Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Sinergi Akademisi dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Siswantari Pratiwi
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi Zulham Effendi Lubis; Siswantari Pratiwi; Mardani Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11306

Abstract

Dalam perkembangan menuju dewasa, anak-anak terkadang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena mental dan sikap mereka belum stabil, serta dipengaruhi lingkungan pergaulan. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi anak korban perlakuan tidak semestinya, khususnya anak korban prostitusi. Penelitian ini membahas alasan di balik maraknya pelaku yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, faktor yang mendorong maraknya pelaku prostitusi anak meliputi kemiskinan, kondisi keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, dan pengaruh orang dewasa sebagai pekerja seks komersial. Faktor penariknya meliputi jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup, serta praktik pekerja anak termasuk kerja paksa.
Urgensi Pemidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Hariyanto Hariyanto; Siswantari Pratiwi; Mardani Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rommy Widjaja; Siswantari Pratiwi; Mardani Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11342

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Rumusan Masalah Bagaimana proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat uang palsu serta penanggulangannya. Dan Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian: Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik Audie C. Wibisana; Siswantari Pratiwi; Mardani Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11366

Abstract

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pornografi, hal tersebut jauh berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative, bahkan secara terbuka, yang dikatakan sebagai terbuka adalah hakim boleh menambahkan ketentuan pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP, hal tersebut bisa terjadi ketika kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat kalimat “atau pesan lainnya. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pronografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Dalam melakukan penelitian kiranya diperlukan untuk menguraikan cara untuk melakukan penelitian, dalam penelitian tesis ini metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi.  
Co-Authors Abdul Latif Ali Johardi Aminuyati Andi Apriyanto Aprilia Aprilia Arip Zahrulyani Audie C. Wibisana Ayub Muktiono Besse Patmawanti Damil Nugrawan Suci Devi Sumardiyono Eka Setiawati Folman P Ambarita Ganda Kurniawan Hamidin Handoko, R. Reo Hariyanto Hariyanto Hartanto hartanto hartanto Hartono Hartono Hartono Widodo I Putu Bagus Resty Wibisana Indah Moulina Irfan Ridwan Maksum Louisa Yesami Krisnalita Lydia Darmiyati M. Iman Santoso Malau, Boy Fernanda Mardani Mardani Mardani Mishelei Loen Muhammad Try Naufal Muhammad Zakir Padan Indra Parbuntian Sinaga Prabowo, Sukma Pudjawijaya, IGM Seli R. Jossy Belgradoputra Rendy Arsy Ridho Rochyana, Amir Rachman Rommy Widjaja Saefullah Saefullah Saefullah Saefulloh Santoso, Pujo Sarah Marety Camelia Sitompul*, Hotma Partogu Sugeng Teguh Santoso Supriadi*, Agus Susetya Herawati Sutrisno, Sutrisno Syafri Donny Sirait Tasya Puteri Salote Tsulutsiah Nur Rachmi Warasman Marbun Wicaksono, Hadi Wijanarko, Gapung Wijaya, Junika Nurhamidah Wisnu Nugraha Zulham Effendi Lubis