Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Strategy for integrating data on demographic to accelerate digital transformation in Makassar City, Indonesia Andi Fitri Rahmadany; Mansyur Achmad; Ika Sartika
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i3.19490

Abstract

This study examines Makassar, Indonesia, as an example of accelerated demographic data integration. The uniqueness of this study lies in the application of SWOT-based diagnostics in qualitative research to map, within a single analytical framework, the conditions that facilitate and the obstacles that shape the speed and quality of data integration across various institutions. A qualitative approach was used to reveal and discuss strategies for accelerating demographic data integration to support digital transformation. The analysis shows that the application of information technology, inter-agency collaboration, and systematic human resource capacity building are determining factors for acceleration. The results of the study found that the main challenges include data privacy issues, system interoperability, and resistance to change. The contribution of this study provides insights into data integration strategies to support more effective and efficient digital transformation in the future.  
Public Service Policy in the Era of Fiscal Efficiency: A Case Study of Bandung City Andi Fitri Rahmadany; Sampara Lukman; Dedeh Saidah
Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2025): December : ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidis
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/iccms.v2i2.211

Abstract

The study aims to analyze public service policy in the digital era in the City of Bandung. The research employs a qualitative case study method with descriptive analytical techniques. The findings indicate that public service policy in Bandung’s digital era remains suboptimal, as it is still predominantly top-down and administrative, with a primary focus on fiscal efficiency. As a result, quality, service equity, and public participation receive insufficient attention. Policy evaluation emphasizes administrative achievement rather than tangible societal impact, while the involvement of non-governmental actors and community participation remains limited, potentially reducing access to public services and overall community welfare. Digital service transformation is supported by local leadership, technological innovation, and multi-stakeholder partnerships; however, its effectiveness is hindered by budget rigidity, limited human resource capacity, fragmentation, and low digital literacy. Therefore, the study highlights the need for outcome-based, inclusive, and participatory policy reforms through service digitalization, strategic partnerships, budget refocusing, and strengthened outcome-oriented monitoring and evaluation, enabling public services to become more efficient, responsive, and sustainable.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG Muhamad Akbar Rijalul Fikri; Sampara Lukman; Andi Fitri Rahmadany
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perilaku pemerintah, pedagang kaki lima dan Masyarakat serta informan yang terdiri dari aparat pemerintah seperti Satpol PP, Kecamatan Mekar Baru, pedagang kaki lima serta Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Mekar Baru telah dilaksanakan melalui kegiatan penertiban oleh aparatur Satpol PP dan Kecamatan Mekar Baru. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya fasilitas relokasi PKL, serta resistensi dari sebagian pedagang yang masih memilih berjualan di lokasi terlarang. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang, serta menyediakan alternatif lokasi usaha bagi PKL. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum.