Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar Hendar Firdaus; La Ode Husen; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the effectiveness of the functions of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the functioning of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City. The results showed that the function of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar was less effective, so it needed to be effective again especially those related to the implementation of the functions of the police institution in examining and confiscating evidence of narcotics abuse; arrest and detain people suspected of carrying out the spread and abuse of narcotics; intercept telephone conversations or other telecommunications equipment related to narcotics distribution and abuse; and the Polri's function in conducting supervised surrender investigations and covert buying techniques related to the spread and abuse of narcotics in Makassar City. Furthermore, legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, and operational costs are less influential on the effectiveness of the functions of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar City.

Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Agusman Agusman; Abdul Agis; Satri Hasyim
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pendekatan keadilan restorative sebagai diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak ditingkat penyidikan, dan faktor yang menghambat pelaksanaannya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksaan pendekatan keadiilan restoratif dalam diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan instruksi pelaksanaan diversi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti judi, sabung ayam, miras serta perkelahian. Pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak antara lain: kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, Pemahaman terhadap diversi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. The research aims to analyze the implementation of the restorative justice approach as diversion in the settlement of juvenile criminal cases at the investigative level, and the factors that hinder its implementation. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research find that: The implementation of a restorative justice approach in diversion to the settlement of child criminal cases by investigators in the Legal Area of the East Luwu Police, the regulations used are Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, and instructions for implementing diversion issued by the Head of Criminal Investigation of the Police. There are several criminal acts that are very likely to be attempted to be diversified, such as gambling, cock fighting, alcohol and fighting. The implementation of diversion which failed to reach an agreement was because the victim / victim's family did not agree with the peace. Factors that hinder the implementation of restorative justice in diversion to the settlement of juvenile criminal cases include: lack of coordination between agencies that carry out diversion at the investigation level, understanding of diversion and lack of public trust in the rules for implementing diversion.

Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Karmila As’ad; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1969, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No, 26 Tahun 2000, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009; Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada, melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara termasuk tindak pidana genosida dan kejahtan terhadap kemanusiaan. The research objective to analyze the regulation of the death penalty in positive law in Indonesia. To find out and analyze the criteria for the imposition of capital punishment that does not contradict human rights. Based on the analysis of legal materials, the authors conclude that the regulation of capital punishment in positive law in Indonesia is contained in Law No. 5 of 1969, Law no. 31 of 1999, Law No. 26 of 2000, Law No. 23 of 2002, Law no. 16 of 2003 and Law No. 35 of 2009; In general, the criteria for the imposition of capital punishment that do not contradict human rights, where criminal action has implications for, goes beyond humanitarian limits, harms and threatens many humans, damages the nation's generation, destroys the nation's civilization, destroys the order on earth and harms and destroys the country's economy, including the act. genocide and crimes against humanity.

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur Andi Muhamamd Ali Surya Hasan; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyidikan orang dewasa dan anak. Hasil Penelitian, pertama Bahwa penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur Telah Terimplementasi Dengan Baik, dapat dilihat dari proses penyidikan yang telah terlaksana tidak ada penggabungan antara penyidikan orang dewasa dan anak. Kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor struktur hukum, Subtansi hukum, dan Budaya Hukum semua faktor tersebut mempengaruhi implementasi penyidikan bagi anak melalui pihak-pihak yang harus hadir dan suasana yang harus dirasakan bagi anak saat penyidikan. The research objective is to analyze the implementation of criminal investigations between adults and children and what factors affect the effectiveness of the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. The research method used is a sociological juridical approach that is qualitative in nature. Sociological juridical research used in this study is to see how the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. Therefore, the sociological juridical approach plays a very large role in seeing people's understanding of the differences in investigating adults and children. The results of the study, firstly that the investigation of criminal acts between adults and children in the East Luwu Police has been implemented properly, it can be seen from the investigation process that has been carried out there is no combination of adult and child investigations. Second, the influencing factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture, all of these factors affect the implementation of investigation for children through the parties who must be present and the atmosphere that must be felt for the child during the investigation.

