Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas AKADEMIKA Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Al-'Adl Widya Yuridika Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Abdul Hamid Tome
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Comprehensive Science

 1 
Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah Tiara Oktavia Namira Daud; Fenty U. Puluhulawa; Abdul Hamid Tome
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.355

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan yang diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang akan melahirkan kondisi ideal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam di bidang kehutanan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak hambatan yang terjadi pasca berlakunya undang-undang ini, sehingga memberikan kesimpulan bahwa tujuan yang diingikan ternyata berbanding terbalik dengan konstelasi saat ini dimana pengaturan tersebut telah banyak menimbulkan kontraksi-kontraksi berupa polemik serta hambatan yang timbul pasca pengaturan kewenangan tersebut berlaku. Hambatan teresbut dilihat dari tiga faktor penghambat yakni manusia sebagai pelaksana (Gubernur, aparat pemerintah dan masyarakat), faktor keuangan, serta faktor organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perombakan ataupun perubahan kewenangan terhadap pemerintaha daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan membuat desain kewenangan ideal
Tanggung Jawab Dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.361

Abstract

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan bagi anak terlantar. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan mengunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder, untuk tenik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Kemudian data di analisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas jawaban yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan kepadan anak terlantar serta apa saja faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan program pemerintah untuk pemenuhan hak tanggung jawab pemerintah, mengatur juga tentang bagaimana regulasi serta hak-hak anak terlantar dan kerangka teori
Co-Authors Abdurrahman Pakaya Aditya Algifari Badu Aditya Eka Prasetya Hasan Alhimny Fitrah Janu Ari Yoga Pasambuna Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dukalang, Mohamad Afriyansyah Erman I. Rahim Erman Rahim Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Franciska Makuta Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Irlan Puluhulawa ISTI ANJELINA MOHAMAD Moh Sigit Ibrahim Moh. Zachary Rusman Mohamad Firmansyah Usman Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Raen Puluhulawa Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir R. U. Puluhulawa Rafni Suryaningsih Harun Rikson Adam Riska Buhungo Sindi Pulumuduyo Sri Hantuti Paramata Supriyadi A Arief Tiara Oktavia Namira Daud Wahyudin Djou Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Winata, I Kadek Ari Yusuf Apriyanto Bantu