Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Yustisia International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diponegoro Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Judicial Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Al-Bayyinah Asian Journal of Social and Humanities
Nanik Trihastuti
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN JASA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENERAL AGREEMENT ON TRADES IN SERVICES (GATS) Ramadhan, Idam Cahaya; Priyono, Joko; Trihastuti, Nanik
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.075 KB)

Abstract

Ratifikasi Indonesia atas Agreement Establishing WTO membawa Indonesia menjalankan General Agreement on Trade in Services (GATS). Salah satu sektor yang masuk ke dalam mekanisme GATS adalah jasa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Muncul perdebatan mengenai mekanisme perdagangan jasa pendidikan tinggi dalam GATS, yang mana Indonesia belum mengajukan schedule of commitment (SOC), namun terkait penerapan syarat pengoperasian perguruan tinggi asing dalam aturan hukum Indonesia sudah mengarah ke dalam prinsip market access dan national treatment yang terkandung di dalam SOC. Hal ini membawa dampak ketidak sesuaian antara aturan nasional dengan mekanisme prinsip perdagangan jasa internasional dalam GATS.
IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Amarulah, Mirza; Trihastuti, Nanik; Samekto, FX. Adji
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.903 KB)

Abstract

Kerusakan hutan di Indonesia akibat dari kebakaran hutan dan lahan cenderung terjadi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan kejadian yang lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) disebabkan oleh faktor aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya alam di area hutan maupun lahan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011–2016 telah membakar lebih dari 328 ribu Ha area hutan dan lahan di Indonesia. Akibat dari kebakaran tersebut menyebabkan kabut asap lintas batas, kerusakan tanah, hilangnya keberagaman hayati, peningkatan pelepasan gas rumah kaca, dan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sangatlah bersentuhan dengan dengan prinsip–prinsip hukum lingkungan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini membahas apakah Indonesia telah mengimplementasikan prinsip prinsip tersebut ke dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah memberlakukan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, selain itu upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara umum dilakukan melalui tiga upaya yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS ACTA JURE IMPERII PERUSAHAAN YANG DIDUGA BUMN (STUDI TERHADAP KASUS EMILIO AGUSTIN MAFFEZINI V. KINGDOM OF SPAIN) Dzulfiki Muhammad Rizki; Kholis Roisah; Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.664 KB)

Abstract

Prinsip pertanggungjawaban negara diterapkan secara khusus oleh ICSID untuk membuat host state mengganti kerugian materiil atas perbuatan BUMN terhadap investor asing. Walaupun demikian, BUMN dianggap sebagai perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas segala tindakannya tanpa melibatkan host state. Salah satu upaya untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan mengandalkan Pasal 5 Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang secara khusus mengatur kriteria suatu perusahaan berjenis apapun supaya dapat dibebankan kepada negara selama perusahaan tersebut memiliki kapasitas secara hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan (acta jure imperii). Hal tersebut adalah gambaran dari kasus Maffezini melawan Spanyol yang akan dijadikan sebagai objek utama dalam studi kasus ini. Permasalahan yang diteliti adalah kapasitas SODIGA sebagai BUMN Spanyol sehingga ia dapat digugat oleh Maffezini dan pertanggungjawaban Spanyol terhadap perbuatan SODIGA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum dianalisis secara komparatif dan ratio decidendi, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SODIGA adalah BUMN karena salah satu fungsinya mengandung sifat pemerintahan, meskipun fungsi-fungsi lainnya mengandung sifat komersial (acta jure gestionis). Hal ini juga berarti tidak semua perbuatan BUMN dapat dibebankan kepada negara, namun hanya tindakan yang mencerminkan acta jure imperii saja. Penulis menyarankan Pasal 31 Vienna Convention sebagai alternatif guna menafsirkan klausa-klausa Pasal 25 Konvensi ICSID dan juga mempertimbangkan faktor-faktor penentu suatu tindakan negara selain sifat, yaitu tujuan atau konteks.
RETALIASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SENGKETA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN Yeni Erviana; FX. Joko Priyono; Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2014,  Kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia digugat Amerika Serikat (AS) di Panel WTO karena memberlakukan hambatan perdagangan yang dilarang GATT. Laporan Panel dikuatkan badan banding menyatakan kebijakan impor produk tersebut bertentangan dengan Pasal 11 GATT. Selanjutnya, AS mengajukan permohonan retaliasi terhadap Indonesia karena dianggap belum mematuhi rekomendasi DSB. Indonesia keberatan dengan permohonan retaliasi AS karena, telah mematuhi rekomendasi DSB dengan melakukan penyesuaian kebijakan impor sebelum jangka waktu berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan untuk mengetahui kesesuaian peraturan yang telah dilakukan Indonesia dengan rekomendasi  DSB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena bertentangan dengan Pasal 23 DSU. Penyesuaian peraturan importasi yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan rekomendasi DSB.
Co-Authors Abidin, Nafil Prakoso Amarulah, Mirza Andri Sutrisno Daniel René Kandou Dewandaru, Prasetyo Aryo Diastama Anggita Ramadhan Dzulfiki Muhammad Rizki F. X. Joko Priyono Fifiana Wisnaeni FX Adji Samekto FX. Adji Samekto Grace Novelia Boru Tampubolon, Ombun Hadi Suratman Hananto, Pulung Widhi Hari Joko Priyono Kristiawan, Vissilius Geraldi Kusumawati, Yunita Hety Maulidah, Khilmatin Mira Novana Ardani Prananda, Rahandy Rizki Priyono, F.X. Joko Putri, Stephanie Apsari Qutub Guntur Darsanto, Sayyid Rahayu, Hesni Ramadhan, Idam Cahaya Rizki, Dzulfiki Muhammad Salawati Mat Basir, Salawati Mat Silviana, S. Siregar, Kathrin Angelika Tirza Gracia Shekinah Hutagaol Tri Laksmi Indreswari Ulayya, Kautsar Dewi Wendra, Muhammad Yeni Erviana Yuaga, Nugraha Endi