Ciptono Ciptono
Universitas Riau Kepulauan

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KERJA Anna Andriany Siagian; Ciptono Ciptono
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4350

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaianperkarapidana pencurian yang dilakukan oleh tenaga kerja dala yaitu melaluijalurnonpenal/nonlitigasidenganmenggunakanmekanismemediasipenalmerupakanjaluralternatifyangakanmembantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan, menyelesaikan kemacetansistemperadilanpidanakonvensional(sistemperadilanpidanamodernyangdianut sekarangtermasuksistemperadilanpidanakonvesional/biasa/umumbiladikaitkandengankonseppembaharuansistemperadilanpidana dengan sistem ganda yang terpadu/terintegrasi) dalam menangani kejahatansertamewujudkanperadilansederhana,cepat,singkatdanbiayamurah/ringan.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Data-data yang diperoleh dianalisis cara kualitatif dan menarik sebuah kesimpulan. 
USIA PERKAWINAN PROGRESIF Ciptono Ciptono; Syamsir Hasibuan
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4970

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui usia perkawinan progresif yang ideal di masa yang akan datang, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian sosio-legal serta hukum dapat dipelajari dan diletiti sebagai stusi hukum tentang fakta hukum (law in books), sedangkan sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas, norma , kaidah dari perundang-undangan serta doktrin. Hasil penelitian Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak menaikkan usia pernikahan di Indonesia menjadi ironi di tengah seruan dunia untuk mengakhiri pernikahan anak. Pernikahan anak di Indonesia memang mengkhawatirkan. Data Susenas 2021 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10 % menikah pada usia 16-18 tahun. Praktek pernikahan anak harus dihentikan karena selain membatasi potensi anak juga berakibat pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48/1000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun. Dalam kasus di Jawa Barat, rata-rata anak-anak yang menjadi pengantin anak berusia 14-18 tahun baik di pihak anak laki-laki maupun perempuan. Bahwa USIA Perkawinan Progresif adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) UU NO. 1/ 1974 dapat meninta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Karena UU No. 1 Tahun 1974, sudah berusia 49  tahun, dan perkembangan jaman sudah begitu cepat, banyak hal yang perlu direkontruksi, terutam usia perkawinan. Maka perlu segera UU No. 1 tahun 1974 direvisi disesuaikan dengan perkembangan jaman
Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice Ade Irawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11961

Abstract

This study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.  
Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Aris Pebriwadi Sinaga; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13735

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement against thuggery in the industrial area of Batam City from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility, as well as to compare its regulation under the old and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal issue examined arises from the persistence of extortion and intimidation as juridical constructions of thuggery that disrupt security, stability, and economic activities in industrial zones. The urgency of this research lies in assessing whether the enactment of the new KUHP provides normative reinforcement in addressing such criminal acts. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that both legal regimes regulate the essential elements of coercion, violence, or threats, and the intent to obtain unlawful benefit; however, the new KUHP introduces a more systematic normative structure, harmonization with human rights principles, and a more balanced sentencing orientation that integrates retribution, prevention, and social protection. The study concludes that effective law enforcement depends not solely on normative clarity, but on the proportional integration of legal certainty, substantive justice, and social utility in practice. The novelty of this research lies in its normative-comparative analysis, which explicitly demonstrates the added value of the new KUHP in strengthening sentencing policy toward extortion and intimidation as juridical manifestations of thuggery in industrial areas.     Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri Kota Batam dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta mengomparasikan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru. Permasalahan hukum yang dikaji berangkat dari maraknya praktik pemerasan dan pengancaman sebagai konstruksi yuridis premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi kawasan industri. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana pembaruan KUHP memberikan penguatan normatif terhadap penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial kedua rezim hukum sama-sama mengatur unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman, serta tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum, namun KUHP baru menghadirkan sistematika norma yang lebih terstruktur, harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, serta orientasi pemidanaan yang lebih seimbang antara pembalasan, pencegahan, dan perlindungan sosial. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi pada integrasi nilai kepastian, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang menegaskan nilai tambah KUHP baru dalam memperkuat arah kebijakan pemidanaan terhadap praktik pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk premanisme di kawasan industri.
Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia River Hutajulu; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13932

