Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

MEDIASI PENAL TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Syauqi Mahendra; Nahdhah; Adwin Tista
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penal mediation is a means of seeking justice capable of providing a thorough and satisfactory settlement by both parties outside the court. In the case of a traffic accident that causes a fatality, penal mediation is conducted based on restorative justice. The purpose of this study is to find out the position of mediation of traffic accidents that cause fatalities in the Indonesian criminal justice system and to know the concept in the mediation of traffic accidents that cause fatalities based on restorative justice. The method uses in this study is pure legal research. Pure legal research is applied by using literature studies. The results are: First, the position of penal mediation in fatality traffic accidents has no umbrella act. Second, the concept of penal mediation in the traffic accidents that cause fatalities in Article 15 (2) k, Article 16 (1) L and (2), Article 18 (1) and (2) of Act 2/2002 (Police Act) and The National Chief of Police Letter Number Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS dated 14/12/2009 is the legal basis for the police in taking discretionary action. But the letter Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS also mentioned that penal mediation is only applicable for small losses. It means that in the case of traffic accidents that cause fatalities, the law is not accommodating out-of-court settlements.
PEMBERDAYAAN PERAN PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID19 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Ningrum Ambarsari; Adwin Tista; Salamiah Salamiah
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 7, No 2 (2021): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.849 KB) | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v7i2.6202

Abstract

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar azas persamaan hak antara laki-laki dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi kedudukan perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan. Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan kedudukan perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan.
Pengaruh Budaya Korporat terhadap Kinerja Karyawan melalui Komitmen Karyawan dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Adwin Tista; Saladin Ghalib; Hairudinor Hairudinor
JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN Vol 4, No 1 (2015): Juli 2015
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jbp.v4i1.1325

Abstract

The research objective is to prove the effect of 1). Budaya Corporate (X), Against the Employee Commitment (Z1), Job Satisfaction (Z2) and Employee Performance (Y2),2).Job Satisfaction (Z2) Agaiant Commitment (Z1) and EmployeePerformance (3).Employee Commitment (Z1) on employee performance (Y). The study population were all employees of the 100 people with a total sample of 94 employees chosen by proportional random sampling. Gathering data using questionnaires designed using a Likert scale levels 1-5. Analysis of data using the structural model SmartPLS.The test results prove 1).Corporate culture (X), a significant effect on Employee Commitment (Z1) and job satisfaction (Z2), with much influence respectively 38.95% and 48.82%, but no significant effect on employee performance (Y2) with the influence 6.7%. 2).Job Satisfaction (Z2) significantly affects Employee l Commitment (Z1) with a 38.67% and did not influence significantly influence employee performance (Y) with great effect (-13.55%), 3). Employee Commitment (Z1) Significantly the Employee Performance (Y) with the influence 56.72%.Keywords:Corporate Culture, Employee Commitment, Job SatisfactionAnd Employee Performance
PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.431 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.194

Abstract

Tujuan lelang adalah untuk menjual barang secepat mungkin tanpa memperhatikan barang yang dijual. penjual pada dasarnya memerlukan jasa promosi, menawarkan, dan mengirimkan barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Berdirinya Balai Lelang adalah untuk memenuhi berbagai unsur lelang yang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Balai Lelang membuka jasa pra-lelang dan pasca-lelang yang meliputi pengiriman barang serta pendanaan. Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan.Kata Kunci : Lelang, Sistem Lelang.
TANGGUNGGUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.856 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i9.185

Abstract

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4 P yaitu Personality, Purpose, Prospect dan Payment kemudian formula 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.Kata Kunci : Tanggunggugat,Notaris, Perjanjian Kredit.
Hakikat Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Adat Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.7040

Abstract

The principle of horizontal separation in Indonesian Agrarian Law has a philosophical meaning of maximizing the utility of land for people's lives, including for the indigenous communities. The existence of this is to realize social justice for the people of Indonesia. The tangible manifestation of the horizontal separation is in the case of plantation business management between land owners in cooperation with plantation business actors as capital owners. However, in practice, there needs to be an adjustment from the application of the horizontal separation principle with the rules of customary law that apply to indigenous peoples so as not to cause problems or conflicts of norms, because that's why the horizontal separation principle in customary law must essentially be based on the value of utility and justice. The solution to this problem is to carry out legal reconstruction in the field of land administration to support the principle of horizontal separation which will be a solution to maximize the function of the land. In the context of realizing equitable social justice, both from land owners and capital owners by making a government regulates plant registration in the context of plantations and building registration, in addition to the existing Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration. This research uses a normative method by conducting a literature study using two legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials, with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach.
IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.821 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.207

Abstract

Sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara atau  pemerintah  termasuk  perbuatan  dalam  mencampuri  masyarakat tersebut harusberdasarkan  hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam menyelenggara- kan kepentingan umum menjadi sangat luas, bukan saja menjaga keamanan semata-mata melainkan juga secara aktif turut serta dalam urusan-urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan konsepsi tersebut diperlukan pemerintahan yang efektif, kuat dan bersih, serta kemerdekaan bertindak secara administrasi atas inisiatif sendiri, salah satunya dapat berupa mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN).  Kata Kunci : Produk Hukum, Keputusan Tata Usaha Negara
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN BANJAR Ningrum Ambarsari; Adwin Tista
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16272

Abstract

Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Eksistensi Adat pada masyarakat  Banjar yang mewarnai kehidupan sehari-hari masih terlihat pada upacara adat perkawinan, mewaris, baantar jujuran, mandi-mandi sedangkan  untuk urusan hukum tanah pada  Banjar meskipun masih dipengaruhi nuansa adat tetapi sudah mengarah ke kemilikan personal/individu berdasarkan warisan turun temurun dari generasi sebelumnya.
Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia Rahman, Muhammad Ghazali; Tista, Adwin
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13804103

Abstract

This research elaborates on the perspective of criminal law regarding the imposition of punishment on perpetrators of catcalling or verbal harassment, where communication occurs between the perpetrator and the victim in public spaces in the form of verbal expressions through whistling or utterances about the form of clothing, body, using indecent words and can lead to sexual violence, with the presence of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) on April 12, 2022, it is hoped that it will provide protection for victims of verbal sexual harassment while providing commensurate criminal sanctions to perpetrators, where previously sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment (Catcalling) were subject to Article 281 paragraph (2), Article 289 of the Criminal Code, Article 8 in conjunction with Article 34, Article 9 in conjunction with Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 5 of the Criminal Act of Sexual Violence (UU TPKS) Number 12 of 2022. The method used in this research is a normative study which focuses on laws and regulations relating to acts of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia. At the end of this research, conclusions can be drawn about the types of verbal harassment (catcalling) which can be categorized as criminal acts that fulfill the elements of a criminal act as stated in statutory regulations, and whether they are sufficient to ensnare and impose punishment on the perpetrators of the crime. criminal verbal sexual harassment (catcalling). 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Darazati, Safa; Tista, Adwin; Rahman, Yulianis Safrinadiya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Abstract

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.