Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Studi Sosial dan Politik GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science
Andi Fitri Rahmadany
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Public Service Policy in the Era of Fiscal Efficiency: A Case Study of Bandung City Andi Fitri Rahmadany; Sampara Lukman; Dedeh Saidah
Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2025): December : ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidis
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/iccms.v2i2.211

Abstract

The study aims to analyze public service policy in the digital era in the City of Bandung. The research employs a qualitative case study method with descriptive analytical techniques. The findings indicate that public service policy in Bandung’s digital era remains suboptimal, as it is still predominantly top-down and administrative, with a primary focus on fiscal efficiency. As a result, quality, service equity, and public participation receive insufficient attention. Policy evaluation emphasizes administrative achievement rather than tangible societal impact, while the involvement of non-governmental actors and community participation remains limited, potentially reducing access to public services and overall community welfare. Digital service transformation is supported by local leadership, technological innovation, and multi-stakeholder partnerships; however, its effectiveness is hindered by budget rigidity, limited human resource capacity, fragmentation, and low digital literacy. Therefore, the study highlights the need for outcome-based, inclusive, and participatory policy reforms through service digitalization, strategic partnerships, budget refocusing, and strengthened outcome-oriented monitoring and evaluation, enabling public services to become more efficient, responsive, and sustainable.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG Muhamad Akbar Rijalul Fikri; Sampara Lukman; Andi Fitri Rahmadany
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perilaku pemerintah, pedagang kaki lima dan Masyarakat serta informan yang terdiri dari aparat pemerintah seperti Satpol PP, Kecamatan Mekar Baru, pedagang kaki lima serta Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Mekar Baru telah dilaksanakan melalui kegiatan penertiban oleh aparatur Satpol PP dan Kecamatan Mekar Baru. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya fasilitas relokasi PKL, serta resistensi dari sebagian pedagang yang masih memilih berjualan di lokasi terlarang. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang, serta menyediakan alternatif lokasi usaha bagi PKL. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum.
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM IN JAKARTA: THE CASE OF CYBER ATTACKS R. Fauzy; Bahrullah Akbar; Dadang Suwanda; Sutiyo; Mansyur Achmad; Ika Sartika; Juri Ardiantoro; Andi Fitri Rahmadany
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4695

Abstract

Information security in the Electronic-Based Government System (SPBE) of the DKI Jakarta Provincial Government is not yet optimal. The study found that 682 applications are vulnerable to cyber attacks, including the JAKI application in 2023. The causal factors include inadequate security budgets, insufficient personnel with BSSN certification (only 14 out of 31), and infrastructure that does not meet the ISO 27001: 2022 standards. Additionally, Information Security Standard Operating Procedures (SOPs) are not yet available in every Regional Apparatus Organization (OPD), and support from the Regional Council (DPRD) is still minimal. This study aims to analyze the deficiencies in SPBE information security in DKI Jakarta and provide recommendations for improvement. The theoretical foundations used are Government Science, Information Security, and Public Policy Implementation. The research method employs a qualitative approach, using secondary data analysis from official reports and literature reviews on public policy implementation and information security standards. The study concludes that increased budgets, personnel training and certification, as well as infrastructure and SOP improvements are urgently needed. As a global city, Jakarta must improve its information security to protect its data and reputation, thereby enhancing the overall information security index. The recommendations include increasing the information security budget to 6-10% of the total SPBE budget, providing training and certification for all relevant personnel, updating the infrastructure to meet the ISO 27001:2022 standard, and developing and implementing Information Security SOPs in each OPD . Strong policy support from the DPRD is also crucial to strengthen these efforts and support Jakarta's position as a Global City.  
Pendampingan Pencatatan Keuangan Sederhana bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Transparansi Keuangan Shabrina Tri Asti Nasution; Devi Ayu Putri Sirait; Erwandy; Andi Fitri Rahmadany
Sevaka : Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2026): November : Sevaka : Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat
Publisher : STIKES Columbia Asia Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62027/sevaka.v4i4.1118

Abstract

Pencatatan keuangan yang belum tertib masih menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana guna meningkatkan transparansi keuangan usaha. Mitra kegiatan adalah delapan pelaku UMKM di Kota Medan. Metode pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif meliputi identifikasi kondisi awal, sosialisasi, pelatihan dan praktik pencatatan, serta pendampingan berkala. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 5 dari 8 mitra (62,5%) telah mencatat transaksi secara rutin dan lengkap, 2 mitra (25,0%) telah mencatat tetapi belum konsisten, dan 1 mitra (12,5%) belum menerapkan pencatatan. Pendampingan mendorong mitra memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha serta menyusun laporan laba rugi sederhana. Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar kebiasaan mencatat tetap terjaga.
Co-Authors Bahrullah Akbar Dadang Suwanda Dedeh Saidah Devi Ayu Putri Sirait Erwandy Ika Sartika Ika Sartika Juri Ardiantoro Mansyur Achmad Mansyur Achmad Mansyur Ahmad Muhamad Akbar Rijalul Fikri R. Fauzy Rusmiyati Rusmiyati, Rusmiyati Sampara Lukman Sampara Lukman Sutiyo