Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Sidikalang Dalam Menurunkan Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Dairi Siregar, Agustio Rezbertu; Ginting, Wiro Oktavius
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurunkan Angka Kematian Bayi adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi pada usia dini. Kabupaten Dairi masih ada fenomena meninggalnya bayi pada saat dilahirkan karena lambatnya penanganan dari pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dalam Menurunkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dairi serta menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dalam penelitian ini adalah Kepala Tata Usaha, Kepala Ruangan Klinik Obgyn, Kepala Ruangan Mawar dan pasien ibu hamil atau keluarga dari ibu hamil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan indikator kinerja pegawai menurut Mitchel (dalam Sedarmayanti, (2001:51) yaitu kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan, komunikasi dan teknik keabsahan dalam penelitian ini triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sudah mampu dalam menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Dairi, namun inisiatif dari pegawai serta komunikasi dari pegawai harus lebih dievaluasi lagi. Saran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dalam kinerja pegawai dalam menurunkan tingkat kematian bayi di Kabupaten Dairi adalah dilakukannya evaluasi terhadap pegawai di rumah sakit tersebut agar pelayanan yang diberikan kepada pasien atau masyarakat bisa semakin membaik dan pasien yang menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang merasa puas terhadap pelayanan rumah sakit tersebut.
PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN DALAM PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA Annisya Zufais Hasibuan; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/560vx622

Abstract

The role of government in the realm of public services is an essential element in ensuring equitable food availability through policies and appropriate accessibility especially for female heads of households divorce by death in Medan Helvetia District. This study aims to examine the role of the Medan City Food Security, Agriculture, and Fisheries Service in fulfilling food for female heads of households as a vulnerable group in Medan Helvetia District. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data and information collection was carried out using interview, observation, documentation, and literature techniques. The location of the study coincided with the Food Security, Agriculture, and Fisheries Service of Medan City. The informants in this study were the Head of the Service, Secretary of the Service, and Head of the Availability, Stabilization, and Nutrition Division, Assistant Manager of the North Sumatra Provincial Bulog Company and female heads of households in Medan Helvetia District. Data and information were analyzed based on Gade Diva's theory (2009) which includes; The role of government as a regulator, dynamicator, facilitator and catalyst. The results of the study indicate that the Medan City Food Security, Agriculture, and Fisheries Service has made efforts to carry out its role in ensuring food availability for female heads of households in Medan Helvetia District. However, the implementation of policies such as RAD-PG 2022–2024 and programs to support food availability for female heads of households in Medan Helvetia District have not fully strong and satisfied the main target group, namely female heads of households in Medan Helvetia District. Access to digital information such as the Food Management Information System (SIMPANG) is still limited, and the intensity of program socialization has not been effective, but counseling for woman farmers is routine, and coordination with the North Sumatra Province Bulog has not been adaptive enough in improving the dynamics of staple food prices. The Medan City Food Security, Agriculture, and Fisheries Service is advised to strengthen the implementation of RAD-PG 2024-2026 in the future with a participatory and gender-responsive approach, and consider implementing programs that come directly from the relevant agencies for female heads of households as an alternative form of assistance that is more flexible, targeted, and able to guarantee sustainable food access in Medan Helvetia District.
Strategy of the National Narcotics Agency of North Sumatera in Effort to Prevent Drug Abuse in Medan City Abfandi, Hanafi; Ginting, Wiro Oktavius
International Journal Administration, Business & Organization Vol 6 No 2 (2025): IJABO
Publisher : Asosiasi Ahli Administrasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61242/ijabo.25.533

