Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Jatiswara Jurnal Yudisial Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Lex Scientia Law Review
Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tampa Izin Arba; Putro, Widodo Dwi; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1251

Abstract

Akhir-akhir ini pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh pemerintah, badan-badan hukum dan masyarakat, secara bersama-sama maupun secara perorangan semakin meningkat. Pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menekan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu pemelitian ini bertujuan melakukan kajian dan menganalisis upaya perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LP2B) dan menganalisis implikasi hukum dan kebijakan perlindungan LP2B terhadap alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini, penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiolegal. Sumber bahan hukum kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Bahan hukum dan data yang terkumpul dianalisis secara kwalitatif dengan mengunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yaitu mempertahankan LP2B, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah untuk rakyat; dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat belum diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Implikasi hukum bagi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN SISTEM DIGITAL : (Studi Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat) Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi; M. Arba; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan atas tanah sebelum dan sesudah penggunaan system digital dan menganalisis hambatan-hambatan pendaftaran pembebanaan hak tanggungan dengan sistem digital yang dilakukan oleh kreditur dan PPAT di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti Efektivitas pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik di Kabupaten Lombok Barat adalah dengan adanya kebijakan berbasis digital tersebut maka sangat efektif dan efisen bagi seluruh pihak yaitu debitur (masyarakat), kreditur (Bank), PPAT, dan pemerintah dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Efektivitas pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat memperoleh tanggapan yang baik. Meskipun terdapat beberapa keluhan terkait hambatan terhadap pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Kehadiran sistem HT elektronik diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi pendaftaran tanah, jangan sampai justru kontra produktif seperti pengecekan sertifikat online, yang terjadi justru dua kali kerja dimana pengecekan harus secara online tetapi pengecekan manual masih tetap dijalankan. Hambatan yang terjadi dalam pembebanan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat umumnya terkait dengan fasilitas atau sarana yang mempengaruhi lambatnya penegakan hukum dan faktor masyarakat yang masih kurang siap dengan pendaftaran pembebanan hak tanggungan berbasis digital
Li and Fa in Contract Law from the Perspective of Chinese Legal Philosophy Putro, Widodo Dwi; Tanya, Debora Jessica Desideria; Martini, Dwi
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.14065

Abstract

Traditional Chinese law is strongly influenced by two schools of thought, namely Confucianism which emphasizes “rule by li” and Legalism which emphasizes “rule of fa”. Both schools of thought have different accentuations, specifically, “li” emphasizes trust, while “fa” prioritizes certainty. In light of this ambivalence, this research seeks to address the following problem formulation: (i) how do the principles of "li" and "fa" inform the foundation of legal agreements? (ii) how has the evolution of these principles been shaped by Mainland Chinese and Peranakan Chinese communities? To address these inquiries, this study delves into the influence of "li" and "fa" within contract law, specifically within the context of Contract Law among Mainland Chinese and Peranakan Chinese in Indonesia. The researcher conducts an exploration of the Analects of Confucius to elucidate the essence of "li" and delves into the texts of Shang Yang and Han Fei Zi to discern the essence of "fa." The findings of this research are subsequently employed as a foundation for analyzing the impact of "li" and "fa" on legal practices in Mainland Chinese and Peranakan Chinese societies, viewed through the lens of legal philosophy.
MEMENANGKAN BISNIS DENGAN MENEGASIKAN FUNGSI SOSIAL Putro, Widodo Dwi
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i3.661

Abstract

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memenangkan PT DJ sebagai penggugat, sama dengan memenangkan bisnis dengan menegasikan fungsi sosial tempat ibadah. Padahal, fungsi sosial atas tanah telah dijamin oleh asas, norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai hak servituut. Bertolak dari permasalahan tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam analisis ini. Pertama, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel yang menegasikan fungsi sosial atas tanah. Kedua, bagaimana kritik terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang memenangkan kepentingan bisnis dengan menegasikan fungsi sosial atas tanah. Mengingat kompleksnya rumusan masalah tersebut, dalam analisis tidak hanya digunakan pendekatan monodisipliner, akan tetapi juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, untuk membedah argumentasi hukum dalam pertimbangan dan amar putusan digunakan metode penelitian yuridis normatif, dan untuk mendalami anatomi sengketa digunakan metode socio-legal. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan diuji dengan metode penelitian yang dipilih, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut dipandang tidak hanya menegasikan fungsi sosial, namun juga melukai keadilan hukum, mengorbankan kemanfaatan hukum, dan membahayakan kepastian hukum.
Co-Authors Ahmad Zuhairi Arba Arba Arba Arba, Muhammad Bedner, Adriaan W. Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Dwi Martini Erwandi, Muhammad M. Arba Muh. Risnain Putu Ayu Gianita Patni Saputra, L. Yusril Wira Sembiring, Rinawati Suranggana, Rengga Sandi Tanya, Debora Jessica Desideria Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi Zunnuraeni, Zunnuraeni