Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law JURNAL USM LAW REVIEW JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Al-Balad: Journal of Constitutional Law Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach Suwandi, Suwandi; Setyobudi, Teguh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10090

Abstract

Abstract: Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam dan budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif dan berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, hukum Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur dan beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum Islam dan budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi merupakan titik temu antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi dan kontekstualisasi dalam rangka proses pembangunan masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci: hukum Islam; kebudayaan Jawa; profetik.
Efektivitas Peran Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara Teguh Setyobudi; Ridha Zikri
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam efektivitas implementasi peran bidang yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada proses mengadili dan memutus perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas implementasi peran bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasinya berada di Mahkamah Syar’iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim. Hal ini berdasarkan laporan statistik perkara Mahkamah Syar’iyah Kutacane mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukan sedikitnya jumlah perkara jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari efektivitasnya, peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane masih menemukan kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI Muhammad Syaiful Arif; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif maslahah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelengaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategorikan belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan maslahah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.
Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Dwi Hidayatul Firdaus; Teguh Setyobudi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7004

Abstract

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)
Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang Srt Dan S3rt Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Mohamad Sahroni; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggukan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang menggunakan data primet, sekunder, dan website. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendesripsikan pengelolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan Lor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang sampah dan pemanfaaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecematan Margadana Kota Tegal masih belum memenuhi kreteria yang di tentukan Maqashid Syariah.
Legal Politics Electronic Land Certificate in Indonesia Sukadi, Imam; Harry, Musleh; Setyobudi, Teguh; Sinal, Mohamad; As-Suvi, Ahmad Qiram
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9625

Abstract

In accordance with National Land Agency Regulation No. 1 of 2021, this study investigates the adoption of electronic land certificates. The need to enhance land services in Indonesia, especially in the fight against the land mafia and the settlement of intricate agrarian disputes, is what makes this research so urgent. Creating an electronic certificate system is essential to updating public services in light of the rise in fraud and land ownership disputes. Significant obstacles stand in the way of digital transformation in land management, nevertheless, such as the requirement for a strong legal framework and prepared infrastructure. The novel aspect of the study is its evaluation of infrastructure preparedness for electronic certificates, a topic that has received little attention in earlier studies. The responsive law theory of Philippe Nonet and Philip Selznick is used in this analysis to emphasize how crucial adaptable legal frameworks are for addressing societal shifts. The results indicate that increasing digital infrastructure and raising public understanding of land technology are essential to the success of electronic land certificates. This invention has the potential to improve confidence in the National Land Agency and expedite the settlement of land disputes. According to Indonesian law, both paper and electronic documents are legitimate; nevertheless, for long-term use, rules pertaining to data security, technology, and public education need to be strengthened. The digital revolution of land administration requires cross-sector cooperation.
Balancing Tradition and Marital Stability: An Interdependence Theory Approach to Jilu Marriage Prohibition Natasya, Farah Vairuza; Setyobudi, Teguh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v9i1.14458

Abstract

Jilu marriage refers to a union between the first and third child in a family. The community of Rejomulyo Village believes that jilu marriage brings misfortune, household instability, and even divorce. Consequently, the prohibition of jilu is preserved as a form of local wisdom aimed at maintaining marital harmony. This study seeks to describe and analyze the concept and implementation of the jilu marriage prohibition in Rejomulyo Village through the lens of interdependence theory. The research employs an empirical legal approach with a sociological juridical perspective, incorporating qualitative data collection methods such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. Primary data were obtained from community members using snowball sampling, while secondary data were gathered from literature and legal documents. The findings reveal that jilu in Rejomulyo Village refers to the marriage of the first and third child, which is often accompanied by a ruwatan ritual as a means of warding off misfortune. Analysis through interdependence theory indicates that couples where the first child is male and the third child is female tend to experience greater marital stability compared to those with the reverse composition. This study contributes to a deeper understanding of the interplay between cultural traditions and the psychological dynamics of marriage in traditional communities.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial: Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence Setyobudi, Teguh
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629

