Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review SOLUSI KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial
Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia bagi Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Dian Septiandani; Amri Panahatan Sihotang
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 5 (2023): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i5.178

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai hukum perkawinan di Indonesia yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang sebagai mitra, dengan tujuan menyelesaikan solusi permasalahan mitra yaitu tidak dimilikinya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan perkawinan di Indonesia khususnya mengenai perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat . Metode yang digunakan dalam program ini diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan berupa penyuluhan materi beserta diskusi dan tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Adapun hasil pelaksanaan program yaitu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif mitra yang berperan aktif memberikan umpan balik pada saat diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan dan melakukan konsultasi terkait permasalahan hukum perkawinan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, tujuan dari program ini telah tercapai berupa peningkatan pemahaman Mitra mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia.
Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" Utama, Kartika Widya; Putrijanti, Aju; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Apriliani, Lydia
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61955

Abstract

The death of over 100 Indonesian football supporters at Kanjuruhan Stadium has raised significant concerns about the legal aspects of security and safety management in Indonesian stadiums. This conceptual article conducts a comparative legal analysis between FIFA's Stadium Safety and Security Regulations and the PSSI Safety and Security Regulation 2021, exploring potential avenues for harmonization. With a focus on ensuring the safety of spectators, players, and officials, the study examines the nuanced differences and commonalities between these regulatory frameworks. By identifying areas of convergence, the article aims to contribute to a more unified approach in addressing critical aspects of stadium safety and security within Indonesian football culture, particularly regarding the presence of police officers. Through this socio-legal approach, the article seeks to stimulate discourse on necessary adjustments and reforms to align domestic regulations with FIFA standards, fostering a safe and standardized environment for football enthusiasts in Indonesia. The findings of the article indicate a shift in principles in the management of football matches within PSSI. Regulations that should serve as a reference for upholding the principles of safety and security for all parties involved in a football match have shifted towards becoming regulations designed to avoid responsibility.
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terkait Hibah Wasiat Di Kabupaten Ponorogo Permatasari, Bela; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Supriyadi, Supriyadi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9881

Abstract

Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), is a tax imposed on the acquisition of land and building rights. The object of the BPHTB tax is the acquisition of rights to land and/or buildings and the Will Grant is the object of the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) which takes effect after the grantor of the will dies. Fees for Acquisition of Land and Building Rights for Will Grants were chosen as the topic of discussion because the implementation of the collection of BPHTB for Will Grants in Ponorogo Regency, where many taxpayers still do not know what BPHTB is, how to calculate it and how it is implemented, is what taxpayers must go through in paying BPHTB. This type of research is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method used in this research uses a purposive sampling method, with data collection methods through literature studies and field studies, which are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research show that in the implementation of the collection of Land and Building Rights Acquisition Fees there are several obstacles, including minimum taxpayer knowledge regarding Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB). Meanwhile, to resolve these obstacles, BPPKAD carries out outreach. Taxpayers' ignorance in calculating the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) is a problem for this problem. BPPKAD has a solution in the form of assistance in the calculation process. There are several stages in the collection process, namely the first stage when the tax is payable, the second stage calculating the amount of Land and Building Rights Acquisition Fee that must be paid and the third stage payment.
Peningkatan Pemahaman Mengenai Hate Speech dan Pentingnya Beretika di Media Sosial bagi Peserta Didik SMK Perdana Semarang Nuryanto, Ahmad Dwi; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Suwandi, Dedy; Utama, Kartika Widya
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 10 (2024): Agustus
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jay6vv38

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMK Perdana Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai urgensi pencegahan hate speech di lingkungan sekolah; belum adanya pemahaman mitra mengenai regulasi terkait hate speech; serta belum adanya pemahaman mitra mengenai bentuk nyata peran serta generasi muda dalam upaya pencegahan terjadinya hate speech di lingkungan sekolah serta cara beretika yang baik di media sosial. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan respon positif siswa-siswi dalam menjelaskan contoh-contoh konkrit bentuk hate speech di media sosial dan bagaimana upaya mengatasinya. Selain itu, siswa-siswi juga dapat menjelaskan bagaimana beretika yang benar di media sosial untuk selanjutnya dapat dipraktekkan.
Penyuluhan & Pelatihan bagi Peserta Didik SMA Teuku Umar Semarang tentang Peran Serta Generasi Muda dalam Upaya Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Sukimin, Sukimin; Nuryanto, Ahmad Dwi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 11 (2024): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i11.650

