Garuda - Garba Rujukan Digital

KETIKA TERMOHON MENOLAK TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE Wiko, Garuda
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.37514

Although arbitration has been made based on the agreement of the parties and stated in writing in the Main Contract, this does not guarantee that the parties will immediately be willing to participate in the arbitration process when a dispute occurs. It is possible that one of the arbitration parties was absent and was not willing to be involved in the trial process. In very rare circumstances, the arbitration applicant may cancel / deny his participation in the trial process. This article will describe the regulations, practices and expert views in the implementation of the arbitration proceedings without the presence of the respondent. It is expected that from this research, an overview will be obtained in carrying out the arbitration proceedings without the applicant. The findings obtained are that there are no extensive guidelines in Indonesia that can be used as a guide by the arbitrators in carrying out such a trial process, especially related to proof and examination of cases. Some of the principles and regulations set out in the Civil Procedure Code may be adopted to answer some things that are not regulated in the arbitration legal framework in Indonesia. Efforts should be made to develop a guideline framework for arbitrators so that there are similarities and quality assurance of decisions made in the trial process without the presence of the respondent.Meskipun arbitrase telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin bahwa para pihak akan serta merta bersedia untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ketika suatu sengketa terjadi. Ada kemungkinan salah satu pihak arbitrase mangkir dan tidak bersedia terlibat dalam proses persidangan. Dalam kondisi yang sangat jarang, termohon arbitrase dapat membatalkan/mengingkari keikutsertaannya dalam proses persidangan. Artikel ini akan mendeskripsikan regulasi, praktik dan pandangan ahli dalam pelaksanaan proses persidangan arbitrase yang dilakukan tanpa kehadiran termohon. Diharapkan dari penulisan ini didapatkan gambaran terkait proses persidangan arbitrase tanpa pihak termohon. Penemuan yang didapat adalah belum ada pedoman yang ekstensif di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh arbiter dalam menjalankan proses persidangan seperti itu terutama terkait dengan pembuktian dan pemeriksaan perkara. Beberapa prinsip dan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata mungkin dapat diadopsi untuk menjawab beberapa hal yang tidak diatur di dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan suatu kerangka pedoman bagi para arbiter agar terdapat kesamaan dan penjaminan kualitas terhadap putusan-putusan yang dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Kerangka Belt and Road Initiative Wiko, Garuda; Kinanti, Fatma Muthia
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30347

Inisiatif kejasama internasional yang diinisiasi oleh Negara Cina yang disebut Belt and Road Initiative (BRI) dikembangkan untuk mewujudkan integrasi ekonomi wilayah Eurasia. Kerjasama ini pada akhirnya memunculkan hubungan hukum yang kompleks antara berbagai entitas baik pada tataran publik maupun privat. Dalam taraf privat, kerjasama maupun proyek yang melibatkan pihak yang berasal dari berbagai kewarganegaraan serta bidang sengketa yang beragam dalam kerangka BRI akan memberikan permasalahan tersendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek penyelesaian sengketa khusus dalam bidang bisnis pada kerangka BRI. Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan hukum yang terkait dengan BRI maka pembahasan akan dibatasi agar lebih fokus yakni menganalisa kerjasama BRI dari konteks penyelesaian sengketa. Ditemukan terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam Proyek BRI yakni Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bersifat non-adjudikatif seperti negosiasi maupun mediasi, pengadilan nasional, China’s International Commercial Courts (CICC), forum arbitrase nasional, arbitrase internasional. Indonesia merupakan negara mitra yang penting dalam implementasi BRI. Untuk itu, Indonesia perlu memperhatikan sumber hukum internasional yang mendukung proses penyelesaian sengketa yang bersifat transnasional. International cooperation initiated by China called the Belt and Road Initiative (BRI) was developed to realize economic integration from Eurasia. The implementation of this initiative includes cooperation in strategic areas that are very comprehensive. This cooperation ultimately gave rise to complex legal relationships between various entities at both the public and private levels. At the private level, collaborations and projects involving parties of various nationalities as well as various dispute areas within the BRI framework will present significant issues. This article aims to examine aspects of dispute resolution specific to the business sector under the BRI framework. It was found that there are several dispute resolution options that can be chosen by the parties involved in the BRI Project, namely non-adjudicative alternative forms of dispute resolution such as negotiation or mediation, national courts, China's International Commercial Courts (CICC), national arbitration forums, international arbitration. Indonesia is an important partner country in the implementation of BRI. For this reason, Indonesia needs to pay attention to international legal sources that support transnational dispute resolution processes.