Abstract

This study aims to explore and analyze the role of community empowerment through village government in achieving social independence. Community empowerment at the village level is a crucial strategy for increasing local capacity and social resilience. Through case studies in several villages, this study identifies various initiatives and programs implemented by village governments, including skills training, economic counseling, and infrastructure development. The results show that the active involvement of village governments in designing and implementing empowerment programs significantly contributes to increasing community social independence. These programs not only improve economic welfare and health but also encourage active community participation in the decision-making process. This study concludes that effective community empowerment through village government can accelerate the achievement of social independence and create more resilient and independent communities.
Husband and Wife Relations in Javanese Society Perspective of Legal Theory as a Manifestation of the Nation's Soul (national spirit) Setyobudi, Teguh; Wahid, Ziadul Ulum; Makky, Aisyunnada
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8766

Abstract

This research examines husband and wife relations in Javanese society using the perspective of legal theory as a manifestation of the national spirit, known as Volksgeist. The relationship between husband and wife can be understood as a reflection of cultural values and the collective spirit of society which emphasizes harmony, balance of roles and spirituality and prioritizes the involvement of the extended family in maintaining traditional values. This research shows that these relationships are often based on the principle of complementarity, where both parties contribute to creating inner harmony within the family. However, social changes triggered by urbanization, education, and globalization encouraged the adaptation of Volksgeist values to modern norms. So a legal formation process is needed that absorbs local wisdom and cultural values to create regulations that are relevant to the needs of society. The incarnation of law is needed as a link between tradition and modernity. In conclusion, husband and wife relations from the Volksgeist perspective reflect cultural values that prioritize harmony and balance of roles, but still adapt to the social changes that occur. Law as a manifestation of the national spirit plays an important role in maintaining the continuity of cultural values while providing contextual justice in husband and wife relationships.
Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia Fidhayanti, Dwi; Mohd Noh, Mohd Shahid; Ramadhita, Ramadhita; Setyobudi, Teguh; Dwi Septyanto, Mochamad Fikry
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1681

Abstract

The resolution of Sharia economic disputes through Online Dispute Resolution (ODR) in Indonesia has been growing in parallel with advancements in digital technology. In this context, the principle of confidentiality has become a crucial aspect to protect the privacy and security of the disputing parties' information. This research aims to analyze the implementation of the principle of confidentiality in ODR within arbitration institutions in Indonesia and identify the challenges and solutions related to data protection. The methodology employed is a sociological-juridical approach, utilizing primary data collected through interviews, focus group discussions (FGD), and documentation, alongside secondary data from relevant journals and regulations. The findings indicate that, while institutions such as Basyarnas and BANI have implemented various protocols to uphold confidentiality, including the use of secure digital platforms and strict regulations on data access, significant challenges remain, notably the potential for data breaches due to cyberattacks or technical negligence. Furthermore, inconsistencies in laws and legal interpretations have created legal uncertainty, which in turn impacts privacy protection. The contribution of this research is to provide recommendations for strengthening digital security standards, consistent policies, and raising awareness of the importance of confidentiality in ODR, thereby creating legal certainty and enhancing trust in the online resolution of Sharia economic disputes.
Co-Authors As-Suvi, Ahmad Qiram Dina Apriani Dwi Fidhayanti Dwi Hidayatul Firdaus Dwi Septyanto, Mochamad Fikry Faruq, Umar Al Fitriyah, Yusfa Nurul Imam Sukadi Jumain Azizi Lalu Muhammad Tamimi Makky, Aisyunnada Masykuroh, Ummi Farichatul Mohamad Sahroni Mohd Noh, Mohd Shahid Muhammad Syaiful Arif Musleh Harry Natasya, Farah Vairuza Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Ridha Zikri Ridwan, Ridwan Roibin Roibin Sinal, Mohamad Suwandi Suwandi Wahid, Ziadul Ulum