Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Analogi Hukum
Indah Permatasari
Universitas Warmadewa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Melalui Jaminan Hari Tua (JHT) I Gede Ary Setiawan; I Gusti Bagus Suryawan; Indah Permatasari
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5358.498-502

Abstract

Indonesia is one of the countries that prosper its people by providing guarantees provided by the government, namely the Old Age Security (JHT), this guarantee for formal workers who have entered an unproductive age, protection for workers, especially PPPK, and guarantees that Old Age Security (JHT) participants get money to cash in case of retirement, permanent total disability, or death in the ASN Law. The formulation of these problems, including Regarding the arrangements related to the Old Age Security Rights (JHT) for Government Employees with Work Agreements (PPPK) and Related to the mechanism of providing Old Age Security Rights (JHT) for Government Employees with Work Agreements (PPPK) In this study is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis approach. This research concludes that the regulation related to Old Age Security Rights (JHT) for PPPK is regulated in Article 106 paragraph (1) of Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Article 75 PP No. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements and the Mechanism of Granting Old Age Security (JHT) for PPPK is regulated in Article 106 of Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.
Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/Pa.Dps) Jacob Davidson Korassa Sonbai; I Putu Nyoman Budiartha; Indah Permatasari
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8599.60-65

Abstract

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur Wasiat Wajibah hanya diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Pada Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur wasiat wajibah terhadap anak luar kawin, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Dalam konteks ini, "anak di luar kawin" biasanya mengacu pada anak yang lahir dari hubungan yang di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam atau dari hubungan yang di luar pernikahan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang pengaturan wasiat wajibah pada Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapat waris berdasarkan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa Wasiat wajibah diatur pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak diluar kawin namun Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt.G/2020/PA.Dps memberikan wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin dengan dasar pertimbangan mengisi kekosongan hukum dan hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum baru.
Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam Galu Putri Fatia; I Nyoman Putu Budiartha; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.34-40

Abstract

Perbuatan hukum dimana seseorang mengangkat anak dari sepengetahuan orang tua kandungnya dan hal tersebut sah secara hukum disebut dengan Pengangkatan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat. Pengaturan pengangkatan anak tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam karena KHI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal warisan melalui wasiat wajibah. Kajian dalam penelitian ini berupa apakah adanya suatu akibat dari hukum dalam pengangkatan anak dalam kacamata Hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak membahas mengenai syarat yang diperlukan dalam adopsi anak. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yakni tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada Pasal 209 KHI.
Penegakan hukum terhadap penodaan bendera merah putih di tinjau dari undang – undang nomor 24 tahun 2009 I Nyoman Gilang Wayska Prastika; I Made Arjaya; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.214-219

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui identitas sebuah negara merupakan suatu tandapengenal bagi setiap negara untuk dapat mengenal serta membedakan suatu negara dengan negaralainya. Sepertihalnya di Indonesia salah satu identitas nasionalya yakni bendera merah putih. Seluruh masyarakat sudahseharusnya menjaga serta menghormati keberadaan bendera merah putih ini, akan tetepai pada beberapa aksimasyarakat kerap kali terjadinya penodaan terhadap bendera merah putih. Rumusan maslah yang ingin di bahassesuai dengan tujuan di atas yakni bagaimanakah pengawasan terhadap bendera merah putih sebagai lambangNegara dan bagaimanakah sanksi terhadap penodaan bendera merah putih sebagai lambang Negara?. Metodeyang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Belum ada badan penegakan hukum yang secara resmi yangperuntukan pada tindak penodaan bendera merah putih, penegakan hukum dalam hal ini bisa dilakukan secarapreventif yaitu dilakukan dengan cara pengawasan serta penegakan hukum, sedangkan secara refresif dapatdilakukan dengan penerapan saknksi terhadap pelakau penodaan bendera.
Akibat Hukum Terhadap Bendesa Adat Yang Menjadi Calon Legislatif Dalam Pemilu 2024 Serly Septiana Panca Putri; I Gusti Bagus Suryawan; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.242-248

Abstract

In Bali, traditional villages are led by a traditional village head/kelian/ who has the right to organize and lead a special traditional village in Bali. The existing problem is the pros and cons of traditional craft village leaders who become candidates in the 2024 legislative elections. The problem under consideration in this study is the legal consequences of traditional craft village leaders becoming candidates in the 2024 legislative elections and what are the impacts. The legal consequences of this are (1) the candidacy of traditional village heads in the 2024 legislative elections?. (2) What are the factors driving the traditional village head to become a candidate in the 2024 legislative elections? The type of research used is empirical legal research by conducting direct interviews with the community, traditional craft village leaders, KPU and Bawaslu. The results showed that the law does not prohibit Native Americans from running for the legislature. The factor that supports Kursi Adat Jero Kuta to become a candidate is because he was recommended by the Batubulan Village Head to become a candidate representing Batubulan Village.
Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Usaha Wisata Bidang Penyediaan Akomodasi di Kabupaten Karangasem I Wayan Mulyadi Pratama Sukerta; Ketut Kasta Arya Wijaya; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.187-192

Abstract

A system of licensing is in place for enterprises in the lodging sector that is based on the degree of risk the firm poses. This system is known as accommodation risk-based business licensing. In this method, a number of potential risks to the company are evaluated before a permit is granted. These potential dangers may have nothing to do with safety, health, the environment, or anything else at all. Businesses providing lodging must adhere to all relevant rules and regulations and operate in a safe and responsible manner, which is why this permission is necessary. Law No. 10 of 2009 Concerning Tourism is the Law of the Republic of Indonesia Regulating Tourism. Many facets of the tourist industry, including lodging, are addressed by this statute. When it comes to developing tourism in a way that is both comprehensive and sustainable, this legislation governs the roles and responsibilities of the community, visitors, businesses, federal, and state governments. Consequently, this licensing aids in shielding the public and customers from any harm caused by the activities of housing businesses. Job Creation Law No. 6 of 2023 governs risk-based licensing, which includes lodging enterprises. A risk-based licensing system is put in place by the government under the Job Creation Law to streamline the licensing procedure for business actors.
Co-Authors Anak Agung Gede Meditriana Putra Galu Putri Fatia I Gde Agung Wira Pertama I Gede Ary Setiawan I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Made Arjaya I Nyoman Gilang Wayska Prastika I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sutapa I Putu Nyoman Budiartha I Wayan Mulyadi Pratama Sukerta Ida Ayu Putu Widiati Jacob Davidson Korassa Sonbai Mulyawati, Kade Richa Putu Budiartha, I Nyoman Putu Suryani . Serly Septiana Panca Putri suryawan, Gusti Bagus Ulil Azmi Zare Tanda Widiati, Ida Ayu Putu