Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Henni Kusumastuti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ec4jmm39

Abstract

Program pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tergolong berisiko sosial. Program ini dilaksanakan di Desa Bumi Aji, yang dipilih karena mayoritas penduduknya masih berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami koordinasi pemerintahan Desa Bumi Aji serta pelaksanaan program pasar murah di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Aji dalam pelaksanaan program pasar murah telah berjalan, tetapi masih terdapat aparat desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hasil musyawarah terkait pembentukan kepengurusan pasar murah. Pelaksanaan program ini di Desa Bumi Aji mencakup tujuan, ruang lingkup, wilayah pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENUJU  PEMILU LEGISLATIF 2024: (Studi di DPW PAN Provinsi Lampung) Alfan Roois; Achmad Moelyono; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/p0xx7m52

Abstract

Pada Pemilu tahun 2019, suara PAN mengalami penurunan di Provinsi Lampung. Sehingga pada pemilu legislatif tahun 2024 PAN harus memenangkan pemilu dan meraih suara banyak. Banyak langkah dan strategi yang dilakukan PAN untuk meraih hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan PAN dalam mencegah penurunan suara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe- tipe strategi yang dikemukakan Peter Schroder dalam analisis  pemecahan  masalah.  Jenis-jenis  strateginya  yaitu,  strategi  defensif, strategi ofensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Strategi Defensif yang diterapkan dengan mempertahankan  basis-  basis  pemilih  setia.  Strategi  Ofensif  yang  digunakan adalah dengan cara menyerang memperluas jumlah pemilih tanpa melihat status sosial dan agama. Strategi pencitraan  yang diterapkan adalah dengan aktif  di berbagai platform sosial media dengan menonjolkan program-program partai. Strategi ketokohan dan kelembagaan yang diterapkan dengan penguatan struktur internal dan peningkatan kualitas kader. Dari keempat strategi tersebut semua strategi mampu meningkatkan suara pada pemilu 2024.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA SRIWEDARI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN Dina Khunaini; Rosidah Rosidah; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/jfd79j41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Progam Posyandu   Lanjut   Usia   dengan   menggunakan   pendekatan   deskriptif kualitatif studi pada posyandu di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan teori    Implementasi Kebijakan oleh Van Meter and Van Horn dengan 4 indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan , Sumber Daya, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dan Komunikasi Antar Organisasi. Responden dalam penelitian ini yaitu koordinator posyandu lanjut usia, kader posyandu lansia, bidan dalam posyandu lanjut usia dan masyarakat yang mengikuti posyandu lanjut usia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan progam posyandu lanjut usia di Desa Sriwedari dalam pelayanan posyandu lanjut usia sudah cukup baik, dilihat dari penyelenggaraannya sudah sesuai aturan-aturan dan SOP yang telah ditentukan. Sumber daya manusia juga sudah cukup baik namun jika sumber daya finansial yang ada dalam pelaksanaan posyandu belum maksimal. Dalam pelaksanaan progam posyandu  lanjut  usia  terdapat  beberapa  hambatan  diantaranya  anggaran dana, serta kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan posyandu lansia.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/vkqddp68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung serta mengevaluasi pengembangan e-government di instansi tersebut. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di BKPSDM Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi pegawai. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem E-Kinerja secara daring, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya literasi teknologi terkait penggunaan komputer dan internet. Selain itu, pengembangan e-government di BKPSDM Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada layanan server pihak ketiga dalam operasional aplikasi E-Kinerja. Kendati demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan pengembangan e-government yang berkelanjutan, BKPSDM Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan yang lebih andal, fleksibel, serta aman bagi masyarakat.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024: (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung) Pedi Putra Wijaya; Anwar Anwar; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/z0r8fc69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu  Presiden  tahun  2024.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan narasumber anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung, anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) Teluk Betung Barat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.   Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   Bawaslu melakukan sosialisasi untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan melakukan pengawasan pada saat kampanye berlangsung serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi  Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
KONTRIBUSI PENYULUH KB TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/31bcmg78

Abstract

Di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, masih ditemukan kasus anak yang mengalami stunting di beberapa kelurahan. Tercatat dua anak mengalami stunting di Kelurahan Rajabasa Nunyai, empat anak di Kelurahan Gedung Meneng, dan lima anak di Kelurahan Rajabasa Jaya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting oleh para penyuluh di lapangan adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti program pencegahan stunting, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi stunting serta mengevaluasi kinerja para penyuluh Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penambahan jumlah penyuluh dan penerapan metode penyuluhan yang lebih kreatif, terutama dalam layanan konseling kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat fakta bahwa kasus stunting akibat kekurangan gizi masih terjadi di Kelurahan Gedung Meneng, Rajabasa Jaya, dan Rajabasa.
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM BANDAR LAMPUNGDALAM PEMBERDAYAAN UNIT LAYANAN KEMASAN Bella Safira; Hinfa Mosshananza; Aprilianto Amir
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/rwpgmm40

Abstract

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Namun, banyak pelaku UKM mengalami kendala dalam hal kualitas kemasan produk yang memengaruhi daya saing mereka di pasar modern. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk Unit Layanan Kemasan (ULK) sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan mutu kemasan dan branding produk UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ULK di Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi dari Dinas Koperasi dan ULK serta pelaku UKM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan Unit Layanan Kemasan (ULK), dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat   beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
PERAN KEBERSAMAAN ANTAR KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI KALIMANIS BENGKEL JAYA DESA KALIMANIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Eka Ubaya Taruna Rauf; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/vbz9hq32

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan di bidang jasa, termasuk bengkel otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebersamaan antar karyawan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya, Desa Kalimanis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersamaan karyawan—yang tercermin melalui kerja sama, komunikasi yang efektif, dan saling mendukung dalam pekerjaan—memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan. Faktor utama yang mendorong kebersamaan antara lain kepemimpinan yang terbuka, lingkungan kerja yang harmonis, serta kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, kebersamaan antar karyawan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI PEKON SUKA NEGRI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS Reki Setyawan; Muhammad Herowandi; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/d7vqj516

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncullah konsep smart village yang mengacu pada pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari peneliti ialah Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan empat hal pokok sebagai dasar dari teori Implementasi menurut George Edward III penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas penunjang dan sumber daya manusia serta masyarakat yang masih kurang memahami mengenai penggunaan Program Smart Village.
TATA KELOLA BUMDES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/qcr5f812

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomulyo dibentuk melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dukungan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan BUMDes serta menilai dampaknya terhadap perekonomian Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum optimal sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi desa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan kemitraan eksternal, dan partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan desa.