Articles
<![CDATA[IMPLIKASI KEBIJAKAN PSBB DAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 TERHADAP MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE BALI ]]>
<![CDATA[Nariswari, Made Ayu Setya]]>;
<![CDATA[Putra, Ida Bagus Wyasa]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya tulis bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan terhadap pariwisata di Bali serta mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap minat wisatawan berwisata ke Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 berdampak terhadap tingkat pertumbuhan pariwisata di Bali. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara serta tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali mengalami penurunan. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Berdasarkan hasil data, diperoleh nila X1 à Y adalah 0.485 dan nilai X2 à Y adalah 2.821, yang berarti Kebijakan PSBB tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Wisatawan untuk berwisata ke Bali. Adapun untuk Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya Minat Wisatawan untuk berwisata ke destinasi wisata Bali. Kata kunci: Kebijakan, PSBB, Protokol Kesehatan, Dampak, Minat Wisatawan. ABSTRACT This paper was prepared with the aim of knowing the impact of implementing the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) policy and health protocols of COVID-19 policy on tourism in Bali and to identify and analyze the effect of a large-scale social restrictions (PSBB) policies and the COVID-19 health protocol on the interest of tourists traveling to Bali tourist destinations. The method that is used in research is juridical empirical, which is the primary data sources and secondary data sources are used. The PSBB policy and the COVID-19 health protocol have an impact on the growth rate of tourism in Bali. The number of foreign tourist arrivals and the occupancy rate of star-rated hotel rooms in Bali have decreased. Things are certainly influenced by the interest of travelers to pay a visit to Bali. Based on the data that is generated shows the values of X1 à Y for 0485, and X2 à Y for 2821, which means that the influence of the PSBB Policy on Tourist Interest is that it will not have a significant effect on traveling to Bali tourist destinations. As for and health protocols of COVID-19 policy will have a significant effect with increasing tourist interest for traveling to tourist destinations of Bali. Keywords: Policy, PSBB, Health Protocol, Impact, Tourist Interest]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM ANTARA YUNANI DAN TURKI ]]>
<![CDATA[adhipratama, farrel fawzi]]>;
<![CDATA[Putra, Ida Bagus Wyasa]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[sengketa antara Yunani dan Turki dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai model penyelesaian konflik. Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dan analisis yang berfokus pada instrumen hukum internasional, kasus-kasus internasional dan kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang terkait. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan mengenai delimitasi wilayah terirorial laut telah diatur secara rinci dalam UNCLOS terutama pada Pasal 15 yang mengatur mengenai delimitasi batas wilayah laut yang bersinggungan dengan negara lain. Mengenai perselisihan terkait delimitasi teritorial antara Turki dan Yunani, sejatinya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif. Kata kunci: Delimitasi Maritim, Sengketa Maritim, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT This article aims to analyze the legal challenges of the difficulty of settlement in the dispute between Greece and Turkey by using Alternative Dispute Resolution as a conflict resolution model. This article applies normative juridical research and analysis methods that focus on international legal instruments, international cases and agreements on related issues. Based on the results of the analysis, it is known that the regulation regarding the delimitation of marine territorial areas has been regulated in detail in UNCLOS, especially in Article 15 which regulates the delimitation of maritime boundaries that intersect with other countries. Regarding the dispute regarding the territorial delimitation between Turkey and Greece, the dispute can actually be resolved by alternative dispute resolution methods. Keywords: Maritime Delimitation, Maritime Dispute, Alternative Dispute Resolution]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Nitias Satvica Suryaningrat]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Judul dari jurnal ini adalah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Memproduksi atau Mengedarkan Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan vaksin palsu ditinjau dari UU Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yuridis normatif. Sanksi pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan vaksin palsu yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Vaksin Palsu]]>
