Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law JURNAL USM LAW REVIEW JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Al-Balad: Journal of Constitutional Law Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia Fidhayanti, Dwi; Mohd Noh, Mohd Shahid; Ramadhita, Ramadhita; Setyobudi, Teguh; Dwi Septyanto, Mochamad Fikry
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1681

Abstract

The resolution of Sharia economic disputes through Online Dispute Resolution (ODR) in Indonesia has been growing in parallel with advancements in digital technology. In this context, the principle of confidentiality has become a crucial aspect to protect the privacy and security of the disputing parties' information. This research aims to analyze the implementation of the principle of confidentiality in ODR within arbitration institutions in Indonesia and identify the challenges and solutions related to data protection. The methodology employed is a sociological-juridical approach, utilizing primary data collected through interviews, focus group discussions (FGD), and documentation, alongside secondary data from relevant journals and regulations. The findings indicate that, while institutions such as Basyarnas and BANI have implemented various protocols to uphold confidentiality, including the use of secure digital platforms and strict regulations on data access, significant challenges remain, notably the potential for data breaches due to cyberattacks or technical negligence. Furthermore, inconsistencies in laws and legal interpretations have created legal uncertainty, which in turn impacts privacy protection. The contribution of this research is to provide recommendations for strengthening digital security standards, consistent policies, and raising awareness of the importance of confidentiality in ODR, thereby creating legal certainty and enhancing trust in the online resolution of Sharia economic disputes.
TELAAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL Teguh Setyobudi; Roibin Roibin; Jumain Azizi; Lalu Muhammad Tamimi
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.221

Abstract

Artikel ini membahas proses positivisasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan pendekatan interdisipliner dalam konteks penelitian hukum normatif. Peneliti mengidentifikasi fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang kompleks dan multi-layered. Hukum adat, sebagai produk sosial yang tumbuh dari nilai dan norma suatu komunitas, diakui secara resmi dalam kerangka hukum positif di Indonesia, di mana hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik di tingkat lokal dalam aspek tanah, warisan, dan hubungan sosial masyarakat. Sementara itu, hukum Islam menghadapi tantangan dalam pengintegrasiannya dengan hukum positif nasional, terutama dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diinternalisasi dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyoroti dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan pemenuhan nilai sosial dalam masyarakat yang heterogen. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang interaksi ini penting untuk mengembangkan hukum yang progresif di Indonesia, yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks global dan lokal. Keberhasilan integrasi ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh elemen masyarakat dalam sistem hukum nasional.
Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Serat Candrarini Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teguh Setyobudi
Sakina: Journal of Family Studies Vol. 3 No. 4 (2019): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.166 KB)

Abstract

Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci secara lahir batin sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, perkawinan yang terealisasi masih jauh dari tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, berdasarkan argumentasi fakta peningkatan angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan maraknya tuduhan terhadap lemahnya seorang istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini, serta melakukan analisis kritis terkait ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Serat Candrarini. Penelitian ini merupakan jenis studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute and conseptual approaches. Bahan hukum primer berasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini. Sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hak dan kewajiban istri menurut Serat Candrarini sebagai nilai asli budaya Nusantara, telah eksis dan terbukti berhasil mewujudkan tatanan keluarga bahagia sejahtera dan seimbang, baik pada dimensi lahir maupun batin bersendikan pada beberapa prinsip pribadi istri dalam keluarga, antara lain meliputu; merawat diri, mempertahankan rumah tangga, pemaaf dan setia, ikhlas, berbicara manis, rendah hati, merasa memiliki, berhias tubuh, berbakti pada mertua, pendidik dalam keluarga.
Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah Perspektif Maqashid Syari'ah Dina Apriani; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i2.14120

