Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Agus Pariono; Andi Yusuf Katili; Sofyan Alhadar
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i1.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan sebagai sarana menuju kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen-dokumen terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum menyentuh kehidupan yang memadai agar masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakn pembangunan dapat terjadi jika akselerasi pembangunan yang lebih menekankan pada komunikasi dan kemampuan dari aktor atau sumber daya dalam mengejawantahkan kebijakan yang sudah diputusakan.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan: Peran Mediasi Kepuasan Kerja di Puskesmas Limba Kota Gorontalo Sofyan Alhadar; Agus Pariono
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i1.170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 53 pegawai Puskesmas. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dan dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, gaya kepemimpinan ini juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja. Analisis mediasi menunjukkan bahwa kepuasan kerja memediasi sebagian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan yang inspiratif dan suportif dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui penciptaan lingkungan kerja yang memuaskan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo Fitriah S. Akase; Lisda Van Gobel; Agus Pariono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaa lebih dalam terkait proses implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirumuskan sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan peserta didik dan lulusan yang kompeten dalam menghadapi berbagai macam persoalan di masa depan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila di sdn 33 hulonthalangi kota gorontalo. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang basisnya disandarkan pada pengamatan manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunujukan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila di sdn 33 hulonthalangi kota gorontalo berfokus pada 3 aspek yaitu komunikasi, pengembangan keterampilan guru, dan keterlibatan komunitas belajar. Komunikasi antara sekolah dengan dinas pendidikan belum optimal khususnya dalam implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pengembangan keterampilan guru masih belum optimal dikarenakan oleh minimnya penguasaan perangkat lunak digital dan keterbatasan fasilitas LCD, dan keterlibatan komunitas belajar belum optimal karena tingginya ketergantungan pada kepala sekolah, masalah kepengurusan, dan inkonsistensi pertemuan, sehingga revitalisasi kepengurusan, pelatihan kepemimpinan, serta disiplin jadwal dan program yang relevan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian komunitas.
Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo Muhammad Kemal Saidi; Jusrin Kadir; Agus Pariono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2208

Abstract

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian nasional, termasuk di Kota Gorontalo yang mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program perlindungan perempuan dan anak oleh DPPKBP3A Kota Gorontalo berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones, yang mencakup tiga aspek: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian program masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan pendanaan. Interpretasi kebijakan belum optimal karena minimnya standar operasional dan petunjuk teknis. Penerapan program juga belum menyeluruh, hanya terbatas pada sektor pendidikan formal, dan belum tersedia Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTDPPA) secara fungsional. Meskipun demikian, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan dukungan kebijakan agar sistem perlindungan menjadi lebih inklusif dan transformatif.
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Di SPNF SKB Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Ditinjau Dari Segi Perspektif Administrasi Publik) Nurlaila Stion; Lisda Van Gobel; Agus Pariono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di SPNF SKB Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus penelitian mencakup tiga dimensi utama, yaitu Sumber Daya Manusia, Komunikasi, dan Dukungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi di SPNF SKB Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pelaksana program, serta dokumentasi operasional program. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Sumber Daya Manusia, kendala utama adalah kurangnya anggaran yang menyebabkan beberapa tutor dirumahkan, sehingga mengakibatkan satu tutor mengajar dua mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, berdampak pada kualitas pembelajaran. Di dimensi komunikasi, meskipun sosialisasi tatap muka berjalan lancar, kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat mengurangi efektivitasnya, dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan anak putus sekolah yang lebih memilih bekerja. Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan di SPNF SKB Bintauna masih rendah, terlihat dari minimnya partisipasi dalam mendukung program tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan anggaran, kesadaran, serta partisipasi masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.
Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Sarni Sarni; Tety Thalib; Agus Pariono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una Pendekatan dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta rendahnya pemahaman warga terhadap substansi dan mekanisme Musrenbangdes. Selain itu, faktor sosial dan budaya lokal, serta dominasi elit dalam forum musyawarah turut memperkuat ketimpangan partisipasi. Kesimpulannya Temuan ini mengindikasikan bahwa proses Musrenbangdes belum berjalan secara partisipatif dan inklusif, sehingga diperlukan strategi perbaikan melalui peningkatan literasi masyarakat, perbaikan pola komunikasi, serta pelibatan aktif seluruh lapisan warga desa. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi dan demokrasi lokal.
Koordinasi Pemerintah Dalam Penertiban Masalah Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo Rahmat Riski M. Loleh; Ellys Rachman; Agus Pariono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam Penerbitan Masalah Sosial olah Dinas Sosial Kota Gorontalo. khususnya pada sosialisasi, kejelasan tanggung jawab, dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan kendala utama dalam pelaksanaan koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo masih bervariasi. Sosialisasi melalui media sosial, papan pengumuman, dan penyuluhan langsung sudah berjalan, namun keterlibatan masyarakat belum maksimal. Pembagian tanggung jawab antar lembaga terkait sudah memiliki dasar aturan, tetapi implementasinya kurang efektif karena lemahnya koordinasi dan minimnya pembaruan petunjuk teknis. Selain itu, komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan optimal. Umpan balik masyarakat sering tidak ditindaklanjuti, sementara perbedaan latar belakang pendidikan dan akses teknologi memperburuk efektivitas komunikasi. Adapun penelitian merekomendasikan tiga hal: pertama, memperluas jangkauan sosialisasi melalui saluran yang lebih inklusif dan intensif; kedua, meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan memperbarui petunjuk teknis secara berkala; dan ketiga, mengoptimalkan komunikasi dua arah dengan memastikan setiap umpan balik masyarakat ditindaklanjuti secara terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Dinas Sosial dalam menangani masalah sosial dan membangun keterlibatan aktif masyarakat.