Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madinah: Jurnal Studi Islam Journal of Innovation Research and Knowledge Experimental Student Experiences MILRev: Metro Islamic Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Social and Education (INJOSEDU)
Nur Hakim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Prilaku Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Di Lembaga Pendidikan Azhar, Imam; Nur Hakim
MADINAH Vol 7 No 1 (2020): Madinah: Jurnal Studi Islam
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN, INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/madinah.v7i1.1312

Abstract

Most of the educational organizations seek many ways to survive in today's competitive environment. In doing so, In today’s era each organization is aimed to be competitive as well through having best human resources to achieve these organizations need to support their employees. Due to this, this study aims to investigate the influence of organizational commitment, job satisfaction and job discipline towards employees’ performances. It has been discovered through previous literature that organizational commitment is defined as the relative strength of an individual’s recognition with, and participation in, an organization. The concept of the job satisfaction consists of the feelings and attitudes one has about one’s job. These attitudes include all aspects of negative or positive feelings about a particular job wihc are likely to contribute to the development of feelings of satisfaction (or dissatisfaction), while job discipline is an effort of the management of the institution to implement or execute the rules or regulations that must be adhered by all employees without exception. The data was collected from 58 employess working in different educational institutions using stratified random sampling and used path analysis. The risults of the study shown that organizational commitment has positive direct effect toward employees’ performance (0,658), job satisfaction has positive direct effect toward employees’ performance (0,162), and job discipline has positive direct effect toward employees’ performance (0,658). However, job satisfaction through organizational commitment has no positive direct effect on employees’ performance.
Inklusifitas Guru Sebagai Bentuk Proteksi Perilaku School Bullying di Madrasah Nur Hakim; Moh. Nasrul Amin
MADINAH Vol 10 No 2 (2023): Madinah: Jurnal Studi Islam
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN, INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/madinah.v10i2.2006

Abstract

Perilaku school bullying telah menggoncang pendidikan di Indonesia, hal ini juga di ungkapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim bahwa 24,4% siswa Indonesia alami bullying melalui Assesment Nasional Tahun 2022. Dampak yang dirasakan oleh siswa yang alami bulliying tidak hanya menurunkan prestasi akademiknya, tetapi yang lebih parah adalah cacat mental. Tulisan ini menjawab bentuk-bentuk perilaku bullying, dampak perilaku bullying dan upaya guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah Dasar. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di MI Muawanah Banjarwati Paciran Lamongan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku bullying di sekolah Dasar yaitu bullying verbal langsung, intimidasi fisik, dan intimidasi verbal tidak langsung. Selanjutnya Dampak perilaku bullying di sekolah Dasar adalah selain memberikan dampak negatif secara psikis dan fisik bagi korbannya, perilaku bullying juga memberikan dampak negatif bagi saksi dan bagi pelaku. Adapun yang upaya sudah dilakukan sebagai guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah Dasar antara lain Program guru dimana guru kelas sebagai konselor utama, Strategi guru kelas dimana guru berperan sebagai penasihat, motivator dan membuat kesepakatan. Program Madrasah juga dilakukan seperti pemberian bimbingan dan supervisi kepada peserta didik, Kerjasama dengan orang tua (parenting program) seperti mengadakan pertemuan, dan memasang slogan “Sekolah yang damai”.
USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN DATA DISTRIBUTION SYSTEM SECURITY Nur Hakim; Ady Bakri, Asri; Wahyudi, Farid
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION Vol. 1 No. 6 (2024): September
Publisher : Pondok Pesantren Baitul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the current digital era, data security is a major concern in various industrial sectors. Blockchain, as the data distribution technology underlying cryptocurrencies such as Bitcoin, has shown significant potential in addressing various data security issues. This literature research aims to comprehensively examine the use of blockchain technology in improving the security of data distribution systems. Through a systematic review method, this research collects and analyzes various studies, articles and reports related to the use of blockchain in the context of data security. The literature review results show that blockchain offers several key security features, such as decentralization, resistance to manipulation, anonymity, and transparency, which can prevent cyberattacks and protect data integrity. However, this research also identifies challenges faced in blockchain implementation, including issues of scalability, energy efficiency, and compatibility with existing data systems. This research suggests that the development of hybrid solutions that combine blockchain elements with traditional data distribution technologies can provide a balance between security and efficiency. Additionally, cooperation between developers, industry, and regulators is critical to creating standards and frameworks that support widespread blockchain adoption. Thus, this research provides a balanced view of the potential and challenges of using blockchain in the security of data distribution systems, as well as suggesting directions for further research and development in this area.
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP FENOMENA PENYALAHGUNAAN TABUNG GAS LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Gita Mahardhika; Nur Hakim; Dhody A. R. Widjajaatmadja
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11595