Abstract

Abstract: Bau nyale as a noble tradition, its existence is recognized and even maintained and preserved by the people of Central Lombok, but in the last decade the reality of society has shown a decline in participation in implementing this tradition. In fact, according to Article 12 Paragraph (4) of Regional Regulation Number 16 of 2021, culture must be maintained or preserved. This fact encourages researchers to study the effectiveness, inhibiting factors and review of the maqashid sharia of Imam Al-Syatibi regarding the preservation of the bau nyale tradition. This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The sources of research data include primary, secondary and tertiary. Data were obtained through interview techniques with purposive sampling techniques and analyzed using qualitative juridical. The results of the study show that the implementation of the preservation of the bau nyale tradition in Central Lombok is categorized as effective, but leaves behind factors that the community has not fully obeyed. This is due to a decrease in understanding, minimal socialization and education and the influence of modernization. The efforts made by the Department of Tourism and Culture are in line with the maqashid syari'ah of Imam Al-Syatibi in preserving the smell of nyale tradition. Abstrak: Bau nyale sebagai tradisi yang luhur eksistensinya diakui bahkan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Lombok Tengah, namun pada dekade akhir realita masyarakat menunjukkan penurunan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Padahal menurut Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa budaya itu harus dipelihara atau dilestarikan. Fakta ini mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas, faktor penghambat serta tinjauan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi terhadap pelestarian tradisi bau nyale. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah terkategorikan efektif, namun menyisakan faktor masyarakat yang belum taat secara menyeluruh. Hal itu disebabkan karena penurunan pemahaman, minimnya sosialisasi dan edukasi serta pengaruh modernisasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah selaras dengan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi dalam pelestarian tradisi bau nyale.
Sistem Autopoietik Tradisi Pitungan sebagai Mekanisme Fungsional Hukum dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Jawa Teguh Setyobudi; Roibin Roibin; Zaenul Mahmudi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 26 No 1 (2026): Contemporary Transformations of Islamic Law: Governance, Justice, Family, and Su
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v26i1.21203

Abstract

This study examines the persistence of the Pitungan tradition as a living legal institution that continues to regulate marital decision-making within the plural socio-religious community of Kraton Gunung Kawi, Malang Regency. While previous studies have primarily interpreted Pitungan as a cultural belief or mystical practice, its function as an autonomous normative system within contemporary legal pluralism remains underexplored. Employing an empirical socio-legal approach, this research integrates field observations, document analysis, and in-depth interviews with kuncen, religious leaders, interfaith couples, and community elders. The findings demonstrate that Pitungan operates as an autopoietic normative subsystem that reproduces legal meaning through an internal binary code of patut and gak patut, thereby reducing uncertainty and reinforcing family stability. Interpreted through Niklas Luhmann's legal functionalism, Teubner's autopoiesis, Latour's Actor-Network Theory, and Jasser Auda's systemic Maqāṣid al-Sharī‘ah, the tradition reveals a mature form of interlegality in which customary norms, Islamic values, and state law interact complementarily rather than competitively. This interaction generates a new epistemological construct, Living Maqasid, operationalized through a Contextual Benefit-Based Harmonious Family Model that embeds hifẓ al-nasl and jalb al-maṣāliḥ within localized legal practices. The study contributes to socio-legal scholarship by reconceptualizing local wisdom as an adaptive legal-functional mechanism and recommends integrating respected customary authorities into state-based premarital counseling and family resilience programs.
Legal Politics Electronic Land Certificate in Indonesia Imam Sukadi; Musleh Harry; Teguh Setyobudi; Mohamad Sinal; Ahmad Qiram As-Suvi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9625

Abstract

In accordance with National Land Agency Regulation No. 1 of 2021, this study investigates the adoption of electronic land certificates. The need to enhance land services in Indonesia, especially in the fight against the land mafia and the settlement of intricate agrarian disputes, is what makes this research so urgent. Creating an electronic certificate system is essential to updating public services in light of the rise in fraud and land ownership disputes. Significant obstacles stand in the way of digital transformation in land management, nevertheless, such as the requirement for a strong legal framework and prepared infrastructure. The novel aspect of the study is its evaluation of infrastructure preparedness for electronic certificates, a topic that has received little attention in earlier studies. The responsive law theory of Philippe Nonet and Philip Selznick is used in this analysis to emphasize how crucial adaptable legal frameworks are for addressing societal shifts. The results indicate that increasing digital infrastructure and raising public understanding of land technology are essential to the success of electronic land certificates. This invention has the potential to improve confidence in the National Land Agency and expedite the settlement of land disputes. According to Indonesian law, both paper and electronic documents are legitimate; nevertheless, for long-term use, rules pertaining to data security, technology, and public education need to be strengthened. The digital revolution of land administration requires cross-sector cooperation.
Co-Authors Ahmad Qiram As-Suvi Dina Apriani Dwi Fidhayanti Dwi Hidayatul Firdaus Dwi Septyanto, Mochamad Fikry Faruq, Umar Al Fitriyah, Yusfa Nurul Imam Sukadi Jumain Azizi Lalu Muhammad Tamimi Makky, Aisyunnada Masykuroh, Ummi Farichatul Mohamad Sahroni Mohamad Sinal Mohd Noh, Mohd Shahid Muhammad Syaiful Arif Musleh Harry Natasya, Farah Vairuza Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Ridha Zikri Ridwan, Ridwan Roibin Roibin Suwandi Suwandi Wahid, Ziadul Ulum Zaenul Mahmudi