Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum dan Demokrasi (HD)
Budi Sastra Panjaitan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan Budi Sastra Panjaitan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384

Abstract

Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.
Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban Budi Sastra Panjaitan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6222

Abstract

Restorative justice is the settlement of criminal cases based on victims. If the punishment for the perpetrator is still considered inadequate for the loss of the victim, then through restorative justice the rights of the victim in the context of the victim's recovery can be immediately carried out by the perpetrator directly, not by the state. The main issues discussed include: how to implement restorative justice at the level of investigation, prosecution and at trial in court, and how to resolve victim-based criminal cases between retributive justice and restorative justice. The research was conducted through normative legal research, the material studied was library material and the method of conclusion by deduction. Restorative justice at the level of investigation, prosecution and at the time of trial in court aims to protect the victim directly by the perpetrator and stop the investigation, investigation and or prosecution. Retributive justice tends to punish the perpetrator without considering the recovery of the victim, meanwhile restorative justice is the resolution of criminal disputes by means of restoring the victim.
Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam Budi Sastra Panjaitan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 2 (2021): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.5078

Abstract

Indonesian positive law with Islamic law is a step in realizing Indonesianness in the sense of having an Indonesian personality and sense of nationality, besides that, Indonesian positive law with Islamic law also has a noble goal, namely achieving justice. The purpose of this study is to find out the relationship between Indonesian positive law which is characterized by Islamic law in relation to justice. The research method used is a normative legal research method. The realization of Indonesia's positive law with Islamic law is in fact very much in line with the first principle of Pancasila, namely Belief in One God. Omnibus law is an opportunity in realizing positive Indonesian law with Islamic law, especially in improving the status and aligning KHI with various sectoral laws and regulations, these opportunities and challenges must be captured not only by experts in Islamic law in Indonesia but also by the Faculty of Sharia. 'ah in Indonesia, not only by the State Syari'ah Faculties but also by the Private Syari'ah Faculties.
Tindak Pidana Tanpa Korban Budi Sastra Panjaitan
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6197

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Masalah difokuskan pada bagaimana aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lainnya justru harus digolongkan menjadi kejahatan dan bagaimana negara harus bersikap terhadap pelaku perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa crime without victim merupakan perbuatan yang harus diantisipasi agar tidak terjadi keresahan sosial yang berkepanjangan. Guna menanggulangi kejahatan dalam bentuk perbuatan pidana tanpa korban dengan cara penghukuman dibutuhkan penguatan secara legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hadirnya negara dalam urusan pribadi yang tidak menimbulkan korban bukanlah dalam rangka memberangus hak-hak warga negara, melainkan dalam upaya menjaga ketertiban sosial agar keresahan dan ketidaktertiban yang terjadi pada masyarakat tidak berlangsung berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.
Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan Muhammad Fitri Adi; Budi Sastra Panjaitan; Mhd. Yadi Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3150

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu Pengadilan Agama berdasarkan UU No.3 tahun 2006 dan Pengadilan Umum berdasarkan UU No. 21 tahun 2008. Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama, khususnya pada akad murabahah yang nasabahnya ingkar janji (wanprestasi) yang tidak sampai pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. sumber data Primer adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA. Mdn jo. Putusan Nomor 1516/Pdt. G/2020/PA.Mdn. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam meyelesaikan perkara ekonomi syariah sampai dengan pelaksanaan eksekusinya pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 agustus 2013 dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Medan bersumber dari internal hukum dan lembaga Pengadilan Agama dan bersumber dari eksternal perilaku dan tindakan dari pihak masyarakat pencari keadilan dan pihak aparatur terkait.
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Nahda Hasibuan|; Budi Sastra Panjaitan; Annisa Sativa
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 23 No 1 (2023): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v23i1.11

Abstract

Islam forbids all forms of criminal acts including all forms of criminal acts of fraud. Fraud is a crime committed by someone by lying to other people or deception. When viewed from the point of view of the actions and elements contained in fraud, there are similarities between criminal acts of fraud and criminal acts regulated in Islamic law, namely: ghulul, treason, and lying. The research approach used is normative legal research. The purpose of this research is to find out the views of Islamic criminal law on fraud crimes with the following conclusions: In Islamic criminal law the punishment given to perpetrators of fraud is jariman ta'zir because ta'zir is a punishment handed over to the government (ulul amri) especially the judge who imposed the criminal sentence, the judge can determine the type of punishment according to his ijtihad such as the crime of fraud which has been regulated in Article 378 of the Criminal Code. Keywords: Islamic Criminal Law and Fraud.
Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif  dan Hukum Islam: Nahda Hasibuan; Budi Sastra Panjaitan; Annisa Sativa
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 3 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v5i3.3403

