Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon: Studi Kasus : Kecamatan Coblong Muhammad Ernanda Pramadhika; Ernady Syaodih
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrpwk.v2i2.1318

Abstract

Abstract. Low Carbon Development is one of the concepts from Paris Agreement that has emerged as a form of concern for the increasing of global temperature. In Indonesia this concept is ratified into Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change. However, the support from the Bandung City government to implement this concept, especially in Coblong District, is still lacking. Therefore, in this study, the author will try to identify the success rate of the Bandung City government in implementing this concept in Coblong District based on 6 indicators which include (1) Patterns of energy use, (2) Social life, (3) Carbon emissions and the environment, (4) Public mobility, (5) Waste management, (6) Water and waste management. The purpose is to identify the extent of the bandung city government's performance level towards the implementation of low-carbon development. This research uses a qualitative descriptive approach method using data triangulation. The result of this study is that the low-carbon development carried out by the Bandung City government has not been good enough. This is seen from the fact that there are still quite a lot of problems in every variable of low-carbon development. Abstrak. Pembangunan Rendah Karbon merupakan salah satu konsep yang muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya kenaikan suhu global. Konsep ini muncul sejak di adakannya Perjanjian Paris. Di Indonesia konsep ini diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Meskipun begitu dukungan dari pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan konsep ini khususnya di Kecamatan Coblong masih kurang. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan mencoba mengidentifikasi sudah sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung konsep ini di Kecamatan Coblong didasarkan kepada 6 indikator yang meliputi (1) Pola pengunaan energi, (2) Kehidupan sosial, (3) Emisi karbon dan lingkungan, (4) Mobilitas publik, (5) Pengelolaan sampah, (6) Pengelolaan air dan limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi pembangunan rendah karbon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan rendah karbon yang dilakukan pemerintah Kota Bandung belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak masalah pada setiap variabel dari pembangunan rendah karbon.
Pariwisata Ramah Disabilitas: Praktik di Kota Bandung dan Sekitarnya Rochman, Gina Puspitasari; Afiati, Afiati; Aji, Riswandha Risang; Syaodih, Ernady
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 19, No 1 (2023): JPWK Volume 19 No. 1 March 2023
Publisher : Universitas Diponegoro, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

Abstract

Indonesia memiliki banyak destinasi wisata dan penyandang disabilitas kerap menghadapi keterbatasan akses berwisata. Studi empiris mengenai pariwisata ramah disabilitas juga masih terbatas di Indonesia. Studi ini bertujuan mengindentifikasi sejauh mana praktik pariwisata ramah disabilitas di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Ketiga wilayah ini memiliki ragam wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata belanja.  Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode analisis isi terhadap hasil wawancara, dokumen, hasil studi dan regulasi terkait. Sebanyak 15 informan kunci diwawancara dan 10 destinasi wisata di tiga wilayah tersebut diobservasi. Pariwisata ramah disabilitas menekankan aksesibilitas terhadap atraksi wisata sehingga penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dan tujuannya berwisata tanpa khawatir. Studi ini berfokus pada eksplorasi penerapan wisata ramah dengan menekankan pada faktor atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan layanan tambahan.  Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya belum ramah disabilitas. Fasilitas dan layanan masih bersifat universal dan beberapa diantaranya memudahkan disabilitas berwisata, seperti tersedianya jalur pedestrian dan pintu masuk yang lebar. Namun, klasifikasi raba dengar, jalur pemandu, kepekaan terhadap disabilitas dan keterampilan komunikasi dari pekerja wisata, dan media visual interaktif belum tersedia. Pengelola wisata dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah belum memperhatikan kebutuhan fasilitas dan layanan berdasarkan tipe disabilitas yang mana membutuhkan fasilitas dan layanan yang berbeda dalam berwisata.
Tourism Village Development Based on Participatory Planning Fardani, Irland; Verry Damayanti; Ernady Syaodih; Hani Burhanudin
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.2988

Abstract

The Bandung Regency Government plans to develop 100 tourist villages with the aim of accelerating the economic growth of the surrounding community. One of the potential tourist villages in Bandung Regency is Baros Village. Baros village has good potential to be developed, but there is no tourism planning for the village. In this study a participatory approach was used or in tourism it is better known as Community Based Tourism Development. The analysis used in this study is the 4A and SWOT analysis. From the results of the analysis carried out, it was found that the village of Baros has strengths in terms of various natural conditions and cultural values. The development of the tourism area is divided into 3 zones, namely the core zone, buffer zone and service zone.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SITEPLAN PUSAT KAWASAN WISATA DESA BAROS Fardani, Irland; Damayanti, Very; Syaodih, Ernady; Burhanudin, Hani
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v8i2.6382

