Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Research Report - Social Science JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Ekonomika Manajemen Dan Bisnis Student Research Journal JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Contemporary Public Administration Review (CoPAR)
Kristian Widya Wicaksono
Universitas Katolik Parahyangan
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Kristian Widya Wicaksono; Hubertus Hasan Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.163-168

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsipprinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.AbstractThe implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA Kristian Widya Wicaksono; Tutik Rachmawati
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1525.641 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengukur keberhasilan implementasi dari PERDA No. 4 Tahun 2011 dalam perspektif kepatuhan (compliance). Dengan menggunakan teori kepatuhan berdasarkan pada Weaver dan di kombinasikan dengan teori implementasi kebijakan publik yang lainnya(Van Meter dan Van Horn, Bridgman & Davis, Howlett and Ramesh, Lindblom, Patton & Sawicki, Linder and Peters), maka tingkat kepatuhan kelompok target (target group) dari kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima diukur dengan menggunakan 6 indikator. Enam indikator tersebut adalah yaitu (1) Pemberlakuan Insentif dan Sanksi yang lemah, (2) Permasalahan Pengawasan, (3) Keterbatasan Sumberdaya, (4) Kurangnya Kemandirian Kelompok Sasaran dalam Pengambilan Keputusan (5) Keterbatasan Informasi serta (6) Perilaku dan Nilai. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yaitu evaluasi dan evolusi (reshape dan redesign) kebijakan penataan dan pembinaanPKL bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung.
PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN PENGEMBALIAN ANAK PUTUS SEKOLAH KE BANGKU PENDIDIKAN DI WILAYAH CIDADAP Tutik Rachmawati; Susana Ani Berliyanti; Gina Ningsih Yuwono; Kristian Widya Wicaksono; Trisno Sakti Herwanto
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1800.344 KB)

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencapai enam hal. Pertama, peningkatan kesadaran para orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kedua, Penguatan kelembagaan local tingkat kelurahan. Ketiga, mencegah anak putus sekolah, terutama mereka yang rawan DO baik karena pergaulan, lingkungan maupun kemiskinan. Keempat, mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, baik pendidikan formal ataupun Program Paket A, B, atau C. Kelima, membangun jejaring dengan LSM atau lembaga yang menangani Program Paket Pendidikan Luar Sekolah. Keenam, mengadvokasi lembaga pemerintah terkait (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) untuk menjamin hak anak dalam pendidikan termasuk didalamnya adalah pendidikan life skills bagi anak putus sekolah. Lokasi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kelembagaan, training metode belajar untuk guru dan mahasiswa pendamping, pendampingan belajar bagi anak rawan DO, pendampingan anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah, serta mediasi masyarakat dengan lembaga pemerintah dan NGO.
Aplikasi Prinsip-prinsip RIA dalam proses Formulasi Peraturan Daerah Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2008, ISSN 1412 - 70405
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1773.277 KB)

Abstract

One of the implementations of good governance can be reflected in the capability of local government in making good regulations. In Public Administration science, such capability is often referred to as good regulatory governance. This means that people as taxpayers deserve quality service from local government, one of them is through local regulation  that benefits the people. It is because of this that we need to identify some effectives guidelines that could direct local government in issuing regulations.One of the guidelines is called Regulation Impact Assessment (RIA). RIA is a policy evaluation tool that would systemically assess the positive and negative influence of a particular policy being currently proposed (Asian Development Bank, 2003). RIA has several principles, among others are Principle of Neutrality in Competition, Principle of Effective Minimum Regulatory Needs, Principle of Participation and Transparancy, and Principle of Budget-Interest Effectiveness.Keywords: Governance, Regulation and Democracy
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Kristian Widya Wicaksono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.827 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7523

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.
The Significance of Village Data for Village Development: Students’ Community Development Program Experience (Kuliah Kerja Lapangan) – Universities Contribution to Village Development Tutik Rachmawati; Trisno Sakti Herwanto; Kristian Widya Wicaksono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 21, No 2 (2017): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.024 KB) | DOI: 10.22146/jkap.26352

Abstract

It is common knowledge that development planning at the village level is rarely based on valid and updated data. Students and lecturers in the Public Administration Department Parahyangan Catholic University, who have been working with villages in West Java Province for several decades encountered situations to support that argument. It is difficult to obtain valid and updated data to use as evidence in developing initiatives and programs for the village development. Students’ Community Development Program (Kuliah Kerja Lapangan henceforth KKL themed  Universities Contribution to Village Development  was initiated with the goal of  improving  the quality of data in rural areas (Garut District) by  collecting and updating village data,  developing the capacity of  village government leaders and staff to collect and update village data on their own. This paper discusses three major works that the Students’ Community Development Program (KKN) themed Universities Contribution to Village Development have made. The three areas relate to 1) elaboration of the logic of the program; (2) discussion of the process of data collection and analysis of data in the three villages; and (3) discussion of output and outcomes of the program. Research action, as Lewin argues, has three goals: to advance knowledge; to improve a concrete situation; and to improve behavioral science methodology. This paper presents a case study that shows the existence of a problem in a community, and concrete actions taken to solve it   through the application of knowledge acquired through Community Development Program (KKL) experience of Universitas Membangun Desa. 
QUO VADIS GRANDES ECOLES: ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA) Kristian Widya Wicaksono
NATAPRAJA Vol 8, No 2 (2020): Administrative Reform
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jnp.v8i2.32453