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMA Teuku Umar Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Mitra juga belum mengetahui upaya konkrit apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan pelatihan dilaksanakan sebagai upaya praktek dari pengetahuan yang telah diberikan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Kedua, Mitra dapat menerapkan peran serta secara konkrit dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk “Kampanye Lingkungan Hidup” melalui media sosial. Kampanye Lingkungan Hidup tersebut merupakan hasil pelatihan sebagai salah satu luaran kegiatan.
ANALISIS KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Nugroho Dwiyan Saputro; Tri Mulyani; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Alarico M. Tilman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11901

Abstract

This study explores the regulatory framework governing SIPPA issuance under Indonesian law and examines its legal implications for society. Adopting a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study reveals that SIPPA issuance involves coordination across multiple levels of government, from national to regional authorities, with responsibilities aligned to river basin management. Nonetheless, the delegation of authority remains unclear due to shifting regulations and insufficient inter-agency coordination. These gaps have led to legal uncertainties, delays in permit processing, and conflicts between communities, government bodies, and businesses. To address these issues, the study advocates for harmonized regulations, stronger oversight, and increased public participation in water resource management. These improvements are essential to ensuring SIPPA’s effectiveness in promoting sustainable surface water use in Indonesia.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perubahan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA melibatkan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah sungai. Namun, terdapat kurangnya kepastian pembagian kewenangan penerbitan akibat perubahan regulasi dan minimnya koordinasi antar lembaga. Implikasi hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, perlambatan proses perizinan, dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air permukaan. Dengan demikian, SIPPA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE PADA PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2013/PN. KDI Nugroho, Rifki Adi; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Abib, Agus Saiful
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7377

Abstract

Perjanjian waralaba/franchise merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian franchise Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi dan perlindungan hukumnya bagi para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal/normatif dengan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba/franchise dalam studi putusan nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi menimbulkan permasalahan dimana pihak franchise merasa dirugikan akibat adanya surat keputusan nomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I, karena Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan keputusan tersebut bertentangan dengan akta perjanjian waralaba/franchise primagama untuk penerima waralaba/franchise lanjutan cabang Pare Kediri, atas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum yang terdapat dalam Perjanjian Franchise Bimbingan Belajar Primagama ditentukan dari dua perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum secara eksternal dan internal. Perlindungan hukum secara eksternal dengan adanya aturan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Kemudian untuk perlindungan hukum secara internal yaitu pada SOP perusahan tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi franchise, serta Perlindungan Hukum bagi franchise adalah melalui klausula dalam perjanjian waralaba/franchise.
PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANDI KOTA SEMARANG Sari, Diah Ayu Permata; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Supriyadi, Supriyadi; Setyowati, Endang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9078

Abstract

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan  permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan.  Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.
Peningkatan Pemahaman Akibat Pergaulan Bebas dan Perkawinan Usia Dini bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang Triasih, Dharu; Septiandani, Dian; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Mukharom, Mukharom
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 9 (2025): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/awdaxx36

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMAN 16 Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman  bagi Peserta didik SMAN 16 Semarang  secara maksimal terhadap  masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang ,  mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan melalui penyuluhan dan diskusi, pre-test serta post test. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Aju Putrijanti Aju Putrijanti Alarico M. Tilman Amri Panahatan Sihotang Endang Setyowati Gaya Caecia Kartika Widya Utama Kartika Widya Utama Kartika Widya Utama Lydia Apriliani, Lydia Mukharom, Mukharom Nugroho Dwiyan Saputro Nugroho, Rifki Adi Nuryanto, Ahmad Dwi Permatasari, Bela Retno Saraswati Sari, Diah Ayu Permata Septiandani, Dian Septiandani, Dian Sukimin Supriyadi Supriyadi Suwandi, Dedy Tri Mulyani Triasih, Dharu Wawan S Wawan Setiawan