Abstract

Pemerintah Kabupaten Bandung berencana untuk mengembangkan 100 desa wisata dengan sasaran mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Target pengembangan 100 desa wisata tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan 50 desa rintisan, desa wisata dengan kekuatan kearifan lokal salah satunya adalah Desa Baros. Salah satu permasalahan Desa Baros dalam pengembangan pariwisata adalah belum adanya sebuah ikon pariwisata, yang menjadi pusat pariwisata di Desa Baros. Tujuan dari program PKM adalah penyediaan siteplan pada Pusat Kawasan Wisata Desa Baros. Pada Perancangan siteplan digunakan metode perencanaan partisipatif, yaitu dengan cara melakukan pendekatan dan pendampaingan kepada masyarakat, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlaibat secara langsung dalam proses penyusunan siteplan pusat kawasan pariwisata. Pada Tangal Perencanaan 7 Juni 2023, dilakukan kegiatan focus group discussion (FGD) yang dihadiri oleh 13 orang yang merupakan perwakilan masyarakat dan dilanjutkan dengan wawanca ra mendalam yang melibatkan kepala desa, sekertaris desa, ketua RW, dan tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan perencanaan partisipatif memperlihatkan adanya kebutuhan sebuah siteplan pusat kawasan wisata Desa Baros yang terdiri dari area kolam renang, wisata ATV, camping ground, dan pusat ekonomi.
Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota Bandung Mahardika, Galih; Syaodih, Ernady; Chofyan, Ivan
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v18i1.1642

Abstract

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Menindaklajuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung). Arahan kebijakan KP2B Kota Bandung sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di 3 kecamatan. Namun belum eksplisit menyebutkan KP2B, detail lokasi dan luasannya baru berupa arahan kecamatan. Penelitian ini menggunakan metoda Analisa overlay dan SWOT. Dari hasil analisa overlay Kecamatan Mandalajati tidak dapat lagi dimasukan kedalam usulan KP2B karena sudah beralih fungsi menjadi Lahan Pemakaman. Lokasi KP2B yang sesuai dan dapat dipertahankan adalah yang berlokasi di Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru. Diperlukan penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara eksplisit dalam batang tubuh maupun peta perda Revisi RTRW Kota Bandung agar memiliki kekuatan hukum.
Penyusunan Masterplan Desa Wisata Halal Kutawaringin Berbasis Masyarakat Widagdo, Rama Arianto; Fardani, Irland; Damayanti, Verry; Syaodih, Ernady; Burhanudin, Hani; Ayudia, Jasmin Putri; Mauludin, Alldy
Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Vol 7, No 3 (2024): Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstormin
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/japhb.v7i3.6827

Abstract

Desa Kutawaringin merupakan satu dari 50 desa rintisan di Kabupaten Bandung yang ditetapkan sebagai desa wisata dengan kekuatan kearifan lokal pada Tahun 2022. Seiring dengan pengembangannya, hingga saat ini Desa Kutawaringin belum memiliki masterplan pengembangan yang dapat mengarahkan pengembangan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek terkait. Masterplan perlu disiapkan sebaik mungkin dan sesuai dengan aspirasi masyarakat agar dokumen yang dihasilkan dapat menjadi arah pembangunan terbaik bagi masyarakat desa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan Desa Wisata Halal melalui kegiatan sosialisasi dan dari sisi ketersediaan pedoman yang komprehensif berupa Masterplan Desa Wisata Halal. Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Tourism Development. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan focus group discussion lalu diolah menggunakan analisis isi dan analisis spasial. Kegiatan pengabdian ini berhasil menghasilkan suatu desain pengembangan kawasan wisata halal yang menampung aspirasi masyarakat desa dengan baik. Integrasi pendapat dan aspirasi masyarakat lokal menjadi hal yang substansial untuk memastikan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.
Halal Tourism Village Development Concept Fardani, Irland; Damayanti, Verry; Syaodih, Ernady; Burhanudin, Hani; Widagdo, Rama Arianto
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 41, No. 1, (June 2025) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v41i1.5046

Abstract

Kutawaringin Village is the first village to officially become the first economy-based village in Bandung Regency. Kutawiringin village has good potential to be developed, Tourism activities in Kutawaringin village are centered on Cipeer Hill. In the Kutawaringin village there is a problem with the planning of the tourism and there is nothing unique in the tourism. In this study a participatory approach was used or in tourism it is better known as Community Based Tourism Development. The analysis used in this study is the 4A analysis. From the results of the analysis carried out, it was found that the village of Kutawarining wants to add more attraction in their tourism area, mantain the local culture and promote the traditional foods form their local community. All of these additional components are covered by the concept of halal tourism, so tourism in Kutawaringin has unique theme of toursim if it compare with another tourism area.
Destination Cileuweung: Crafting a Comprehensive Masterplan for Tourism Development in Cileuweung Village, Cimahi City Syaodih, Ernady; Damayanti, Verry; Fardani, Irland; Widagdo, Rama Arianto; Burhanudin, Hani; Wildan, Fachri Hilmansyah; Djiwangsa, Farell Hakeem Ihza; Mufid, Sa'dan; Napitupulu, Bertha Anissa Maisarah
ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 14 No. 1 (2026): (Januari, 2026) Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Sai
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/ethos.v14i1.7655

Abstract

Abstract. Cileuweung Village in Cimahi City has the potential for educational tourism based on cattle farming and dairy products; unfortunately, it has not been optimally managed. This study aims to develop a master plan for the development of a community-based tourism village by involving the community and local government. Through field observation, literature study, and Focus Group Discussion (FGD) with the participation of local residents, we gather data to help understand more about the village and find the right direction for its development. The results of the study show that Cileuweung Village has tourism potential in the form of beautiful natural scenery, a cool climate, camping areas, cattle farms, plantations, small dairy processing industries, wood waste crafts, and local wisdom. The community and government are very enthusiastic about developing a tourist village, but face obstacles in the form of limited tourism infrastructure, human resource readiness, and minimal promotion. The master plan developed includes two zones with ten key functional areas. The participatory approach is expected to actualize sustainable tourism village development, improve community welfare, and preserve local culture and the environment