Abstract

In France, to reach a good career as the high-rank of government officials, people must join the Ecole National d’Administration (ENA). This situation put the ENA graduates (enarques) in the strategic position as the administrative elite but this special privilege gives the word egalité within higher education a hollow sound. This paper wants to know the impact of Ernarques on the merit system recruitments of high-rank civil servants. The method used in this paper writing is a systematic literature review. The results of this study show that it is not compulsory to dissolve ENA but we should treat ENA as an ordinary school for Public Administrator. Then, it is important to create another university that has the same concentration and access as ENA to procreate a fair competition. Finally,  we must invite diverse graduates to join the high-rank position to encourage innovation and competitive nuance in the public organization.
KETERLIBATAN KOMUNITAS (COMMUNITY ENGAGEMENT) DALAM PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23689

Abstract

Abstract: Top-down approaches are more likely to represent the interests of elite decision makers in determining the decisions of the development program to be implemented. Therefore, the alternative development movement emerged as a form of criticism of the top-down pattern of development. This development movement emphasizes the active involvement of the community in the development process by placing the community as the main center of development purpose. Since then, various concepts have emerged about development such as participation, community empowerment, capacity building, participatory budgeting, and so on. As time changes, the concepts of participation begin to change toward a new concept called engagement. This paper tries to contribute ideas about community engagement in community development and the ideas are expected to be used by community leaders to build community commitment in carrying out development in accordance with their needs and appropriately addressing their problems.
Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9855.887 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.20190

Abstract

Political transformation has led to public management reform in Indonesia. Theoretically, the aim of public management reform is to make a systematic adjustment for public sector organizations to be more adaptive and responsive to the dynamics of the current political situation, especially the needs and demands of citizens and market participants. To strengthen the implementation of public management reforms we need to explore more varied ideas through academic discussions. Therefore, this paper aims to analyze the adaptation of the seven basic values of New Public Service (NPS) in the practice of public management reform. This paper uses an exploratory method intended to obtain a valid understanding of the NPS and its translation into the practice of Indonesian public management reform. The results of this paper show that to carry out public management reforms we need three high-performance functioning components: citizen empowerment, the professionalization of bureaucracy and strategic leadership.   Transformasi politik telah mendorong terjadinya reformasi manajemen publik di Indonesia. Secara teoritik, tujuan reformasi manajemen publik adalah untuk membuat penyesuaian sistematis bagi organisasi sektor publik agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika situasi politik saat ini, terutama kebutuhan dan tuntutan warganegara dan pelaku pasar. Untuk memperkuat pelaksanaan reformasi manajemen publik kita perlu untuk menggali ide yang lebih variatif melalui diskusi akademis. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menganalisis tentang adaptasi tujuh nilai dasar New Public Service (NPS) dalam praktik reformasi manajemen public. Tulisan ini menggunakan metode eksplorasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang valid tentang NPS serta penerjermahannya ke dalam praktik reformasi manajemen publik Indonesia. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa untuk melakukan reformasi manajemen publik kita memerlukan tiga komponen yang berfungsi dengan kinerja tinggi yaitu: pemberdayaan warga negara, profesionalisasi birokrasi dan kepemimpinan strategis. 
TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018) Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.573 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.19895

Abstract

The decentralization policy in Indonesia puts the local government as the main actor to bring their community to achieve their common purpose and goal. Thus, the local government needs to be empowered so they will have a capacity to make a significant breakthrough in their decisions and actions. In line with that need, the Indonesia central government issues a law called local innovation to develop the performance of government operation and enable the acceleration of people wealth improvement. The purpose of local innovation law is also to protect local government innovation and increase in number of local government innovations. Besides the law instrument, the attention from central government by recognizing the innovative program that has been done by local government is also very important. Therefore, the Ministry of Administrative Reform provides an award for local government innovation as an incentive for local government creative efforts.This study is conducted to explore the valid concept of public sector innovation. Furthermore, this paper will provide a reflective analysis of the three innovative programs initiated by the local government in Surabaya City based on the perspective of typologies of public sector innovation. An exploratory approach is utilized in this paper to gain valid understanding about the concept of public sector innovation and its typologies in the local level.The result of this study shows that innovation and public sector innovation is a set of academic concepts which related with newness and change and it has a serious intent to improve the quality of input, product and its impact on the customer needs. Moreover, the three innovative programs of Surabaya City local government are fulfilled four criteria of the typologies of public sector innovation, which are the creation of new service, process innovation, administrative innovation, and conceptual innovation.
Co-Authors ADITYA NUGRAHA Bessie, Loudewyk Marcelano Leyriz Gina Ningsih Yuwono Hubertus Hasan Ismail Komang Monday Sari Marsha Medina Zhabilla Maulidza, Muhammad Monim, Oktovina Hanani Kristin Novia Angelita Margaretha Silitonga Raykevin Bagus Julian Maramis Rima Rahmawati Simanjorang, Jeffri Yosep Simbolon, Arianro Agustinus Parmantoba Susana Ani Berliyanti, Susana Ani Thesalonica Angeline Lesmana Trisno Sakti Herwanto Tutik Rachmawati