Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Jentera Hukum Borneo Journal of International Multidisciplinary Research Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Ergina Faralita
UIN Antasari Banjarmasin
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
The Role Of Batulicin Class III Community Institution In Developing Teenage Prisoners Abusing Narcotics Nila Alda Sari; Ergina Faralita
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.404

Abstract

Abstract The abuse and danger of narcotics is increasing and it cannot be denied that among teenagers and students it can be said to be difficult to overcome. Indonesia is a legal state that provides punishment for perpetrators of violations and crimes, so there are correctional institutions available as a place of guidance and protection for those who are punished for what they have done. The research method used in this research is empirical legal research with a legal sociology approach. The results of the research show that the Batulicin Class III Penitentiary, in cultivating teenage convicts who abuse narcotics, has provided quite good protection, guidance and security for the inmates, even though the security officers and there is not as much guidance as other correctional institutions, but they provide guidance in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Keywords : Narcotics, Teenagers, Correctional Institutions Abstrak Penyalahgunaan dan bahaya narkotika semakin meningkat dan tidak bisa di pungkiri di kalangan remaja dan pelajar dapat di katakan sulit untuk di atasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan hukuman bagi para pelaku pelanggaran dan kejahatan maka tersedianya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perlindungan bagi mereka yang mendapatkan hukuman dari apa yang telah mereka lakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika sudah memberikan perlindungan, pembinaan dan keamanan yang cukup baik bagi para warga binaan, walaupun petugas penjagaan dan pembinaan belum sebanyak seperti Lembaga Pemayarakatan yang lainnya tetapi mereka memberikan pembinaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kata Kunci : Narkotika, Remaja, Lembaga Pemasyarakatan
Supervisory Role of The Republic of Indonesia Judicial Commission Liaison Office in The Province South Kalimantan Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya; Ergina Faralita
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.407

Abstract

Abstract This research aims to determine the role of the Judicial Commission Liaison. The Judicial Commission Liaison is a specific institution regulated in Judicial Commission Regulation Number 1 of 2017 concerning the formation, structure and work procedures of Judicial Commission Liaison in the regions. Its function is to assist the implementation of the duties of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia at the regional level. The South Kalimantan Judicial Commission Liaison was established in 2022. The South Kalimantan Judicial Commission Liaison is still facing a number of obstacles, both from internal and external factors of the institution. This research uses empirical legal research. The nature of this research is qualitative, namely a research process with results in the form of analytical descriptive data. Based on the method used, the research results were obtained as follows: first, the role of the South Kalimantan Judicial Commission Liaison with Judges regarding monitoring and supervision has been maximized in carrying out their duties, in accordance with Article 20 of Law Number 18 of 2011 in the context of maintaining and upholding the honor, nobility and behavior of judges, the Liaison Role of the South Kalimantan Judicial Commission reflects efforts to maintain the honor, nobility and behavior of judges in the region. With community involvement in providing reports and openness in the monitoring process. Several problems that need to be updated include: (i) the lack of human resources available at the Judicial Commission Liaison for the South Kalimantan region, (ii) the limited authority possessed by the Judicial Commission Liaison, and (iii) lack of optimization of the budget given to the institution the. Keywords: Judicial Commission, Judicial Commission Liaison, Judge Supervision Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Penghubung Komisi Yudisial merupakan lembaga yang spesifik diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia di tingkat daerah. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan berdiri sejak tahun 2022. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik itu dari faktor internal maupun eksternal lembaga. Penelitan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitan ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitan sebagai berikut: pertama, peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan terhadap Hakim mengenai pemantauan dan pengawasan sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan mencerminkan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan dan keterbukaan dalam proses pengawasan. Beberapa masalah yang perlu diperbaharui antara lain adalah: (i) kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan, (ii) keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial, dan (iii) kurangnya optimalisasi anggaran yang diberikan kepada lembaga tersebut. Kata kunci: Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Program Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa Pada Pilkada 2024 Radifa Nazhma Muntazhira; Ergina Faralita
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan program-program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mahasiswa pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai inisiatif Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan berbagai program, termasuk "Bawaslu Goes to Campus" dan pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif, yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pengawasan pemilu dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam memastikan proses Pilkada yang transparan dan adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan Pilkada sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan mencegah kecurangan dalam pemilu.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABALONG Norliana Norliana; Ergina Faralita
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.622

Abstract

Agricultural land conversion resulting from infrastructure development and increasing spatial demands potentially threatens the sustainability of food production in Tabalong Regency, one of the supporting regions of Indonesia’s new capital, Nusantara. This study aims to analyze the implementation of Tabalong Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and the factors influencing its implementation. This study employed a qualitative method with an empirical legal or socio-legal approach. Informants were purposively selected from regional government agencies responsible for agriculture and spatial planning and from farmers cultivating land within designated sustainable agricultural areas. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis and were examined using George C. Edward III’s policy implementation framework, comprising communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings demonstrate that the regulation has been implemented through the designation of sustainable food agricultural areas, the provision of agricultural production assistance, and supervision of land use. Nevertheless, its implementation remains suboptimal because policy dissemination is uneven, public understanding is limited, irrigation infrastructure and agricultural incentives are inadequate, land data are not fully integrated, supervision is inconsistent, and implementing regulations have not yet been issued. This study confirms that effective agricultural land protection cannot rely solely on land designation and conversion prohibitions but requires technical regulations, cross-sectoral coordination, economic support for farmers, integrated information systems, and participatory supervision.
Co-Authors Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya Ahdiyatul Hidayah Ahmadi Hasan Akhmad Nazar Virgiawan Arie Sulistyoko Astiana Dian May Syifa Diki Sosano Faturrahman Fahrozi Jayawarsa, A.A. Ketut Mida Mar`atus Sholihah Muhammad Akrie Muhammad Fahmi Al-Amruzi Nila Alda Sari Norliana Norliana Nur Wakhidah NURUL HIKMAH Radifa Nazhma Muntazhira Rasyid Rizani Rif’an Syafruddin Rofika Dwi Permata Sari