Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law JURNAL USM LAW REVIEW JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Al-Balad: Journal of Constitutional Law Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach Suwandi, Suwandi; Setyobudi, Teguh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10090

Abstract

Abstract: Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam dan budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif dan berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, hukum Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur dan beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum Islam dan budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi merupakan titik temu antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi dan kontekstualisasi dalam rangka proses pembangunan masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci: hukum Islam; kebudayaan Jawa; profetik.
Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Serat Candrarini Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teguh Setyobudi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.166 KB)

Abstract

Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci secara lahir batin sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, perkawinan yang terealisasi masih jauh dari tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, berdasarkan argumentasi fakta peningkatan angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan maraknya tuduhan terhadap lemahnya seorang istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini, serta melakukan analisis kritis terkait ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Serat Candrarini. Penelitian ini merupakan jenis studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute and conseptual approaches. Bahan hukum primer berasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini. Sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hak dan kewajiban istri menurut Serat Candrarini sebagai nilai asli budaya Nusantara, telah eksis dan terbukti berhasil mewujudkan tatanan keluarga bahagia sejahtera dan seimbang, baik pada dimensi lahir maupun batin bersendikan pada beberapa prinsip pribadi istri dalam keluarga, antara lain meliputu; merawat diri, mempertahankan rumah tangga, pemaaf dan setia, ikhlas, berbicara manis, rendah hati, merasa memiliki, berhias tubuh, berbakti pada mertua, pendidik dalam keluarga.
Efektivitas Peran Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara Teguh Setyobudi; Ridha Zikri
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam efektivitas implementasi peran bidang yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada proses mengadili dan memutus perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas implementasi peran bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasinya berada di Mahkamah Syar’iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim. Hal ini berdasarkan laporan statistik perkara Mahkamah Syar’iyah Kutacane mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukan sedikitnya jumlah perkara jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari efektivitasnya, peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane masih menemukan kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI Muhammad Syaiful Arif; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif maslahah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelengaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategorikan belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan maslahah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.
Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Dwi Hidayatul Firdaus; Teguh Setyobudi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7004

Abstract

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)
Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang Srt Dan S3rt Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Mohamad Sahroni; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggukan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang menggunakan data primet, sekunder, dan website. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendesripsikan pengelolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan Lor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang sampah dan pemanfaaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecematan Margadana Kota Tegal masih belum memenuhi kreteria yang di tentukan Maqashid Syariah.
Legal Politics Electronic Land Certificate in Indonesia Sukadi, Imam; Harry, Musleh; Setyobudi, Teguh; Sinal, Mohamad; As-Suvi, Ahmad Qiram
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9625

Abstract

In accordance with National Land Agency Regulation No. 1 of 2021, this study investigates the adoption of electronic land certificates. The need to enhance land services in Indonesia, especially in the fight against the land mafia and the settlement of intricate agrarian disputes, is what makes this research so urgent. Creating an electronic certificate system is essential to updating public services in light of the rise in fraud and land ownership disputes. Significant obstacles stand in the way of digital transformation in land management, nevertheless, such as the requirement for a strong legal framework and prepared infrastructure. The novel aspect of the study is its evaluation of infrastructure preparedness for electronic certificates, a topic that has received little attention in earlier studies. The responsive law theory of Philippe Nonet and Philip Selznick is used in this analysis to emphasize how crucial adaptable legal frameworks are for addressing societal shifts. The results indicate that increasing digital infrastructure and raising public understanding of land technology are essential to the success of electronic land certificates. This invention has the potential to improve confidence in the National Land Agency and expedite the settlement of land disputes. According to Indonesian law, both paper and electronic documents are legitimate; nevertheless, for long-term use, rules pertaining to data security, technology, and public education need to be strengthened. The digital revolution of land administration requires cross-sector cooperation.
Balancing Tradition and Marital Stability: An Interdependence Theory Approach to Jilu Marriage Prohibition Natasya, Farah Vairuza; Setyobudi, Teguh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v9i1.14458

Abstract

Jilu marriage refers to a union between the first and third child in a family. The community of Rejomulyo Village believes that jilu marriage brings misfortune, household instability, and even divorce. Consequently, the prohibition of jilu is preserved as a form of local wisdom aimed at maintaining marital harmony. This study seeks to describe and analyze the concept and implementation of the jilu marriage prohibition in Rejomulyo Village through the lens of interdependence theory. The research employs an empirical legal approach with a sociological juridical perspective, incorporating qualitative data collection methods such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. Primary data were obtained from community members using snowball sampling, while secondary data were gathered from literature and legal documents. The findings reveal that jilu in Rejomulyo Village refers to the marriage of the first and third child, which is often accompanied by a ruwatan ritual as a means of warding off misfortune. Analysis through interdependence theory indicates that couples where the first child is male and the third child is female tend to experience greater marital stability compared to those with the reverse composition. This study contributes to a deeper understanding of the interplay between cultural traditions and the psychological dynamics of marriage in traditional communities.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial: Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence Setyobudi, Teguh
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629

Abstract

This study aims to explore and analyze the role of community empowerment through village government in achieving social independence. Community empowerment at the village level is a crucial strategy for increasing local capacity and social resilience. Through case studies in several villages, this study identifies various initiatives and programs implemented by village governments, including skills training, economic counseling, and infrastructure development. The results show that the active involvement of village governments in designing and implementing empowerment programs significantly contributes to increasing community social independence. These programs not only improve economic welfare and health but also encourage active community participation in the decision-making process. This study concludes that effective community empowerment through village government can accelerate the achievement of social independence and create more resilient and independent communities.
TELAAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL Setyobudi, Teguh; Roibin , Roibin; Azizi , Jumain; Tamimi, Lalu Muhammad
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.221

Abstract

Artikel ini membahas proses positivisasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan pendekatan interdisipliner dalam konteks penelitian hukum normatif. Peneliti mengidentifikasi fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang kompleks dan multi-layered. Hukum adat, sebagai produk sosial yang tumbuh dari nilai dan norma suatu komunitas, diakui secara resmi dalam kerangka hukum positif di Indonesia, di mana hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik di tingkat lokal dalam aspek tanah, warisan, dan hubungan sosial masyarakat. Sementara itu, hukum Islam menghadapi tantangan dalam pengintegrasiannya dengan hukum positif nasional, terutama dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diinternalisasi dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyoroti dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan pemenuhan nilai sosial dalam masyarakat yang heterogen. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang interaksi ini penting untuk mengembangkan hukum yang progresif di Indonesia, yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks global dan lokal. Keberhasilan integrasi ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh elemen masyarakat dalam sistem hukum nasional.
Co-Authors As-Suvi, Ahmad Qiram Azizi , Jumain Dwi Fidhayanti Dwi Hidayatul Firdaus Dwi Septyanto, Mochamad Fikry Faruq, Umar Al Fitriyah, Yusfa Nurul Imam Sukadi Makky, Aisyunnada Masykuroh, Ummi Farichatul Mohamad Sahroni Mohd Noh, Mohd Shahid Muhammad Syaiful Arif Musleh Harry Natasya, Farah Vairuza Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Ridha Zikri Ridwan, Ridwan Roibin , Roibin Sinal, Mohamad Suwandi Suwandi Tamimi, Lalu Muhammad Wahid, Ziadul Ulum