Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar Widya Indriani; Hambali Thalib; Abdul Agis
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative Justice dan dampak penerapannya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di kota Makassar. Metode penelitian ini kalau dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Makassar, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antara pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku. The purpose of this study was to determine and analyze the application of Restorative Justice and the impact of its application in solving cases of traffic accidents by children in the city of Makassar. This research method when viewed from the type is the type of empirical research. The results showed that in resolving cases of traffic violations that occurred at the Makassar Police, the best way is to implement restorative justice settlement, namely bringing together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute in the presence of the local police. As for the impact arising from the application of the principle of restorative justice in the settlement of cases of traffic crimes, namely there is no more conflict between victims and perpetrators, cases of continuing to court, and can affect criminal sanctions against the perpetrators.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar Muhammad Ibu Maulana Ruslan; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisa mengapa anak melakukan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak dari perspektif kriminologi; dan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar anak melakukan tindak pidana narkotika diakibatkan karena anak sangat mudah mencontoh lingkungannya sehingga anak susah membedakan yang baik atau buruk, faktor keluarga ialah ketika anak yang kurang diawasi atau tidak mendapatkan pelajaran dari lingkup keluarganya apa lagi orang tua, faktor pendidikan dengan kurangnya pendidikan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika atau tidak diajarinya sejak dini maka sangat rentang anak terlibat penyalahgunaan narkotika. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan dua cara, yaitu dengan cara pencegahan (preventif) seperti dengan melakukan penyuhan ke pelajar dan Binluh. kemudian dengan cara penindakan (represif) dimulai dari pengintaian, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan. The research objective is to analyze why children commit narcotic crimes by children from a criminological perspective; and efforts to overcome them. This type of research is empirical legal research. The results showed that the factors that cause the narcotics crime committed by children in the city of Makassar are environmental factors which are the biggest factor for children committing narcotics crimes caused because children imitate their environment very easily so that children find it difficult to distinguish good or bad, family factors are when the child is Less supervised or not getting a lesson from the scope of their family, especially their parents, the educational factor with the lack of education related to the dangers of narcotics abuse or not being taught from an early age means that the range of children involved in narcotics abuse is very wide. The efforts of law enforcement officers in overcoming narcotics crimes committed by children in two ways, namely by means of prevention (preventive) such as by providing counseling to students and Binluh. then by means of repression (repressive) starting from reconnaissance, investigation, investigation, arrest and detention.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar Muhammad Faisal Kamarudin; Abdul Agis; Ahmad Fadil
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris. Kesimpulan penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar adalah Faktor kesulitan terhadap saksi yang masih menghambat kepolisian dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat; Faktor kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika; Faktor mental atitude para penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena faktanya di masyarakat ada yang beranggapan atitude para penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika terkesan tebang pilih. Research purposes: (1) To find out and analyze the law enforcement of narcotics abuse in Makassar; (2) To find out and analyze what factors influence the law enforcement of narcotics abuse in Makassar. The research method used in this paper is empirical research. Research conclusions: (1) Law enforcement against narcotics misuse in the city of Makassar is carried out by using penal and non-penal means. (2) Factors that influence law enforcement against narcotics abuse in the city of Makassar are the difficulties for witnesses who are still hampering the police in handling narcotics abuse in the community; The financial capability factor is one of the factors that influence law enforcement against narcotics abuse; Mental factor atitude of law enforcement also influences law enforcement against narcotics abuse because the fact is that there are those in the community who assume that the attitudes of law enforcers in the eradication of narcotics crime seem to be selective.

Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan Aswan Afandi; Hambali Thalib; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu penegakan hukum di masa akan datang. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya operasional kurang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia termasuk anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mencukupi, biaya operasional serta sarana dan prasana pendukung kegiatan juga masih kurang tersedia dan memadai, wilayah hukum yang cukup luas, dan kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam membantu pihak BNN menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of narcotics distribution and abuse prevention in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province was implemented less effectively, including non-penal means which included: pre-emptive efforts, preventive measures, and repressive efforts that had been carried out by the police in the applicable laws and regulations. . Likewise, the means of punishment through the existence of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as a conducive condition that greatly helps law enforcement in the future. Factors of legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, operational costs do not affect the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, due to limited human resources including members of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, which are still insufficient, operational costs and facilities and supporting infrastructures for activities are also still lacking and adequate, a fairly wide legal area, and public awareness is also still low in helping the BNN to overcome the circulation and abuse of narcotics.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Mastur Mastur; Syamsuddin Pasamai; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency. the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency

Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Agung Riyadi; Abdul Agis; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui implementasi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri Sragen, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penjatuhan pidana ambahan berupa uang pengganti, serta memberikan solusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum yaitu konsep hukum administrasi negara dan hukum hukum pidana. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kota Makassar Emelia Fitriani; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyak masyarakat enggan untuk melakukan diversi terutama pihak korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi di wilayah hukum peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian bahwa penegakan hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang diversi. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion in the juvenile justice system and to identify and analyze the factors that influence the implementation of diversion in the criminal justice system. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that the implementation of diversion in the criminal justice system had been implemented but was still ineffective because there were still many people reluctant to do diversion, especially the victims. Factors affecting the implementation of diversion in the jurisdiction of juvenile justice are legal substance, legal structure, and legal culture. Research recommendations that law enforcement still need to conduct socialization or legal counseling to the community because there are still people who do not understand about diversion.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Kejaksaan Negeri Jeneponto Abd. Rahman; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. This research aims to analyze the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by the Attorney, as well as what factors inhibit the implementation. This research is empirical law research. The result of the research shows that the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by Jeneponto Prosecutor's Office is through the action of judicial intelligence operation, case development technique by utilizing whistle blower and justice collaborator and investigative audit technique as search and data collection method, information and other findings to find out the truth or even a fact error in coordination with BPK / BPKP. Factors that hamper the investigation of corruption in the field of procurement of goods and services are the limited number of human resources to the Prosecutor who conducts intelligence and examination activities in place and limited funding sources / budget handling cases in investigation activities.

Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Dian Arthauly Pangaribuan; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu serta Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1). pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dinyatakan “Efektif”. pemidanaan dengan landasan undang-undang nomor. 35 tahun 2009 dapat diterapkan khususnya pada Pasal 127 ayat 1 serta memberikan efek jera karena pemidanaan di Kabupaten Pasangkayu juga mengurangi pelaku-pelaku residivis. beberapa faktor pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain pelaku relatif muda, sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. hakim berkeyakinan pelaku tindak pidana narkotika dapat dibina sebaik-baiknya di LAPAS setempat. 2). Faktor yang dominan berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana narkotika adalah faktor substansi hukum, kesadaran hukum pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum dan pembinaan di LAPAS. sedangkan faktor struktur Hukum tidak terlalu berpengaruh. This study aims to see and analyze the crime of narcotics crime in Pasangkayu Regency and to analyze the factors that influence the convictions of narcotics crime in Pasangkayu Regency. The results showed that: (1). Criminal charges against narcotics at the Pasangkayu district court in Pasangkayu Regency within the period 2015 to 2019 can be declared "Effective". punishment based on statute number. 35 of 2009 can be applied in particular to Article 127 paragraph 1 and provides a deterrent effect because the punishment in Pasangkayu Regency also reduces recidivists. Several factors were considered by the judge in his decision, among others, the perpetrator was relatively young, polite and did not complicate the trial and the defendant was the backbone of the family. The judge believes that narcotics crime can be properly managed in the local LAPAS. 2). The dominant factors that influence the onset of narcotics crime are legal substance factors, legal awareness of promiscuity, unemployment, legal socialization and guidance at LAPAS. while the legal structure factor is not very influential.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Irdin Riandi Thahir; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Efektifitas Penegakan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Serta Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1).Pelaksanaan Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Berjalan Kurang Efektif.2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Ialah Factor Substansi Hukum, Factor Struktur Hukum, Factor Sarana Dan Prasarana, Factor Kesadaran Hukum, Factor Budaya Hokum Masyarakat. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against victims of criminal acts of rape against children during the examination process at the Pasangkayu District Court and to determine and analyze the factors that affect legal protection for victims of criminal acts of rape against children in the Pasangkayu District Court. The results showed that: (1). The implementation of law enforcement on sexual crimes against children during the examination process at the Pasangkayu District Court was less effective. 2). The factors that influence law enforcement of sexual crimes against children in the Pasangkayu District Court are legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, legal culture factors in the community.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search