Abstract

This study aims to analyze the legal position of restorative justice within the Indonesian criminal justice system and its implementation by the Indonesian National Police based on Police Regulation Number 8 of 2021. The research focuses on two main issues, namely the legal position of restorative justice within the framework of the national criminal justice system and its implementation by the police at the stages of inquiry and investigation. The background of this study arises from the dominance of the retributive approach in criminal law enforcement, which has not fully ensured victim recovery and has contributed to prison overcrowding. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach through the analysis of relevant legislation and legal concepts. The findings indicate that restorative justice possesses normative legitimacy as a mechanism for resolving criminal cases oriented toward recovery; however, its implementation by the police still encounters challenges due to the broad scope of investigators’ discretion and the use of open normative phrases, such as “public unrest” and “potential social conflict,” which may lead to inconsistencies in practice. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between police discretion, the principle of legality, legal certainty, and the protection of human rights in the application of restorative justice at the initial stage of the criminal justice system.     Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implementasinya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum restorative justice dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional dan bagaimana implementasinya oleh kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Latar belakang penelitian berangkat dari dominasi pendekatan retributif yang belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan bagi korban serta berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki legitimasi normatif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, namun implementasinya oleh kepolisian masih menghadapi kendala berupa luasnya ruang diskresi penyidik serta penggunaan frasa normatif yang bersifat terbuka, seperti “keresahan masyarakat” dan “potensi konflik sosial”, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi antara diskresi kepolisian, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan restorative justice pada tahap awal sistem peradilan pidana.
Pengelolaan Keamanan Swasta di Sektor Perhotelan:Legalitas Kewenangan dan Perlindungan Satpam dalam Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan Danu Setiawan Eko Wardana; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13958

Abstract

This study aims to analyze the legality of private security management in the hospitality sector and the legal protection of security guards from criminal and labor law perspectives. The problem arises from unclear limits of security guards’ authority, which may lead to criminalization of security actions and uncertainty in employment relationships in outsourcing practices. The urgency lies in the increasing complexity of hotel security situations that place security guards in a vulnerable position. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that regulations on authority, labor protection, and legal liability remain fragmented and unharmonized, resulting in inadequate legal protection. This study concludes that harmonization among police law, criminal law, and labor law is necessary. The novelty lies in a regulatory harmonization model integrating authority legality and legal protection of security guards.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta perlindungan hukum bagi Satpam dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan. Permasalahan muncul dari ketidakjelasan batas kewenangan Satpam yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi tindakan pengamanan dan ketidakpastian hubungan kerja dalam praktik outsourcing. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas situasi keamanan di hotel yang menempatkan Satpam pada posisi rentan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan, perlindungan ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban hukum masih tersebar dan belum terharmonisasi sehingga perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum kepolisian, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan legalitas kewenangan dan perlindungan hukum Satpam.
Unsur Kesalahan sebagai Parameter Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Kebijakan Publik Sunarto Poniman; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.15335

Abstract

This study finds that state financial loss arising from public policy cannot automatically constitute a basis for the criminal liability of state officials. Under the construction of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law, state financial loss forms part of the overall elements of the offense and must be proven together with an unlawful act or abuse of authority, a causal relationship, and fault. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through an analysis of the Anti-Corruption Law, the Government Administration Law, court decisions, legal doctrines, and relevant legal literature. The findings establish a normative construction in which the element of fault serves as the principal parameter for determining the boundaries of the criminal liability of state officials in public policymaking. This parameter distinguishes losses arising as a consequence of policy risk or policy failure from losses resulting from unlawful acts or abuse of authority. Even an actual state financial loss is insufficient to impose criminal liability in the absence of a causal relationship and fault that can be attributed criminally to the official. Conversely, administrative legality does not exclude criminal liability where a deviation in the exercise of authority, a causal relationship with the state financial loss, and the element of fault are proven. Accordingly, the resulting legal construction places the element of fault as the boundary between policy risk, administrative responsibility, and criminal liability.   Penelitian ini menemukan bahwa kerugian keuangan negara dalam kebijakan publik tidak dapat secara otomatis menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Dalam konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara merupakan bagian dari keseluruhan unsur delik yang harus dibuktikan bersama perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal, dan unsur kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menemukan konstruksi normatif bahwa unsur kesalahan merupakan parameter utama untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam pengambilan kebijakan publik. Parameter tersebut membedakan kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko atau kegagalan kebijakan dari kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Kerugian negara yang nyata sekalipun tidak cukup untuk membebankan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat hubungan kausal dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, kebijakan yang secara administratif sah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat penyimpangan penggunaan kewenangan, hubungan kausal dengan kerugian negara, dan unsur kesalahan. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dihasilkan menempatkan unsur kesalahan sebagai batas antara risiko kebijakan, tanggung jawab administratif, dan pertanggungjawaban pidana.
Mens Rea dan Diferensiasi Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana KUHP Nasional Faisal Rusyuandi; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.15473