Abstract

Fenomena penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi oleh pelaku usaha di Indonesia menciptakan tantangan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Meskipun subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin, praktik ilegal seperti pengoplosan, penjualan di atas harga eceran tertinggi, dan distribusi yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi. Fenomena ini menimbulkan risiko keamanan bagi konsumen dan memengaruhi keadilan distribusi subsidi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan dan mengevaluasi perlindungan hukum preventif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang mengatur distribusi dan penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi serta penerapannya dalam mencegah penyalahgunaan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum. Penelitian ini juga didukung oleh teori perlindungan hukum preventif dan tanggung jawab hukum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pelaku usaha meliputi berbagai bentuk, seperti pengoplosan isi tabung, distribusi ke konsumen yang tidak berhak, dan penimbunan untuk meningkatkan harga jual. Praktik-praktik ini melanggar peraturan distribusi yang telah ditetapkan dan menimbulkan risiko keamanan, kerugian ekonomi, serta ketidakadilan bagi konsumen miskin yang menjadi target subsidi. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan distribusi menggunakan teknologi digital, seperti sistem berbasis data penerima manfaat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Edukasi masyarakat terkait hak konsumen dan bahaya penyalahgunaan LPG juga menjadi salah satu upaya preventif untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai penggunaan LPG bersubsidi yang aman.
KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PROSES KEPAILITAN Simanjuntak, Diana Hawaty; Wira Franciska; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalihan piutang (cessie) dalam proses kepailitan menimbulkan perdebatan hukum terkait keabsahannya, terutama jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Kajian ini membahas keabsahan cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana Keabsahan (Cessie) Dalam Kepailitan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PT. Jtrust Investments Indonesia Sebagai Pembeli Cessie, dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dan Teori Perjanjian menurut Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertipikat jaminan kepada Tim Kurator, sehingga merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia selaku cessionaris. Selain itu, tidak diakuinya status PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai kreditor baru dalam proses kepailitan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum, yang berdampak pada kerugian finansial atas biaya dan pajak dari transaksi cessie.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 Purnamasari, Dewi; Nur Hakim; Marni Emmy Mustofa
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objectives of this thesis are: 1). To analyze how the rules of legal consequences for employers for violations of the rights of Domestic Workers. 2). To find out the legal protection of violations of the rights of Domestic Workers committed by employers. The method used in this study is normative juridical by conducting library research on primary, secondary and tertiary legal sources. The author's research approach uses a legislative, conceptual, analytical, case and historical approach. The data collection technique is carried out by library research, namely by collecting literature data such as books, journals, and results of research on legislation. The research results of this thesis are: 1) Legal consequences for employers for violations of Domestic Workers' rights The relationship between employers and Domestic Workers that Permenaker RI Number 2 Year 2015 has indeed regulated the rights and obligations of both domestic workers and employers is relatively balanced. However, in practice, this regulation is not widely known by the public and is not effectively implemented. This is due to low socialization and weak government supervision. Domestic workers are vulnerable to exploitation and violence. The case of Siti Khotimah in South Jakarta shows the real condition of how weak protection for domestic workers is. Although there are regulations that protect domestic workers, the absence of a specific law and the limited use of the TPKS Law in prosecutions make legal protection for domestic workers very inadequate. The cruel treatment of the victim shows that unprofessional and familybased working relationships can open the door to extreme violence and human rights violations. 2)Legal protection against violations of Domestic Workers' rights by employers The law for Domestic Workers (DWs) has actually been implied even though legal protection for DWs in Indonesia still has many weaknesses, but there are various regulations that can be used as a basis for imposing sanctions on employers who violate DWs' rights. These sanctions can be in the form of criminal, civil, administrative, and social sanctions. To strengthen legal protection for domestic workers, it is necessary to ratify the PPRT Bill with the presence of this law to provide legal certainty, establish protection, and guarantee the basic rights of domestic workers as informal workers.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Sarikin, Sarikin; Hedwig Adianto Mau; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the field of labor, disputes between employers and workers usually arise because of feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they consider good and will be accepted by workers, but because the workers concerned have different considerations and views. However, in its implementation, there are various challenges in aligning the interests of employers and workers, especially in the context of the Collective Labor Agreement and the Law. From this background, the formulation of the problem arises, namely 1) How does Law Number 6 of 2023 affect the validity and implementation of the Collective Labor Agreement (PKB)? 2) What are the prospects and challenges of implementing the Collective Labor Agreement (PKB) in industrial relations in the future after the enactment of Law Number 6 of 2023? This study uses the theory of agreement and the theory of legal certainty. This research is descriptive with a normative legal approach emphasizing the use of secondary data in positive legal principles, namely laws and regulations and library materials with qualitative data analysis techniques. The results of this study show that the implementation of the PKB in the future is greatly influenced by how all parties, both workers, employers, and the government are able to understand and adapt to the dynamics of the new labor law. Law No. 6 of 2023, although it has pros and cons, must still be used as a legal reference in compiling a balanced and fair PKB. Therefore, the success of the implementation of the PKB in the future requires collective efforts from all parties: workers, employers, and the government. There needs to be a shared awareness that the PKB is a product of social dialogue that must be built on a foundation of trust, legal knowledge, and a willingness to work together.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT MELALUI DAFTAR PEMBAGIAN TETAP Sinurat, Berman Hari Tua; Achmad Fitrian; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Kurator melaksanakan pembagian sesuai dengan porsi tiap-tiap kreditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus pada kreditor separatis yang memiliki jaminan. Terdapat suatu kasus terjadi ketimpangan antara pembagian yang dilakukan oleh kurator sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor separatis. Rumusan masalah mengenai kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap dan perlindungan hukum kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepailitan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kedudukan kreditor separatis terkait Daftar Pembagian Tetap yang dibuat oleh kurator adalah didahulukan pembayarannya dari kreditor-kreditor yang lainnya. Demi mencapai perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang hak-haknya telah dirugikan, dapat menempuh langkah hukum dengan menggunakan mekanisme renvoi prosedur agar hak-haknya terhadap pembayaran piutangnya dapat dipulihkan.
KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 Atmaka, Prawata Widdhi; Nur Hakim; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Rumah Tangga adalah istilah yang dipakai dalam regulasi yang ada, akan tetapi sampai saat ini keberadaan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja tidak diterima oleh semua pihak. Pekerja Rumah Tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan 4 (Empat) tenaga kerja lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai “Pembantu”. Oleh karena itu, Pekerja Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan informal. Pekerja rumah tangga pada umumnya memiliki arti yakni asisten rumah tangga atau sering disebut pekerja saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga baboe (dibaca “babu”), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negative untuk pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan masakanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. Hasil penelitian ini adalah: 1) Akibat hukum bagi majikan atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga Hubungan antara majikan dan Pekerja Rumah Tangga bahwa Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 memang telah mengatur hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun pemberi kerja secara relatif seimbang. Namun dalam praktiknya, regulasi ini belum banyak diketahui masyarakat dan kurang diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan rendahnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. PRT rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan. 2) Perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh majikan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebenarnya telah tersirat meskipun perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, tetapi terdapat berbagai peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada majikan yang melanggar hak-hak PRT.
Legal Protection of Secured Creditors in Contemporary Bankruptcy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law Yuhelson; Nur Hakim
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11518

