Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Research Report - Social Science Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara The World of Public Administration Journal Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Contemporary Public Administration Review (CoPAR)
Kristian Widya Wicaksono
Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.281-286

Abstract

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola secara mandiri urusan domestiknya mulai dari proses formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemda diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efesien sumber-sumber yang tersedia,mengatasi masalah publik seperti dampak buruk eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas pasar,mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar (market flliure) dalam hal ini menyediakan barang publik (public goods) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar. Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the needs of local communities. In exercising its authority, the government is expected to manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Kristian Widya Wicaksono; Hubertus Hasan Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.163-168

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsipprinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.AbstractThe implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA Kristian Widya Wicaksono; Tutik Rachmawati
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1525.641 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengukur keberhasilan implementasi dari PERDA No. 4 Tahun 2011 dalam perspektif kepatuhan (compliance). Dengan menggunakan teori kepatuhan berdasarkan pada Weaver dan di kombinasikan dengan teori implementasi kebijakan publik yang lainnya(Van Meter dan Van Horn, Bridgman & Davis, Howlett and Ramesh, Lindblom, Patton & Sawicki, Linder and Peters), maka tingkat kepatuhan kelompok target (target group) dari kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima diukur dengan menggunakan 6 indikator. Enam indikator tersebut adalah yaitu (1) Pemberlakuan Insentif dan Sanksi yang lemah, (2) Permasalahan Pengawasan, (3) Keterbatasan Sumberdaya, (4) Kurangnya Kemandirian Kelompok Sasaran dalam Pengambilan Keputusan (5) Keterbatasan Informasi serta (6) Perilaku dan Nilai. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yaitu evaluasi dan evolusi (reshape dan redesign) kebijakan penataan dan pembinaanPKL bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung.
PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN PENGEMBALIAN ANAK PUTUS SEKOLAH KE BANGKU PENDIDIKAN DI WILAYAH CIDADAP Tutik Rachmawati; Susana Ani Berliyanti; Gina Ningsih Yuwono; Kristian Widya Wicaksono; Trisno Sakti Herwanto
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1800.344 KB)

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencapai enam hal. Pertama, peningkatan kesadaran para orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kedua, Penguatan kelembagaan local tingkat kelurahan. Ketiga, mencegah anak putus sekolah, terutama mereka yang rawan DO baik karena pergaulan, lingkungan maupun kemiskinan. Keempat, mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, baik pendidikan formal ataupun Program Paket A, B, atau C. Kelima, membangun jejaring dengan LSM atau lembaga yang menangani Program Paket Pendidikan Luar Sekolah. Keenam, mengadvokasi lembaga pemerintah terkait (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) untuk menjamin hak anak dalam pendidikan termasuk didalamnya adalah pendidikan life skills bagi anak putus sekolah. Lokasi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kelembagaan, training metode belajar untuk guru dan mahasiswa pendamping, pendampingan belajar bagi anak rawan DO, pendampingan anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah, serta mediasi masyarakat dengan lembaga pemerintah dan NGO.
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Kristian Widya Wicaksono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.827 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7523

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.
The Significance of Village Data for Village Development: Students’ Community Development Program Experience (Kuliah Kerja Lapangan) – Universities Contribution to Village Development Tutik Rachmawati; Trisno Sakti Herwanto; Kristian Widya Wicaksono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 21, No 2 (2017): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.024 KB) | DOI: 10.22146/jkap.26352