Abstract

Drug abuse and distribution remain critical challenges in Indonesia, with Medan City experiencing notably high case rates. This research responds to the growing urgency for effective governmental intervention. The study explores the implementation of preventive strategies by the National Narcotics Agency of North Sumatra in addressing drug abuse in Medan. Using a qualitative research design, data were collected over three months through observation, document analysis, and interviews with five purposively selected respondents. The study employs the strategic implementation framework of Hunger and Wheelen, focusing on program, budget, and procedural indicators. Results show that the agency has initiated various preventive measures, including awareness campaigns, counseling sessions, urine testing, technical training, and the development of drug-free sub-districts. Budget planning is managed effectively, with national funds allocated through detailed operational plans, while procedures are followed consistently to ensure structured program execution. Additionally, the reach of these initiatives remains suboptimal, primarily due to resource constraints. This study contributes to the literature by applying a managerial strategy lens to public drug prevention. The study underscores the necessity to increase resources, expand personnel, and establish a dedicated National Narcotics Agency office in Medan to enhance future prevention efforts.
Studi Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Illegal Fishing: PSDKP sebagai Instrumen Pengawasan di Perairan Kota Sibolga Lumbantoruan, Atalia Parta Trimurti; Ginting, Wiro Oktavius
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i4.5819

Abstract

Illegal fishing di perairan Kota Sibolga mengancam keberlanjutan ekonomi nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga dalam menanggulangi praktik tersebut, mengacu pada teori peran pemerintah Ryaas Rasyid sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen periode 2021–2024. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagai regulator, PSDKP telah menerapkan kebijakan melalui UU No. 45 Tahun 2009 serta memanfaatkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Sistem (SPKP) sesuai standar FAO (2024), namun pelaksanaannya terkendala armada, personel, dan koordinasi. Sebagai dinamisator, sosialisasi dan pembentukan POKMASWAS dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat masih minim akibat lemahnya pelaporan. Sebagai fasilitator, bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur telah dilakukan, meski belum merata. Penelitian merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya, integrasi teknologi, reformasi pelaporan dan sanksi, serta kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat.
Analisis Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Pendistribusian Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Subsidi 3 Kg di Kota Medan Siahaan, Naomi Angelina; Ginting, Wiro Oktavius
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengawasaan pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan sudah memiliki SOP yang jelas dalam pembelian gas LPG subsidi 3 kg, tetapi pengukuran yang tidak akurat, perbandingan target dan realisasi belum yang sempurna serta tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan untuk meminimalisir masalah. Masalah gas LPG ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi pengawasan antara instansi terkait, belum optimalnya pengawasan atau kontrol dari tingkat Provinsi maupun Pusat, serta belum terlaksananya koordinasi pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi ulang dan sosialisasi kembali kebijakan kepada penyalur terutama dalam hal jual gas, serta bertindak lebih tegas dalam menerbitkan pengecer yang semakin hari kian bertambah. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya perbedaan harga jual.
Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sektor Perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tarigan, Steviona Angel; Ginting, Wiro Oktavius
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kualitas pelayanan perizinan khusunya pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Perizinan Usaha, Staf bagian operator pembuatan NIB, dan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan indikator kualitas pelayanan Zeithaml (Hardiyansyah, 2018:62), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan diukur melalui Bukti Fisik (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah memiliki kejelasan prosedur, kelengkapan fasilitas layanan dan sumber daya manusia yang cukup memadai. Meskipun penghasilan dari pembuatan NIB telah mencapai tingkat maksimal, namun kualitas pelayanannya belum sepenuhnya memuaskan, terutama dari perspektif respons masyarakat terhadap proses pembuatan NIB. Hal tersebut dilihat dari sikap petugas layanan yang masih terkesan cuek dan tidak ramah dalam melayani masyarakat, serta masih terkendala dengan jaringan dalam proses pembuatan NIB. Penemuan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sikap petugas layanan seperti memberikan pelatihan keterampilan interpersonal, sementara untuk kendala terkait jaringan, perlu meningkatkan infrastruktur teknologi guna meningkatkan kepuasan pemohon dalam menerima pelayanan pembuatan NIB.
Kolaborasi dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Fadillah, Melly; Ginting, Wiro Oktavius
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisi bagaimana Kolaborasi dalam Pembangunan Pariwisata berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telagah kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Kepala Desa Telagah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah, Pihak Pengelola wsisata, Masyarakat dan Pengunjung.Hasil dari penelitian menunjukan bahwasannya telah terjalinya Kerjasama melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan. Kerjasama dalam pembangunan pariwisata Desa Telagah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, seperti minimnya pengawasannya pemerintah terhadap program-program yang dijalankan, kesadaran masyarakat dan sarana prasarana yang tidak memadai sebagai standar sebuah wisata.
Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan Resty, Karin Dwi; Ginting, Wiro Oktavius
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9678

