Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Dia: Jurnal Administrasi Publik Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pemerintahan dan Politik Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Scientia Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Jurnal Administrasi Publik International Journal Administration, Business & Organization Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Women, Education, and Social Welfare
Ginting, Wiro Oktavius
Public Administration Science Program Study Faculty Of Social Science And Political Science Universitas Sumatera Utara Medan, North Sumatera, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
OPTIMALISASI PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS Haqiq Fadilin; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8584

Abstract

Permasalahan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai menyebabkan pelaku UMKM dan industri tekstil terancam gulung tikar karena kalah saing dengan barang bekas. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas sebagai respons terhadap protes tersebut, namun kebijakan ini belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas demi melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber data dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum optimal karena standar pelaksanaan yang belum memadai, kurangnya transparansi informasi, dan wewenang penindakan yang belum jelas. Untuk meningkatkan pengawasan, disarankan untuk mengatur wewenang pengawasan secara sentral, meningkatkan transparansi informasi, serta memperkuat tenaga, sarana, dan sanksi yang diperlukan.
Strategy to Improve Digital Literacy in Public Service Delivery in North Sumatra Province Victor Lumbanraja; Februati Trimurti; Wiro Oktavius Ginting
Women, Education, and Social Welfare Vol. 3 No. 1 (2026): January - March 2026 | Women, Education, and Social Welfare
Publisher : WISE Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70211/wesw.v3i1.437

Abstract

This study examines the planning, implementation, and service-quality implications of digital literacy strategies in North Sumatra’s public service delivery. Data were gathered from planning documents, including the Strategic Plan (Renstra), Work Plan (Renja), and the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of the Communication and Informatics Agency (Diskominfo), using a qualitative case study methodology. In-depth interviews were also conducted with key officials. The thematic analysis indicates a clear gap between policy planning, program implementation, and service outcomes. Although digital literacy has been incorporated into regional planning documents, its implementation is constrained by limited technical capacity among civil servants and the public, uneven program coverage, and the absence of legally binding cross-sectoral regulations. As a result, digital public service applications have not yet fully improved public engagement, service efficiency, and information transparency, particularly among vulnerable groups and rural communities. This study does not go into great detail about the role of national initiatives and private sector partners because it is restricted to provincial policy. However, in order to guarantee that digital literacy actually becomes a cornerstone of bureaucratic reform and inclusive public service delivery, the findings provide unique value in the form of a thorough understanding of the necessity of regional regulations, a critical competency-based literacy curriculum, behavior change based evaluation, and a multi-stakeholder collaborative ecosystem
Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Dinda Hayati Dinda; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya dan strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Juga mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan salah satu teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yakni strategi pendukung sumber daya yang indikatornya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sumber daya finansial. Juga berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum bisa dikatakan optimal. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah membuat bangunan pengendali banjir seperti bronjong, tanggul dan tembok penahan serta melakukan koordinasi antar lintas pemerintah. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan strategi ini adalah adanya sinergitas antar lintas pemerintah. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, finansial, dan sarana pendukung lainnya serta kultur masyarakat yang masih apatis. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan untuk perlu dilakukan pengajuan penambahan anggaran kepada kepala daerah guna memenuhi fasilitas pendukung penanggulangan bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
Kolaborasi Kantor Pertanahan Kota Medan dengan Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan Kelurahan Pangkalan Masyhur dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Ribkha Esteria Sinaga; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/xcrz7z27

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) a national program by the Ministry of ATR/BPN aimed at giving land ownership certificates to all Indonesians on a massive scale and at a very low cost. Although this program has been running since 2017, its implementation still faces various obstacles to collaboration, such as the lack of optimal planned and sustainable coordination mechanisms, limitations of cross-agency communication forums to the village level, lack of integrated use of communication media, and administrative problems in the community, especially related to heirs. This study aims to analyze the form of collaboration between the Medan City Land Office and the Urban Village, especially Padang Bulan Selayang 1 Village and Pangkalan Masyhur Village in accelerating land certification through the program Complete Systematic Land Registration (PTSL). This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis used collaborative governance indicators from Ansell and Gash (2008), namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, collaborative processes, and interim results. The research informants consisted of the Head of the PTSL Adjudication Team, judicial officers, survey officers, village heads, neighborhood heads, and the community. The results of the study show that the collaboration between the Medan City Land Office and Padang Bulan Selayang I Village and Pangkalan Masyhur Village is realized through a clear division of tasks, direct communication in the field, and facilitative leadership support. However, obstacles were still found in the land office and the two villages in the form of the absence of a routine coordination agenda, limitations of inter-agency communication forums, lack of reporting or evaluation mechanisms in the field on an ongoing basis, and community administration problems such as inheritance problems. Nevertheless, the collaboration has contributed to an increase in the number of land certificates that have been issued, the acceleration of land administration services, and an increase in public trust in the PTSL program. This study concludes that the implementation of collaborative governance in the PTSL program in Padang Bulan Selayang 1 Village and Pangkalan Masyhur Village has been quite effective, but it still requires strengthening coordination, communication, and institutional capacity to support the sustainability of collaboration with the Medan City Land Office.
Co-Authors Abfandi, Hanafi Andrean Putra Sinaga Annisya Zufais Hasibuan Dara Aisyah Dinda Hayati Dinda Divi Sahfira Fadillah, Melly Februati Trimurti Haqiq Fadilin Harahap, Vadia Annisa Lumbantoruan, Atalia Parta Trimurti Mendrofa, Yoel Kristian Muhammad Afif Muhammad Ardian NASUTION, MUHAMMAD ARIFIN Nisa Anastasya Sigalingging Nur Afifah Nurul Latiefah Maharani Resty, Karin Dwi Ribkha Esteria Sinaga Ritonga, Siti Hazzah Nur Robinson Sembiring Siahaan, Naomi Angelina Silalahi, Monica Elisabeth Simson Ginting Simson Ginting Siregar, Agustio Rezbertu Siregar, Onan Marakali Siti Hazzah Nur Siti Hazzah Nur Tarigan, Steviona Angel Trimurni, Februati Victor Lumbanraja