<![CDATA[PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Putu Chahya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat merupakan kewajiban negara dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal mana perlindungan HAM merupakan salah satu ciri negara hukum termasuk pula negara Indonesia. Bantuan hukum secara cuma-cuma berhak diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memberikan akses yang sama bagi golongan miskin untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Beranjak dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah mengenai kriteria miskin yang menjadi parameter pemberian bantuan hukum serta bagaimana hak pelaku memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari kajian ini adalah demi menciptakan kepastian hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang miskin. Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah normatif dengan bahan hukum yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif analisis. Adapun simpulan dari pembahasan ini adalah kriteria dalam frase miskin belum jelas sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Simpulan kedua bahwa bantuan hukum cuma-cuma terhadap pelaku pidana yang tergolong miskin tidak menyeluruh. Hanya pelaku yang diancam dengan minimal 5 tahun penjara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ni Made Rit Meidyana]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Praktek di persidangan kerapkali menghadapi berbagai kesulitan, antara lain dalam menghadirkan saksi, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Kendala tersebut mungkin diselesaikan melalui pemanfaatan teleconference. Namun demikian, pemanfaatan itu juga belum secara jelas dibenarkan oleh KUHAP. Karya ilmiah ini mengedepankan masalah tersebut dan menggunakan metode normatif dalam menganalisa masalah dengan dukungan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur terkait. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisa masalah tersebut adalah bahwa keterangan saksi melalui media teleconference dianggap sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana khususnya dalam kasus korupsi dengan syarat penyelenggaraan kesaksian teleconference tersebut harus memenuhi ketentuan terkait keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu jenis kejahatannya dapat menggunakan sarana teleconference, pengaturan yang jelas mengenai tempat pelaksanaan dalam memberikan kesaksian dan adanya kehadiran para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu pelaksanaan teleconference. Kata Kunci : Keabsahan, Keterangan Saksi, Teleconference, Alat Bukti, Korupsi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG MUSNAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Dwi Julia Ramaswari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.839 KB)
<![CDATA[This paper is about the responsibility of the debtor to object fiduciary assurancethat destroyed the bank credit agreement. The problems that occur that are blurring thenorm in Article 25 of Law number 42 of 1999 on Fiduciary objects in the context of theguarantees given by the debtor to the bank saddled fiduciary assurance apparentlydestroyed. This paper aims to grasp and understand the responsibility of the debtor toobject fiduciary assurance that destroyed the bank credit agreement. This writing, usingthe method of normative legal research with the type of analytical approach legislation(State approach). This paper presented a study that the responsibility of the debtor tothe destruction of the collateral in the loan agreement is a consequence of the eventsthat occurred. The responsibility of the debtor to guarantee the moving objects are stillmissing Credit to the lender to repay the loan. Regarding the movement or transfer ofproperty rights concerned must still refer to the legal system warranty, whichguarantees that the receiving party or creditor does not become the owner of a fullyjustified on the object, the legal consequences if a problem arises due to the fault of theemployer fiduciary with respect to the use or transfer of objects fiduciary security, thenthe fiduciary exempt from responsibility. In other words, the giver full fiduciaryresponsibility.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER ]]>
<![CDATA[Sri Dana]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.494 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p09
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi dan hubungan induk perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT memiliki anak perusahaan berbentuk bukan badan hukum seperti CV. Penelitian ini dilakukan dengan dengan tata cara penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perbedaan pengaturan antara aturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama dengan yang baru menimbulkan banyak kontroversi terutama pada anak perusahaan yang diperbolehkan berbentuk CV atau bukan badan hukum yang mengakibatkan induk perusahaan turut mencampuri urusan anak perusahaan mulai dari RUPS, pemegang saham dominan induk perusahaan dan penyusunan direksi dan komisaris oleh induk perusahaan. Jadi konsekuensinya hubungannya dibatasi dengan limited liability dalam UUPT yang jika CV melakukan hubungan pada pihak ketiga, PT tak berhak bertanggung jawab tetapi jika sebaliknya PT terindikasi melakukan hal penyimpangan terkait hubungannya dengan CV maka dapat dipidanakan. The purpose of this study is to analyze the consequences and relationships of the parent company in the form of a legal entity such as PT has a subsidiary company that is not a legal entity such as CV. This research was carried out by the normative juridical research procedure. This normative juridical study mainly uses library materials and legislation as a source of research material. The difference in regulation between the rules regarding the old Limited Liability Company and the new one creates a lot of controversy, especially for subsidiaries which are allowed to form CVs or not legal entities which cause the parent company to intervene in subsidiary matters starting from the GMS, the dominant shareholder and compilation of directors and commissioners by the parent company. So the consequence is that the relationship is limited to limited liability in the Company Law, which if the CV has a relationship with a third party, the PT has no right to be responsible, but if the PT is indicated as having a deviation related to the CV, then it can be criminalized.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMASANGAN SAFETY SIGN PADA USAHA PARIWISATA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK ATAS RASA AMAN WISATAWAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Seridalem]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.255 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i10.p07
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang hak atas rasa aman bagi wisatawan ketika memakai jasa akomodasi perhotelan dan aturan hukum terkait pemasangan safety sign pada akomodasi perhotelan sebagai upaya menjaga hak atas rasa aman wisatawan. Permasalahan yang dianalisa adalah bagaimana pengaturan mengenai pemasangan safety sign dan bagaimana peranan usaha perhotelan terkait pemasangan safety sign dalam upaya melindungi Ham wisatawan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pemasangan safety sign. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai pemasangan safety sign khusus diatur dalam pasal 2 paragraph 6 Global Code Ethics for Tourism dan mengenai pemasangan safety sign oleh pengelola usaha pariwisata, khususnya usaha akomodasi perhotelan, di area-area yang berpotensi bahaya tersebut akan dapat meningkatkan kewaspadaan bagi para wisatawan dan menjaga hak dari wisatawan atas rasa aman dalam memenuhi kegiatan wisata mereka. This article aims to study about the right to sense of security for tourists when they are using hotel’s accommodation services and legal rules regarding installation of safety sign at hotel’s accommodation to protect tourist’s right to sense of security . The problems to slove are what the provisions of the installation of safety sign and how the hotel’s management must act according to the installation of safety sign to protect the tourist’s right. This study is based on normative legal research and statute approach about safety sign. Then the conclusion of this study are the constitution which rules this installation safty sign is article 2 paragraph 6 Global Code Ethics for Tourism and about the installation of safety sign by tourism management, especially hotel’s accommodation business, in areas of potential danger will certainly increase the awareness of the tourists and protect tourist’s right to sense of security on their tourism activities.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FOLKLOR ]]>
<![CDATA[Dendy Robby Pohan]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.475 KB)
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tindakan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta folklor di Indonesia. Hak Cipta secara umum sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimunculkan serta di berlakukannya konvensi-konvensi internasional maupun peraturanl ainya yang mengatur mengenai hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dalam skala internasional muncul TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) yang di dalamnya menyinggung mengenai masalah hakcipta. Munculnya banyak sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual tersebut menandakan selama ini, konsep yang digunakan dalam perlindungan folklore masih belum bias diaplikasikan secara maksimal, atau bahkan mungkin belum ada peraturan cukup mengcover terhadap permasalahan yang ada tersebut khususnya yang mengatur mengenai masalah folklore tersebut secara komprehensif. Terkait dengan hal tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folklor di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif ditemukan kesimpulan bahwa untuk melindungi Hak Cipta folklor, Pemerintah melalui Direktorat Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG MAGANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.409 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i02.p03
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Calon Notaris yang Melakukan Kegiatan Magang tidak sebagaimana mestinya pada Kantor Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu diantaranya State Approach (pendekatan berdasarkan Undang-Undang) dan Conceptual Approach (pendekatan berdasarkan konseptual). Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab dalam hal Calon Notaris melakukan magang tidak sebagaimana mestinya dan mendapatkan Surat Keterangan Magang menyebabkan Calon Notaris tetap dapat diangkat menjadi Notaris karena telah terpenuhinya syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN karena Calon Notaris belum tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris, akan tetapi dapat terkena sanksi moral dan ketentuan pidana Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Sebaliknya Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dalam UUJN dan ketentuan pidana pasal 55 ayat (1) junto pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. This study aims to analyze the responsibilities of a Notary Candidate who does an improper apprenticeship at the Notary Office. This type of research is normative juridical research, namely research by reviewing the prevailing laws and regulations. This study uses 2 (two) types of approaches, namely State Approach and Conceptual Approach. The result of this research is the responsibility in the event that a Notary Candidate does an apprenticeship appropriately and obtains an Apprenticeship Certificate so that the Notary Candidate can still be appointed as a Notary Public because it has met the requirements in accordance with the laws and regulations and is not subject to sanctions stipulated in UUJN because the Notary Candidate has not subject to the statutory regulations governing Notary Public, but may be subject to moral sanctions and criminal provisions of Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 263 of the Criminal Code concerning Inclusion of Letter Falsification. On the other hand, a Notary who receives an internship may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions in the UUJN and the criminal provisions of article 55 paragraph (1) junto article 263 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Falsification of Letters.]]>
