Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Studi Jender SRIKANDI JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Ni Ketut Sri Utari
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
MENGIKIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM ADAT BALI Sri Utari,SH.MH, Ni Ketut
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 7, No. 1 Januari 2008
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.19 KB)

Abstract

-
TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU Anak Agung Istri Sintya Dewi; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.031 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul "Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman DisiplinTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu, ada pun bentuk tindakan administratif dan hukumanya itu berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KABUPATEN BADUNG Made Hadi Swandiyana; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.214 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kabupaten Badung”. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif. Terdapat permasalahan yaitu mengenai pengaturan izin dan bentuk penerapan pajak yang belum dapat terlaksana dan juga mengenai prosedur yang dijadikan dasar untuk menentukan peroses dalam pembentukan izin. Ketentuan mengenai pengaturan pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang pengelolaan rumah kos. Dalam ketentuan mengenai penerapan pajak rumah kos diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjelaskan tentang setiap usaha yang menyediakan lebih dari 10 kamar dapat dikenakan pajak sedangkan dalam prosedur perizinan usaha pengelolaan rumah kos sampai saat ini belum terdapat pengaturannya, sehingga di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Oprasional Prosedur. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah pengaturan pengelolaan rumah kos harus segera diterapkan khusus mengenai pengenaan pajak yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sedangkan prosedur perizinan dalam usaha pengelolaan rumah kos harus segera dikeluarkan agar setiap pengelola dapat mengurus izin usahanya.
HAK MEMBENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Rendi Kristiwanto; Ni Ketut Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.222 KB)

Abstract

Organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanadalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkankesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untukberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antaralain: Apakah hak membentuk organisasi kemasyarakatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan bagaimanabentuk jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 TentangOrganisasi Kemasyarakatan untuk mencegah kekerasan oleh Ormas? Jenis penelitian yangdipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitiandengan melihat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun kesimpulan dari penelitian iniadalah Ormas merupakan wadah bagi warga negara dalam melaksanakan hak berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu demi memenuhi rasaaman serta keadilan di masyarakat, setiap pelanggaran oleh Ormas atau individu/kelompokanggota maupun pengurus Ormas dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai bentuk pelanggaranhukumnya tanpa terkecuali.
KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK I Made Udiana; I Ketut Westra; Ni Ketut Sri Utari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.74 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13

Abstract

This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. Byusing normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordancewith the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking thecase study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showedthe significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that wasinherent in industrial relations.
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Ni Ketut Sri Utari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.162 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p01

Abstract

The main issue of this research is the enactment of Act No. 24of 2007 regardingDisaster Management, there is a body of disaster management (BNBP and BPBDs) nationaland regional scale is still in charge, and on the other hand there is an Act No.23 /Prp/1959regarding the State of Emergency. Type of research is a normative law of the statut or yapproac hand the conceptualapproachto find the link between the two laws. The   research found: (1) BNP Band BPBDmembership structure of the Steeringele mentis civilian officials, professional societies, andalso involves the military and police.(2) That the concept of disastersare handled by BNBP orBPBDs similar to the conditions of civil emergency due to natural disasters and social.Relationship between Act23/Prp/1959 with Act No. 24 of 2007, only in situations ofdisasterorstate of emergency status. Officials who have the authority to determine the statusof a state of emergency is the President, or the Governoror Regentequal to civil authorities inemergencies Act No.23/Prp/ 1959.(3) In an emergency situation, boththe law gives specialpowers to the rulers o fa state of emergency. Relations between the two laws is runningparalleland complementary.
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA BERKAITAN DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BAGI WARGA NEGARA DI DESA TERPENCIL KABUPATEN BANGLI Ni Ketut Sri Utari; I Made Udiana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.92 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p06

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 31 (2) of the Constitution 1945 concerning the right of education for citizens, especially in remote village of Bangli Regency, Bali Province. The type of this research is empirical legal research. The study showed that the Government has provided a central school in one building both for elementary and junior high school so called “Satap” (School in one roof) in order to fulfill its constitutional obligation for the people in slop of mountains in the remote village of Bangli Regency. For this efforts are  supported by education funding of the National Government distributes budget operational school (BOS), grants of educational facilities from Government Budget of Bali Province (APBD Bali) as well as  Block Grand from the National Government Budget (APBN). However, those budgets are still considered relatively very small. For the better implementation of the right of education, therefore the efforts of government need to be improved as well as budgeting for the remote village should be prioritized, increased and supervised
Co-Authors Anak Agung Devyn Amanda Dio Anak Agung Istri Sintya Dewi Dewa Ayu Reninda Suryanitya Dewa Gede Tisna Agung Mahadita I Dewa Gde Atmadja I Gede Komang Wisma Vebriana I Gusti Agung Oka Diatmika I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta I Ketut Markeling I KETUT WESTRA I Made Udiana Ida Bagus Gede Separsa Wiguna Ida Bagus Wyasa Putra Kadek Dio Anjasmara Kadek Yolanda Zara Octavany Made Hadi Swandiyana Ni Komang Tri Evita Utami NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Diana Pradnyani Raisila Rendi Kristiwanto