Eksistensi Pemikiran Rasionalitas Formal: Refleksi Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia Garuda Wiko
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 24 No. 4 (2006)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10269.305 KB)

Eksistensi Pemikiran Rasionalitas Formal: Refleksi Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia

ELIMINATION OF NON-TARIFF BARRIERS OF TRADE IN GOODS IN THE ASEAN REGION: WILL IT EVER WORK? Wiko, Garuda; Kinanti, Fatma Muthia
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Within the framework of the ASEAN Economic Community (AEC), there is a mandate to promote trade liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. The realization of the AEC includes the existence of the free flow of goods, services and investments within the ASEAN region. In terms of trade in goods, the regulations within the AEC framework are intended to promote the establishment of single markets and production bases in the ASEAN region that does not only require the elimination of tariff barriers, but also non-tariff barriers.This article concludethat the NTB Regulations in the AEC 2015 are not very well implemented proven by the increase amount of NTMs imposed by ASEAN countries. It was found that several initiatives have been formulated in the AEC Blueprint 2025 in order to further eliminate non-tarrif barriers.

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL Fatma Muthia Kinanti; Garuda Wiko; Devina Puspita Sari
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11398

Abstract This paper explores arbitration dispute resolution methods and the readiness of arbitration institutions to address challenges arising in the digital economy. The research method employed is normative legal research with a conceptual approach. The concept of the digital economy is delineated using two approaches, depicting its influence on various sectors and identifying emerging business models. There are three types of businesses in the digital economy: e-commerce, payment services, and other business models such as app stores and electronic advertising. It is found that disputes in the digital economy exhibit specific characteristics, notably involving third parties in transactions, standardized electronic contracts, and the complexity of information technology systems. Dispute resolution in this context considers the choice of dispute resolution forum, applicable laws, as well as the use of online technology and expeditious arbitration procedures. Additional challenges include enhancing arbitrator capacity and complete digitization of the arbitration process. Abstrak Tulisan ini akan mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa arbitrase dan kesiapan institusi arbitrase dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Konsep ekonomi digital dijelaskan dengan dua pendekatan, menggambarkan pengaruhnya pada berbagai sektor, dan mengidentifikasi model bisnis yang berkembang. Terdapat tiga tipe bisnis dalam ekonomi digital: e-commerce, jasa pembayaran, dan model bisnis lainnya seperti app stores dan periklanan elektronik. Ditemukan bahwa sengketa dalam ekonomi digital memiliki karakteristik khusus, terutama melibatkan pihak ketiga dalam transaksi, kontrak elektronik yang cenderung baku, dan kompleksitas sistem teknologi informasi. Penyelesaian sengketa dalam konteks ini mempertimbangkan pemilihan forum penyelesaian, hukum yang berlaku, serta penggunaan teknologi online dan prosedur arbitrase yang cepat. Tantangan tambahan adalah peningkatan kapasitas arbiter dan digitalisasi lengkap proses arbitrase.

Interaction Between the Protection of the Rights of Indigenous Peoples and Foreign Investment: Regulation in Indonesia Kinanti, Fatma Muthia; Wiko, Garuda; Nurbani, Erlies Septiana
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2023): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 7, Number 2, June 2023
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v7i2.1351

Abstract Indigenous peoples in Indonesia are still marginalized since most of them are still poor and oppressed due to inequality in their sources of life. On the other hand, it is not uncommon for foreign investment activities to harm the surrounding environment including indigenous peoples. This article discusses the interaction between indigenous people’s rights and foreign investment regulations in Indonesia and what the Government of Indonesia must do to balance the need to improve the national economy and protect indigenous peoples. To answer these, the articles explained and mapped the international and national regulations relating to indigenous people and foreign investment. The data then analyzed to show how the Indonesian Government may improve the protection of indigenous peoples' rights in relation to foreign investment activities in Indonesia. It is found that Indonesia has already ratify International Convention that provide the protection of Indigenous people including relating to foreign investment (economic) activities. To ensure its implementation several steps must be taken i.e.: adopting an international investment agreement (IIA), bilateral investment treaty (BIT) and investment contract that provide assurance for the protection of indigenous people, ensuring the promulgation of Indigenous Peoples’ Rights Bill and Amend the Investment Law and Establish Implementing Regulations related to the Job Creation Law which enforce the concept of indigenous community protection in relation foreign investment activities. Abstrak Masyarakat adat di Indonesia masih terpinggirkan karena sebagian besar masih miskin dan tertindas akibat ketimpangan sumber penghidupan. Di sisi lain, tidak jarang kegiatan penanaman modal asing merusak lingkungan sekitar termasuk masyarakat adat. Artikel ini membahas interaksi antara hak-hak masyarakat adat dan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat adat. Untuk menjawabnya, pasal-pasal tersebut menjelaskan dan memetakan peraturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan masyarakat adat dan penanaman modal asing. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menunjukkan bagaimana Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait dengan kegiatan investasi asing di Indonesia. Ditemukan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat termasuk yang berkaitan dengan kegiatan investasi (ekonomi) asing. Untuk memastikan implementasinya beberapa langkah harus diambil yaitu: mengadopsi perjanjian investasi internasional (IIA), perjanjian investasi bilateral (BIT) dan kontrak investasi yang memberikan jaminan perlindungan masyarakat adat, memastikan pengesahan RUU Hak Masyarakat Adat dan Perubahan UU Penanaman Modal dan Menetapkan Peraturan Pelaksana terkait UU Cipta Kerja yang memberlakukan konsep perlindungan masyarakat adat dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal asing.