Abstract

This study aims to analyze the construction of mens rea regulation and to explain the urgency of distinguishing intention (dolus) and negligence (culpa) as the basis of criminal liability under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The study is motivated by the enactment of the National Criminal Code, which explicitly regulates fault in Articles 36 to 39, unlike the previous Criminal Code, which did not systematically regulate it in its general provisions. The distinction between dolus and culpa is significant because it determines criminal liability, the applicable criminal provisions, and the proportionality of punishment. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The novelty of this study lies in identifying the functional relationship among Articles 36 to 39 as an integrated construction of criminal liability and positioning dolus and culpa as parameters for differentiating the quality of fault. The findings demonstrate that Article 36 functions as the principle of fault, Article 37 establishes limited exceptions through strict liability and vicarious liability, while Articles 38 and 39 regulate the capacity to be held responsible. The distinction between dolus and culpa is determined through intention, knowledge, the standard of care, and legal consequences, which affect criminal liability and proportionality of punishment. These findings indicate the need to harmonize legal doctrine and judicial practice to ensure consistent application of fault.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan mens rea serta menjelaskan urgensi pembedaan kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya KUHP Nasional yang secara eksplisit mengatur unsur kesalahan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, berbeda dengan KUHP sebelumnya yang belum mengaturnya secara sistematis dalam ketentuan umum. Pembedaan dolus dan culpa penting karena menentukan pertanggungjawaban pidana, penerapan ketentuan pidana, serta proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi hubungan fungsional Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 sebagai satu konstruksi pertanggungjawaban pidana serta penempatan dolus dan culpa sebagai parameter diferensiasi kualitas kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 36 berfungsi sebagai prinsip kesalahan, Pasal 37 sebagai pengecualian terbatas melalui strict liability dan vicarious liability, sedangkan Pasal 38 dan Pasal 39 mengatur kemampuan bertanggung jawab. Pembedaan dolus dan culpa ditentukan berdasarkan kehendak, pengetahuan, standar kehati-hatian, serta konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban dan proporsionalitas pemidanaan. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi doktrin dan praktik peradilan untuk menjamin konsistensi penerapan unsur kesalahan.
Model Penguatan Kelembagaan Peradilan Berbasis Pengguna untuk Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Benyamin Hasibuan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.15922

Abstract

This study aims to analyze the position and functions of judicial institutions within the Indonesian legal system and formulate an institutional strengthening model capable of expanding access to justice. The gap between the normative guarantee of judicial power and the effectiveness of judicial administration indicates that institutional strengthening should not be limited to case resolution but must ensure that judicial authority operates lawfully, independently, accountably, and accessibly. This condition underscores the need for an institutional framework that places justice service users as an orientation in the administration of justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and institutional approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed through a qualitative-prescriptive method by examining legal norms, institutional authority, institutional relations, and their conformity with the principles of legality, judicial independence, accountability, and access to justice. The novelty of this study lies in formulating a user-centered model for strengthening judicial institutions that integrates legal certainty, judicial independence and accountability, simplified access, legal aid, inclusive digital services, judgment quality, and oversight and corrective mechanisms. The findings demonstrate that judicial effectiveness depends on the integration of institutional authority, capacity, service standards, coordination, transparency, oversight, and corrective mechanisms within a strengthening framework oriented toward access to justice.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model penguatan kelembagaan yang mampu memperluas akses keadilan. Kesenjangan antara jaminan normatif kekuasaan kehakiman dan efektivitas penyelenggaraan peradilan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak cukup diarahkan pada penyelesaian perkara, tetapi perlu memastikan kewenangan yudisial berjalan secara legal, independen, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan urgensi konstruksi kelembagaan yang menempatkan pengguna layanan keadilan sebagai orientasi dalam penyelenggaraan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui pemetaan norma, kewenangan, relasi kelembagaan, serta pengujian terhadap prinsip legalitas, independensi, akuntabilitas, dan akses keadilan. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model penguatan kelembagaan peradilan berbasis pengguna yang mengintegrasikan kepastian legalitas, independensi dan akuntabilitas, penyederhanaan akses, bantuan hukum, layanan digital inklusif, kualitas putusan, serta mekanisme pengawasan dan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peradilan ditentukan oleh keterpaduan kewenangan, kapasitas kelembagaan, standar pelayanan, koordinasi, transparansi, pengawasan, dan mekanisme koreksi dalam satu kerangka penguatan yang berorientasi pada akses keadilan.