Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Syntax Idea

Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok) Brianta Petra Ginting; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
Syntax Idea Vol 4 No 10 (2022): Syntax idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i10.1310

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Untuk memberikan kesejahteran kepada masyarakat, pemerintah Indonesia berusaha menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Tetapi saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia belum mencukupi jumlah angkatan kerja Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak Warga Negar Indonesia mencari pekerjaan diluar negeri. Hal ini telah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia bekerja secara ilegal dan menjadi korban penyeludupan orang di luar negeri. Penulis melakukan penelitian terkait tinjauan yuridis pencegahan pemberian Paspor Republik Indonesia kepada Pekerja Migrasi Nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai pelaut. Metode penelitan yang digunakaan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan tinjauan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan upaya preventif pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Keadaan Darurat (Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok Ahsanta Maulana; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
Syntax Idea Vol 4 No 10 (2022): Syntax idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i10.1980

Abstract

There are two main problems in this research, first regarding the impact of the emergency, in this case the Covid-19 pandemic, on the implementation of passport issuance services at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office. Second, regarding the obstacles faced during the implementation of passport issuance services in an emergency (Covid-19 pandemic) at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office. This research is a descriptive qualitative research, which means that the data collected is not in the form of numbers, but rather the data comes from interview texts, field notes, personal documents, and other official documents. The data collection method used in this research is triangulation, namely, literature study, interviews, and observation. The results of this study indicate that the Covid-19 Pandemic has an impact on public services, especially in the service of issuing passports at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office. The government issued a Large-Scale Social Restriction policy to prevent the transmission of Covid-19. This policy is also supported by the Director General of Immigration regarding a Circular regarding Limitation of Immigration services, people must be able to adapt through changes in lifestyle in the Covid-19 situation which is called the New Normal Period. So in this case the issuance of a Circular on the Implementation of Immigration Duties and Functions in the New Normal Order Period. There were several obstacles in implementing passport issuance services during the Covid-19 pandemic at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office.
Tinjauan Yuridis Persyaratan Permohonan Penerbitan Paspor Terhadap Anak Yang Lahir Dari Orangtua Stateless Di Indonesia Oktinardo Mandira Dulage Kansil; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
Syntax Idea Vol 4 No 10 (2022): Syntax idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i10.1985

Abstract

Etnis Rohingya datang ke Indonesia sebagai pencari suaka dimana status mereka adalah stateless person. Apabila para pencari suaka memiliki anak yang lahir di Indonesia, berdasarkan pasal 4 huruf i dan k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anaknya merupakan Warga Negara Indonesia, tetapi tidak ada bukti tertulis berupa dokumen kependudukan yang dapat diperoleh bagi anak dari orang tua berstatus stateless person. Dengan tidak adanya bukti tertulis, berakibat pada tidak dimungkinkannya menerbitkan paspor bagi anak, padahal kepemilikan paspor merupakan salah satu hak bagi seorang warga negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan menarik asas-asas hukum yang ada dalam masyarakat serta apa dampak dan akibat yang timbul dari ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dari undang-undang maupun peraturan-peraturan pendukung undang-undang dapat terlihat bahwa di Indonesia sudah diatur mengenai status kewarganegaraan anak dari orang tua berstatus stateless person tetapi tidak ada aturan dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lain yang mengatur mengenai bentuk dokumen tertulis kependudukan atau kewarganegaraan untuk kondisi seperti ini. Tidak adanya dokumen tersebut maka prosedur penerbitan paspor tidak dapat terpenuhi sehingga pemenuhan hak seseorang untuk memiliki paspor tidak dapat dilakukan.
Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian Aldi Rizky Setiyawan; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau
Syntax Idea Vol 4 No 11 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i11.1995

Abstract

The purpose of the study is to get an idea of the implementation of firearms use for immigration officers using empirical normative-research methods with a constitutional approach, and a qualitative approach. Result of research has shown that immigration officer, and the civil servant investigator of immigration are the examples of law enforcement officer who have threat in carry out their duties. Therefore, allowed to be equipped with firearms in the performance of his duties as a martial arts device. But, facts in the immigration office (class I) of Tanjung Priok were found that there had been no use of firearms by immigration staff particularly immigration officers, and the civil servant investigator of immigration in performing duties of immigration law enforcement. As a fact there's only one person in the field who has a licensed for ownership firearms. The obstacle faced by immigration officers, and the civil servant investigator of immigration in the use of firearms, namely There is no chief of immigration office policy yet on which to plan the use of service firearms, There is no rule review of the service firearms ordinance in the Directorate General of Immigration, There are no have qualifications immigration officer and the civil servant investigator of immigration yet, are supported to have a permit, and the use of firearms, And facilities for storage, as well as the treatment of firearms.