Abstract

Angkutan kota merupakan bagian dari sistem transportasi kota dan hal tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam menunjang mobilisasi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Maka dari itu, keberadaan angkot harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengemudi angkot serta untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan kegiatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan indikator pengawasan yang dikemukakan oleh George R Terry & Leslie W Rue (2012) yaitu Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur bagi pengemudi angkot telah baik namun belum cukup optimal karena masih banyak ditemukan adanya angkot yang melakukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Perhubungan dapat dikatakan belum cukup konsisten dan rutin dalam melakukan pengawasan. Adapun penghambat dari Dinas Perhubungan dalam melakukan perannya untuk pengawasan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana dan kesadaran pengemudi. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan ketegasan dan komitmennya dalam menjalankan perannya agar permasalahan terkait tidak disiplinnya pengemudi angkot dapat teratasi.  
Pengelolaan Limbah Berbasis Masyarakat di Desa Pakam, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara: Community Based Waste Management in Pakam Village, Batu Bara Regency, North Sumatra Trimurni, Februati; Nasution, Muhammad Arifin; Aisyah, Dara; Sitepu, Yovita Sabarina; Siregar, Onan Marakali; Ginting, Wiro Oktavius; Ritonga, Siti Hazzah Nur
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 11 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i11.10623

Abstract

Waste management at the community level is crucial to promoting sustainable development, especially in coastal regions. The problem of household and shellfish waste being carried by ocean currents and accumulating in the environment is a concern in Pakam Village, Batu Bara Regency, North Sumatra. This state detracts from the village's aesthetic attractiveness in addition to polluting the environment. To enhance residents' ability to manage their own waste, community service projects are being implemented through the Universitas Sumatera Utara 2025 Assisted Village initiative. Technical waste processing training, stakeholder Focus Group Discussions (FGDs), the establishment of an Environmental Working Group, and the creation of local regulations in the form of Village Head Regulations (Perkades) were among the implementation strategies. Additionally, a display of processed waste products was implemented. The activities' outcomes demonstrated the development of active local institutions, a greater understanding of household waste sorting, an improvement in the community's ability to process waste into value-added products like handicrafts and calcium powder, and the creation of more practical village regulations than the Perdes. Additionally, Pakam Village was effectively linked to the Batu Bara Regency Waste Bank effort through this scheme. As a result, this service strengthened the village's institutional and regulatory foundations while also helping the community shift its perspective from viewing garbage as a problem to recognizing it as an economic resource.
IMPLEMENTATION OF THE SPECIAL SOCIAL REHABILITATION PROGRAM FOR ADOLESCENTS IN OVERCOMING SOCIAL WELFARE Andrean Putra Sinaga; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8699

Abstract

Economic problems are a complex problem in the city of Medan, which makes some people forced to make a living on the streets. The Medan City government's efforts to overcome street children are by issuing Regional Regulation No. 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homeless and Begging for the Immoral in Medan City. This study aims to analyze and describe the implementation of the Social Rehabilitation Program Policy for Children and Adolescents in overcoming the problem of social welfare services in the city of Medan. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation and documentation techniques. The data obtained is analyzed qualitatively with a theoretical approach to policy implementation proposed by Smith (1973) including 4 indicators, namely Idealized policy, target group, implementing organization, and environmental factor. The results of the study show that the implementation of the Social Rehabilitation Policy for Children and Adolescents in overcoming the Social Welfare Service Authority in the city of Medan in carrying out the program is running well and in accordance with its duties and functions. However, coordination between the Medan City Social Service and the sub-district and sub-district in socializing PPKS problems in each region in handling it is important. It is hoped that the Medan City Social Service will soon have a social protection house