Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dwikari Nuristiningsih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementation of Sanctions Against Perpetrators of Child Trafficking Crimes at the Argamakmur District Court Rio Nugroho; Dwikari Nuristiningsih; Ependi, Ependi
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of child trafficking has complex ethical, social and legal dimensions, making it one of the most serious human rights violations. Forced labor, sexual exploitation and other forms of exploitation that undermine children's futures are all too common, and children are the most vulnerable victims. The purpose of this study was to understand the application of criminal sanctions for perpetrators of child trafficking in the Argamakmur District Court and to identify obstacles faced in the process. The method used was the empirical law type (socio-legal) juridical-sociological approach. Data were obtained through direct interviews with judges, perpetrators, and victims, as well as studies of court decision documentation. This study resulted in the implementation of penalties for those who commit this crime based on the provisions of the law that have been enacted, especially Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the sanctions imposed are still relatively light and do not fully reflect substantive justice, because they only use one article of the law, even though the perpetrators carry out economic and sexual exploitation. Obstacles in the application of sanctions include the lack of understanding of law enforcement officers regarding the relevant articles, limited evidence, minimal reporting, and social factors such as pressure on victims. This study recommends the need for special training for the part that enforces the rules and strengthens each agency in handling child trafficking cases.
Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu Satriady Vergino Setiawan; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2371

Abstract

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan tanpa mengikuti aturan resmi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan berlangsung di jalan umum, bukan di lintasan balap yang legal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang Bagian Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota diketahui bahwa Efektivitas patroli aparat kepolisian  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada setiap pelanggar yang terbukti bersalah  akan di jatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada Pasal 115 UU LLAJ, larangan bagi pengemudi untuk mengemudi secara membahayakan, mengganggu konsentrasi, atau menggunakan kendaraan tidak sesuai fungsinya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya jangkauan internet, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna M-Banking Terhadap Pembobolan Dana Nasabah Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2024 Dan KUHP Nirmala, Citra Ayu; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5073

Abstract

Kemajuan teknologi digital mempunyai peranan besar terhadap transformasi besar besaran dalam dunia perbankan. Mobile banking muncul dan mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan keuangan. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan mobile banking, tersembunyi satu tantangan besar yang terus menghantui dunia perbankan digital berupa cybercrime, atau kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 KUHP. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna, kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian akibat sifat digital objek yang dicuri. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP memerlukan langkah strategis, seperti pengembangan kajian multidisipliner hukum dan teknologi, pembaruan kurikulum hukum, serta peningkatan literasi digital. Penguatan kapasitas aparat, kolaborasi antarlembaga, dan harmonisasi regulasi juga penting. Penegasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta mekanisme restitusi menjadi kunci mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan adaptif di era digital.
Co-Authors Addy Candra Ependi Ependi Marlinah Nirmala, Citra Ayu Rio Nugroho Satriady Vergino Setiawan