Abstract

It is common knowledge that development planning at the village level is rarely based on valid and updated data. Students and lecturers in the Public Administration Department Parahyangan Catholic University, who have been working with villages in West Java Province for several decades encountered situations to support that argument. It is difficult to obtain valid and updated data to use as evidence in developing initiatives and programs for the village development. Students’ Community Development Program (Kuliah Kerja Lapangan henceforth KKL themed  Universities Contribution to Village Development  was initiated with the goal of  improving  the quality of data in rural areas (Garut District) by  collecting and updating village data,  developing the capacity of  village government leaders and staff to collect and update village data on their own. This paper discusses three major works that the Students’ Community Development Program (KKN) themed Universities Contribution to Village Development have made. The three areas relate to 1) elaboration of the logic of the program; (2) discussion of the process of data collection and analysis of data in the three villages; and (3) discussion of output and outcomes of the program. Research action, as Lewin argues, has three goals: to advance knowledge; to improve a concrete situation; and to improve behavioral science methodology. This paper presents a case study that shows the existence of a problem in a community, and concrete actions taken to solve it   through the application of knowledge acquired through Community Development Program (KKL) experience of Universitas Membangun Desa. 
QUO VADIS GRANDES ECOLES: ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA) Kristian Widya Wicaksono
NATAPRAJA Vol 8, No 2 (2020): Administrative Reform
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jnp.v8i2.32453

Abstract

In France, to reach a good career as the high-rank of government officials, people must join the Ecole National d’Administration (ENA). This situation put the ENA graduates (enarques) in the strategic position as the administrative elite but this special privilege gives the word egalité within higher education a hollow sound. This paper wants to know the impact of Ernarques on the merit system recruitments of high-rank civil servants. The method used in this paper writing is a systematic literature review. The results of this study show that it is not compulsory to dissolve ENA but we should treat ENA as an ordinary school for Public Administrator. Then, it is important to create another university that has the same concentration and access as ENA to procreate a fair competition. Finally,  we must invite diverse graduates to join the high-rank position to encourage innovation and competitive nuance in the public organization.
Sub-Theme: Agile Bureaucracy and Dynamic Governance Critical Analysis on The Effectiveness of Bandung Corruption Court Kristian Widya Wicaksono
Iapa Proceedings Conference 2020: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2020.394

Abstract

This study seeks to understand the extent to which the Bandung Corruption Court (Bandung Tipikor Court) has accomplished the authority's enforcement. This research's scope includes two crucial aspects: (a) the capacity of resources to sustain the existence of Bandung Tipikor Court, and (b) Supervision and control over Bandung Tipikor Court by various judicial institutions. The method used in this analysis is a systematic literature review. The collected data are secondary data from a compilation of various literary works related to this paper and the results of observations on Bandung's Tipikor Court. The data obtained were then analyzed qualitatively by assessing the findings' accuracy and strength from various studies and comparing the results from those studies. This study's findings show that the Bandung Tipikor Court has not achieved the optimum standard for the enforcement of its authority since the funding for services and oversight and control is not adequate to enable the application of the authority held by the Bandung Tipikor Court.
Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung Raykevin Bagus Julian Maramis; Kristian Widya Wicaksono
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1598.064 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.394

Abstract

Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung  menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 
Aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Meningkatkan Proses Bisnis Organisasi Publik Kristian Widya Wicaksono
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2020): Disrupsi Teknologi Dalam Pelayanan Publik di Indonesia
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v12i2.9495

Abstract

This paper aims to provide consideration for various local governments in Indonesia as a public organization, reflected on the success story of the Surabaya City Local Government, to incorporating information and communication technology in the structuring of the business processes of its organization. It is believed to improve the pace of decision-making and the responsiveness of public agencies to the public needs and demands. The method utilized in this paper is a systematic literature review that synthesizes and compares findings from previous research to generate new knowledge. The data used are secondary data collected from a wide range of literature which analyzed and evaluated quantitatively. The findings of this study indicate that the use of information and communication technology has a substantial effect on enhancing and improving the structuring of business processes in public organizations, i.e. (1) opening up cross-unit access of public institutions to data and information at the same time; (2) speeding up and simplifying the decision-making process; and (3) streamlining the public service delivery.
Co-Authors ADITYA NUGRAHA Amelia Augustine Aan Putri Bessie, Loudewyk Marcelano Leyriz Cantika, Dinda Tresya Dinda Biavinca Gina Ningsih Yuwono Hubertus Hasan Ismail Maulidza, Muhammad Monim, Oktovina Hanani Kristin Raykevin Bagus Julian Maramis Simanjorang, Jeffri Yosep Simbolon, Arianro Agustinus Parmantoba Susana Ani Berliyanti Trisno Sakti Herwanto Tutik Rachmawati