Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu: Indonesia Widyastuti, Endah; Tarta, Ahmad Firman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17598

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memerlukan penanganan komprehensif melalui sistem asesmen terpadu untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku kejahatan. Namun, implementasi sistem ini terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan kurangnya kejelasan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem asesmen terpadu efektif mendukung penegakan hukum berkeadilan jika didukung regulasi terintegrasi dan panduan teknis yang jelas. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, baik dalam aspek preventif, rehabilitatif, maupun represif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pembaruan hukum guna mendukung pemulihan pecandu dan korban serta memperkuat pemberantasan narkotika di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Lukisan Digital Widyastuti, Endah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap pemilik hak cipta. Ciptaan yang tidak memiliki perlindungan tentunya dapat menjadi sasaran para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempergunakan secara sepihak demi keuntungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum lukisan digital sendiri tidak secara langsung dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi hanya tersirat pada undang-undang yaitu tepatnya pada pasal 40 ayat (1) huruf p sehingga banyak masyarakat yang belum memahami mengenai perlindungan atas hasil ciptaan digital terkhusus lukisan digital sebagai ciptaan. Upaya hukum yang mengatur perlindungan akan hak-hak ekslusif sebuah ciptaan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi menyangkut permasalahan penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin dapat ditempuh baik secara litigasi ataupun non litigasi, yang mana jika upaya hukum dilakukan melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atau dapat dituntut secara hukum yang mana hal ini sudah terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non litigasi yaitu dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi atau arbitrase.