Abstract

Fraud is someone's act of deception, a series of lies, false names and false circumstances with the intention of benefiting oneself without rights, a series of lies is an arrangement of false sentences arranged in such a way that is a story of something that seems to be true. The problem raised in this study is a case of criminal fraud which was processed before the court and then decided regardless of all lawsuits by the panel of judges. Based on this, the author raises issues related to how the provisions and basic considerations of the Medan District Court judge Number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn released the defendant from all lawsuits in the criminal case of fraud and the views of Islamic criminal law on criminal acts fraud crime. In this study the authors used normative legal research methods. The purpose of this study was to find out the provisions of positive law and Islamic criminal law against criminal acts of fraud, and the basis for the judges' considerations at the Medan District Court in case Number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn to release the defendant from all lawsuits in the criminal case fraud. In this case it can be concluded that the crime of fraud in positive criminal law and Islamic criminal law is an act that is forbidden to do (haram), the punishment for the crime of fraud is in the Criminal Code Article 378; Sanctions according to Islamic Criminal Law for criminal acts of fraud are subject to Ta'zir sanctions, and the basis for the judge's considerations in imposing an acquittal decision in this case is because it does not fulfill the elements of a criminal act of fraud. Keywords: Fraud; Islamic criminal law; Medan district court decision number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.
Implementation of Legal Protection of Children from Violence through Child Protection Institutions in North Sumatra Atika Sandra Dewi; Asmuni Asmuni; Budi Sastra Panjaitan
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.35993

Abstract

This research is a legal research related to the implementation of the North Sumatra Child Protection Agency (LPA) in preventing violence against children in North Sumatra Province. This research was conducted using a qualitative research model (mode of inquiry) and included as field research (empirical). This research uses a statutory approach, case approach, normative approach, and conceptual approach. The results of the study found that the role of the North Sumatra Child Protection Agency (LPA) towards children as victims of violence in North Sumatra is currently running well, it's just not optimal and still has obstacles both from internal and external. LPA Provisnsi currently gave birth to the Sekampung Child Protection Movement Program (GPAS), as a strategy to protect children's growth and development and prevent delinquency and child abuse from an early age. To the government, it should reconstruct the legal protection of children based on prosperity, through; First, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System Article 55, paragraph (3); related to scheduling children's trials, and Second, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 88: related to punishment "imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp.150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp.5,000,000,000 (five) billion".
Politik Hukum Pidana dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi Zaid Alfauza Marpaung; Budi Sastra Panjaitan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i4.2193

Abstract

Konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui perguruan tinggi belum pernah dilakukan, hingga saat ini Perguruan Tinggi telah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus, namun pencegahan tersebut baru bersifat aksedintil, belum menjadi program yang terstruktur. Masalah lainnya pimpinan perguruan tinggi masih banyak memandang seorang korban penyalahguna dan pecandu sebagai seorang penjahat. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi melalui mata kuliah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi. Politik hukum pidana dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan di Perguruan Tinggi dengan menjadikan mata Kuliah Pendidikan Anti Narkoba menjadi Mata kuliah Umum (MKDU) dan mata kuliah khusus bagi prodi tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah narkoba seperti mata Kuliah Konseling Adiksi dan mata Kuliah Tindak Pidana Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui mata kuliah di Indonesia memilki prospek yang strategis. Dengan adanya mata kuliah pendidikan Anti narkoba, kampus terlibat langsung dalam pencegahan Penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya prospek dalam rangka pengembangan Mata kuliah kenarkobaan dapat dilakukan termasuk penyusunan bahan ajar atau Buku Pendidikan Anti Narkoba. Selanjutnya penelitian dimasa mendatang diharapkan mampu melahirkan kampus bersih narkoba dengan indikator yang jelas dan standar yang bisa diukur.
Co-Authors Annisa Sativa Asmuni Asmuni Atika Sandra Dewi Mhd. Yadi Harahap Muhammad Fitri Adi Nahda Hasibuan Nahda Hasibuan| Zaid Alfauza Marpaung