Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Intelek Insan Cendikia
Yolandari Yolandari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan Julianda, Adela; Siagian, Afny Azzahra; Yolandari, Yolandari; Fauz, Rizka Amanda; Hafizah, Desi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313

Abstract

Abstrak Dana pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan di seluruh indonesia, pendanaan harus di alokasi dengan jelas sesuai dengan fungsinya, namun di daerah Nusa Tenggara Barat jadi bahan korupsi. Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk ‘bermain’ dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit. Maka dengan itu merupakan pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas, Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelanggaran dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Kata kunci: Anggaran pendidikan, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF Mutia fazilla; Syarfina Salnah; Yolandari Yolandari; Putri Febri Wialdi; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif
Co-Authors Fauz, Rizka Amanda Hafizah, Desi Julianda, Adela Jumiati Jumiati Mutia fazilla Putri Febri Wialdi Siagian, Afny Azzahra Syarfina Salnah Yulia Hanoselina