ISDS Reform UNCITRAL: Implications For Indonesian Investment Policy Wiko, Garuda; Kinanti, Fatma Muthia
Lampung Journal of International Law Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v6i2.3422

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group III (WG III) has been meeting intensively to formulate comprehensive reforms to Investor-State Dispute Settlement (ISDS) based on emerging criticisms. In July 2017, UNCITRAL established Working Group III with a mandate to identify and evaluate ISDS-related concerns, consider the need or desirability of reforms, and develop relevant solutions. Some of the issues that have been identified in relation to the current ISDS mechanism include lack of consistency and predictability of arbitral awards by ISDS forums, lack of independence and impartiality of arbitrators, cost and duration of proceedings, and third-party financing. The WG III forum has formulated several options to address these issues: 1) establishment of a court mechanism, 2) appointment of arbitrators and adjudicators, 3) parties' involvement and control, 4) dispute prevention and mitigation: strengthening dispute prevention and mitigation mechanisms, 5) cost management and third-party financing transparency: efforts to manage costs and related procedures, as well as transparency in third-party financing. The findings indicate that Indonesia actively participates in WG III by advocating for balanced reforms that safeguard state sovereignty and public interest while addressing investor rights. Key recommendations include enhancing transparency and leveraging regional alliances to strengthen Indonesia’s position in international investment frameworks.

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Sugianto, Agus; Wiko, Garuda; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94055

Abstract This study discusses the implementation and optimization of the role and function of the Pontianak City Regional People's Representative Council and the obstacles faced in planning and evaluating regional development performance. This study is both normative and sociological legal study. The study was conducted by collecting primary data through interviews and legal materials collected through literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the role of the Pontianak City Regional People's Representative Council in planning and evaluating regional development performance is carried out in accordance with applicable laws and regulations and to optimize it, individual capabilities, organizational capabilities and system capabilities are improved. The obstacles faced are related to human resource capabilities, lack of discipline and cooperation from members of the Pontianak City Regional People's Representative Council, lack of experts and supporting facilities and legal obstacles. Keywords: Development; Planning and evaluating; Regional People's Representative Council Abstrak Penelitian ini membahas pelaksanaan dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengoptimalisasinya dilakukan peningkatan kemampuan individu, kemampuan organisasi serta kemampuan sistem. Adapun hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya disiplin dan kerjasama dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung serta hambatan yuridis. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan; Perencanaan dan Evaluasi

KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SURAT TELEGRAM NOMOR: 1715/ST/VIII/HUK.2.8/2022 TENTANG PEMBERANTASAN PERJUDIAN ONLINE GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH) Polii, Rully Robinson; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71517

Abstrak Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme Polres Mempawah untuk melaksanakan kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan judi online guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat beserta hambatan yang ditemui dan langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemberantasan judi online oleh Polres Mempawah. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Polres Mempawah ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mempawah No. Sprin/1532/IX/OPS.2/2022 tanggal 6 September 2022, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mempawah yang salah satu sasarannya adalah segala bentuk perjudian baik online. Adapun hambatan yang ditemui berasal dari rendahnya ancaman sanksi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya kuantitas dan pemahaman penyidik Polres Mempawah terkait dengan cybercrime, keterbatasan fasilitas yang dimiliki serta budaya hukum masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam menangani cybercrime, penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas pendukung, upaya preventif serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lain.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU Kayo, Hermas Lakin; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72681

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi berasal dari keterbatasan anggaran,sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia serta belum sinergisnya komunikasi antar stakeholders.Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan anggaran, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan bencana; Perlindungan masyarakat.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search