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Bondan Wicaksono; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai; dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang. The research objective is to analyze the efforts to combat corruption in the management of village funds in Sinjai Regency; and influencing factors. This research is an empirical legal research. The results showed that: (1) The efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency have been implemented in accordance with the applicable laws and regulations, where the four elements of corruption are in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the eradication of the Corruption Crime the entire series of acts committed by the suspect has been fulfilled; and (2) The legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency, so that the six factors need to be empowered so that efforts to combat corruption in managing village funds it can be made effective in the future.

Masalah Hukum Terhadap Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Ryan Ardiansyah; Syamsuddin Pasamai; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak, dan solusi pendekatannya dalam mengatasi masalah hokum tersebut. Tipe penelitian normatif Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dokumentasi .Metode analisis data adalah kualitatif.Hasilnya, masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mencakup tiga perspektif yaitu pertama, perspektif sumber (input) pembentukan UU yang menjadi dasar kebijakan putusan pemidanaan, kedua, perspektif proses peradilan tindak pidana anak di lembaga peradilan umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui putusan pemidanan dengan berbagai faktor mempengaruhinya, dan ketiga, perspektif output-outcome berupa dampak positif (manfaat) dan negative produk putusan pemidanaan terhadap berbagai pihak. The research objective to analyze the legal problems arising from the criminal verdict below the minimum limit for juvenile offenders, and the solution to the approach in overcoming this legal problem. Types of normative research Data sources are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is literature study and documentation. The data analysis method is qualitative. The result is that legal problems arising from criminal decisions below the minimum limit for child offenders in the application of the Child Protection Law (UUPA) include three perspectives, first, the source perspective. (input) the formation of laws which are the basis for criminal decision policies, second, the perspective of the juvenile justice process in general justice institutions for the settlement of criminal cases through convictions with various factors affecting them, and third, the perspective of output-outcome in the form of positive impacts (benefits). and negative convictions against various parties.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Andi Ashadi Amrullah; Muhammad Syarief Nuh; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahguaan narkotika oleh remaja dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan peyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah faktor Kepribadian dan faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari responden yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman kelompoknya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkotika. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika peran serta keluarga dan lingkungan pergaulan sangat diperlukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya. The research objective was to analyze the factors that cause the abuse of narcotics by adolescents and efforts to overcome the abuse of narcotics by adolescents. The research method is empirical research. The results of the study show that the most dominant factors causing the occurrence of narcotics abuse by adolescents are personality factors and social factors. narcotics abuse. So that adolescents do not fall into the abuse of narcotics, participation in the family and social environment is needed by increasing supervision of the behavior of family members.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak M. Fachrul Trihat Modjo. A; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto; dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah Terlaksana. The research objective is to analyze the factors that influence children as offenders of narcotics abuse in Jeneponto Regency; and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. The research method is. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the factors that influence children as perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been implemented.

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Luwu Utara Debby Pratiwi; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.349 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan terhada[ tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara. Metode Penelitian mengggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis.Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu : Menerima Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Visum Et Repertum, Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi. The research objective is to analyze the implementation of investigations against [criminal acts of persecution in North Luwu Regency. The research method used juridical-sociological legal research. The results showed that the implementation of the investigation of the crime of maltreatment was the same as criminal acts in general, namely: receiving reports, summons, arrests, detention, searches, confiscation, examination, visum et repertum, settlement and submission of case files . Meanwhile, the factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment in North Luwu Regency include: Internal and External Factors. In carrying out investigations into criminal acts of persecution in North Luwu Regency, the role of the community is a supporting factor in resolving criminal cases outreach efforts from the police to the public so that people are brave enough to be witnesses.

Analisis Kriminologi Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar Harmiati Harmiati; Hamza Baharuddin; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.779 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan prostitusi/pelacuran di Kota Makassar dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar maksimal, terlihat dari upaya penanggulangan dengan cara tanpa pemidanaan seperti rehabilitasi para PSK di Panti Sosial dengan merujuk Preventif, Reprentif, dan Kuratif. Adapun motif melakukan prostitusi secara garis besar adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan atau ikut-ikutan dan faktor kesenangan. Ada pula seperti faktor internal, yaitu faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search