Abstract

This article examines the legal protection of secured creditors in contemporary bankruptcy, particularly concerning the execution of collateral during insolvency and the scope of their preferential rights. Under Article 55(1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy, secured creditors are granted an exception to the principle of general attachment (sita generalis). The central issue addressed is the extent to which these execution rights may be restricted in practice and how judicial decisions establish legal precedents regarding the sale of collateral. The study employs a normative legal research method combined with a comparative approach, analysing Indonesian positive law alongside Islamic law. Data were obtained through an extensive review of statutory regulations, court decisions, and classical and contemporary Islamic jurisprudence. The findings indicate that although secured creditors hold preferential rights, these rights are not absolute. Unilateral auction sales conducted without curator involvement may be deemed unlawful, as they conflict with the principle of general attachment and undermine the curator’s authority in managing the bankruptcy estate, thereby disadvantaging other creditors. Accordingly, the research underscores the importance of coordination between secured creditors and curators to safeguard the collective interests of all creditors. The article’s academic contribution lies in its comparative analysis, which integrates Indonesian positive law with Islamic law's ethical and justice-oriented principles. By addressing legal certainty and humanitarian values, the study provides fresh insights into protecting secured creditors in bankruptcy. Ultimately, it contributes to the broader discourse on developing fairer, more inclusive, and socially responsive bankruptcy regulations within Indonesia’s plural legal framework.
Co-Authors Achmad Fitrian Ady Bakri, Asri Atmaka, Prawata Widdhi Azhar, Imam Cahaya Sari, Dinta Dewi Purnamasari Dhody A. R. Widjajaatmadja Faridi Faridi Gatut Hendrotriwidodo Gita Mahardhika Hedwig Adianto Mau Marni Emmy Mustofa Moh. Nasrul Amin Sarikin, Sarikin Siahaan, Hendri Simanjuntak, Diana Hawaty Sinurat, Berman Hari Tua Wahyudi, Farid Wira Franciska Yuhelson Yuhelson