Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dwikari Nuristiningsih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Implementation of Sanctions Against Perpetrators of Child Trafficking Crimes at the Argamakmur District Court Rio Nugroho; Dwikari Nuristiningsih; Ependi, Ependi
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of child trafficking has complex ethical, social and legal dimensions, making it one of the most serious human rights violations. Forced labor, sexual exploitation and other forms of exploitation that undermine children's futures are all too common, and children are the most vulnerable victims. The purpose of this study was to understand the application of criminal sanctions for perpetrators of child trafficking in the Argamakmur District Court and to identify obstacles faced in the process. The method used was the empirical law type (socio-legal) juridical-sociological approach. Data were obtained through direct interviews with judges, perpetrators, and victims, as well as studies of court decision documentation. This study resulted in the implementation of penalties for those who commit this crime based on the provisions of the law that have been enacted, especially Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the sanctions imposed are still relatively light and do not fully reflect substantive justice, because they only use one article of the law, even though the perpetrators carry out economic and sexual exploitation. Obstacles in the application of sanctions include the lack of understanding of law enforcement officers regarding the relevant articles, limited evidence, minimal reporting, and social factors such as pressure on victims. This study recommends the need for special training for the part that enforces the rules and strengthens each agency in handling child trafficking cases.
Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu Satriady Vergino Setiawan; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2371

Abstract

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan tanpa mengikuti aturan resmi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan berlangsung di jalan umum, bukan di lintasan balap yang legal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang Bagian Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota diketahui bahwa Efektivitas patroli aparat kepolisian  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada setiap pelanggar yang terbukti bersalah  akan di jatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada Pasal 115 UU LLAJ, larangan bagi pengemudi untuk mengemudi secara membahayakan, mengganggu konsentrasi, atau menggunakan kendaraan tidak sesuai fungsinya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya jangkauan internet, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna M-Banking Terhadap Pembobolan Dana Nasabah Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2024 Dan KUHP Nirmala, Citra Ayu; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5073

Abstract

Kemajuan teknologi digital mempunyai peranan besar terhadap transformasi besar besaran dalam dunia perbankan. Mobile banking muncul dan mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan keuangan. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan mobile banking, tersembunyi satu tantangan besar yang terus menghantui dunia perbankan digital berupa cybercrime, atau kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 KUHP. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna, kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian akibat sifat digital objek yang dicuri. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP memerlukan langkah strategis, seperti pengembangan kajian multidisipliner hukum dan teknologi, pembaruan kurikulum hukum, serta peningkatan literasi digital. Penguatan kapasitas aparat, kolaborasi antarlembaga, dan harmonisasi regulasi juga penting. Penegasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta mekanisme restitusi menjadi kunci mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan adaptif di era digital.
Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu James Anugrah Sihite; Dwikari Nuristiningsih; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5915

Abstract

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu, serta menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Perlindungan terhadap hak anak merupakan amanah konstitusi yang krusial untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki peranan vital sebagai landasan hukum bagi instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi undang-undang tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan hukum empiris (socio-legal) dengan obyek penelitian berupa interaksi hukum dalam masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di Kantor DP3A Kota Bengkulu, serta data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh DP3A Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai upaya perlindungan preventif dan represif, termasuk pemberian konsultasi hukum, pendampingan korban, serta koordinasi antarlembaga. Namun, pelaksanaan tersebut dinilai belum maksimal dalam menekan angka kekerasan anak di Kota Bengkulu yang masih menunjukkan tren peningkatan signifikan. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya alokasi anggaran operasional. Selain itu, hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali menganggap kasus kekerasan pada anak sebagai aib keluarga juga menjadi penghalang dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Sebagai solusi, DP3A Kota Bengkulu perlu mengoptimalkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan agar lebih dekat dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di masa mendatang.’
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu: Fulfillment Of The Right To Health For Prisoners In Class IIA Correctional Institutions In Bengkulu Claudia Olivia Anggraini; Dwikari Nuristiningsih; Addy Chandra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 5: Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10960

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, termasuk bagi narapidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Bengkulu serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas lapas dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis.Kesimpulan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan narapidana telah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, pemberian obat-obatan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan luar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga medis, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan obat-obatan, tidak adanya tenaga ahli gizi, keterbatasan anggaran, tidak tersedianya transportasi medis, prosedur administratif yang rumit, serta kondisi lapas yang padat dan kurang mendukung kesehatan. Kata Kunci: Hak Kesehatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Hambatan, Lapas Kelas IIA Bengkulu.
Implementasi Penyidikan Anak Berkonflik Hukum Di Polresta Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Hasibuan, Jonathan Natanael; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5918

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan prosedur penyidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap penyidik yang menangani perkara anak di POLRESTA Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRESTA Bengkulu secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dalam proses penyidikan, termasuk perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, pendampingan hukum, dan upaya diversi berbasis restorative justice. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan personel penyidik anak bersertifikasi, kendala sosial dari sisi keluarga ABH, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak.
Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online: (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di Polresta Bengkulu) Putra dewa, Riski; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6006

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHAP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Pidana Di Polresta Bengkulu Krisdiantoro, Thomas; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6015

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, penggunaan CCTV semakin penting dalam membantu proses penyidikan perkara pidana, terutama dalam mengungkap kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan perkara pidana, yang dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk dan juga sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekaman CCTV berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat alat bukti lain dalam membentuk keyakinan penyidik dan hakim. Namun, dalam penggunaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain kualitas rekaman yang rendah, keterbatasan sudut pengambilan kamera (blind spot), rekaman yang tidak utuh atau telah terhapus, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterlambatan memperoleh rekaman, kurangnya kerja sama dari pemilik CCTV, keterbatasan jumlah dan jangkauan CCTV, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam mengelola bukti digital.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Benda-Benda Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Fery Ilham Afriansyah; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6039

Abstract

Cagar budaya merupakan entitas fisik dan non-fisik yang menduduki posisi fundamental dalam merekonstruksi peradaban, membentuk identitas nasional, dan memelihara memori kolektif suatu bangsa. Pelanggaran terhadap larangan fundamental ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat berat dan tanpa kompromi. Pasal 105 mengatur secara definitif bahwa setiap entitas yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya akan dijerat dengan sanksi pidana kumulatif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya merupakan isu yang semakin mendesak di era globalisasi, di mana peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan signifikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Social-legal atau penelitian hukum empiris. Pendekatan yang diginakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun UU No. 11 Tahun 2010 telah memberikan instrumen hukum yang sangat kuat dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda, realitas penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan berbagai celah yang perlu diperbaiki.
Co-Authors Addy Candra Addy Chandra Claudia Olivia Anggraini Ependi Ependi Fery Ilham Afriansyah Hasibuan, Jonathan Natanael Himawan Ahmed Sanusi James Anugrah Sihite Krisdiantoro, Thomas Marlinah Nirmala, Citra Ayu Putra dewa, Riski Rio Nugroho Satriady Vergino Setiawan