alfitri; Thamrin, M. Husni; Putra, Raniasa; Adam, Ryan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4863

Abstract

Hutan Lindung Air Telang (HLAT) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu kawasan mangrove strategis di Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, sumber penghidupan masyarakat, serta penyerap karbon biru. Namun, kawasan ini menghadapi tekanan serius berupa konversi lahan menjadi tambak dan perkebunan, konflik tenurial, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola mangrove di HLAT dengan menekankan hubungan antara kebijakan formal dan praktik lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta validasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang menargetkan rehabilitasi mangrove dalam kerangka SDGs dan NDC, dengan praktik masyarakat lokal yang cenderung berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Masyarakat pesisir memainkan peran sentral, baik melalui perikanan tradisional, pengembangan tambak, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara itu, sektor swasta memberi dampak ganda: membuka lapangan kerja sekaligus mempercepat degradasi ekosistem. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga semakin memperburuk kondisi di lapangan. Diskusi teoretis menunjukkan bahwa kerangka policy mix, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan bersama adaptif relevan untuk memahami dinamika HLAT. Rekomendasi kebijakan meliputi: memperkuat koherensi instrumen regulatif, ekonomi, dan informasi; memperluas insentif berbasis karbon biru; membentuk forum kolaborasi lintas-aktor; serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, HLAT berpotensi menjadi model tata kelola mangrove berkelanjutan yang mampu menjembatani target nasional dengan kebutuhan lokal.