Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Identifikasi Aksi Terorisme di Indonesia Rochim, Achluddin Ibnu; Nasution, Ute Chairuz Mochamad; Wahyudi, Eddy
Society Vol 11 No 2 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i2.560

Abstract

The threat of terrorism in Indonesia is not a new phenomenon but has persisted since the early years of independence. Presently, perpetrators of terrorism come from various groups with diverse motives, encompassing ideology, politics, and security disturbances. This study aims to delineate the profile, characteristics, and motives of terrorism in Indonesia. Employing a descriptive research method with a qualitative approach, data collection involved non-participant observation. The findings reveal that from 2017 to 2022, there were 97 recorded instances of terrorism actions in Indonesia. Political motives predominantly drove these actions, constituting 88 cases. Moreover, the targets of terrorist actions exhibited minimal disparity between non-civilian and civilian objects, with 59 and 38 cases, respectively. The terrorism action networks are primarily associated with Jamaah Ansharut Daulah (69 cases), East Indonesia Mujahideen (10 cases), and Lone Wolf operatives (7 cases). The study’s findings highlight the role of political factors in terrorist activities in Indonesia, informing policymakers and law enforcement agencies about the need for targeted interventions to address underlying grievances and enhance social cohesion. Furthermore, identifying terrorist networks offers valuable intelligence for disrupting these groups, ultimately improving national security and public safety.
ANALISIS INOVASI ADMINISTRASI PAK MO GERCEP (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MOJOKERTO ONLINE GRATIS DAN CEPAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO Nugrahani, Windy Permata; Rochim, Achluddin Ibnu; Hidayat, Wahid
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Pak Mo Gercep (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mojokerto Online Gratis dan Cepat) sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto. Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pak Mo Gercep berjalan efektif dengan adanya penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta tersedianya sistem pelayanan berbasis website yang mudah diakses masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerimaan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, serta perlunya sosialisasi yang lebih merata. Secara keseluruhan, inovasi Pak Mo Gercep memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi model transformasi digital yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lainnya.
PENERAPAN PROGRAM SMART CITY PADA KONSEP SMART ENVIRONMENT: Studi di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Sari, Vera Kartika; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2542

Abstract

Penerapan kerangka Smart City pada sektor lingkungan merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Berangkat dari konteks kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi program Smart Environment di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan analitis. Teori ini memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik kebijakan, termasuk kejelasan tujuan dan kemampuan operasionalisasi program variabel non peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosial, politik, dan kelembagaan; serta tahapan implementasi kebijakan pada level administrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Smart Environment memiliki tujuan yang relatif jelas dan selaras dengan roadmap Smart City Surabaya. Namun, keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan variasi kapasitas teknis pada tingkat kecamatan menghambat kejelasan operasionalnya. Faktor non-statutori, terutama ketimpangan literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi kelembagaan, serta variabilitas komitmen pemangku kepentingan, turut memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun sejumlah inovasi digital seperti sistem informasi persampahan berbasis web, perangkat real-time monitoring kualitas lingkungan, dan platform pelaporan masyarakat telah diadopsi, proses implementasi masih berjalan secara terfragmentasi antar-tahapan administrasi. Kondisi ini menempatkan penerapan Smart Environment pada fase transisional yang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar sesuai dengan kriteria efektivitas implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Paba, Maria Theresia; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2543

Abstract

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO Nuwa, Marianus Waghi; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2546

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.
Towards Inclusive Digital Public Services: Policy Directions for Digital Inclusion of the Elderly in Klaten Regency Setiawan, Abdul Yani; Handoko, V. Rudy; Rochim, Achluddin Ibnu
Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 4 No. 4 (2025): Vol. 4 No. 4 2025
Publisher : Kirana Publisher (KNPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/jsret.v4i4.924

Abstract

The digital transformation of public services in Indonesia has advanced significantly, yet it remains insufficiently inclusive, particularly for older adults who face a heightened risk of digital exclusion. This study investigates the direction of digital inclusion policy for the elderly in Klaten Regency, where the aging population continues to rise. Employing a qualitative approach with an exploratory case study design, data were collected through document analysis, in-depth interviews with key stakeholders, and participatory observation in five digitally oriented villages. Findings reveal that although digital service infrastructure has been developed, no explicit affirmative policy currently addresses elderly participation in digital public services. Most older adults encounter barriers related to digital access, literacy, and limited social support. The analysis is framed using an inclusive policy strategy, policy ecology, and digital inclusion theory. The study concludes that digital policy in Klaten remains technocratic and insufficiently responsive to the needs of vulnerable groups. To realize genuinely inclusive digital public services, the study recommends cross-sectoral collaboration, the formulation of affirmative policies, and the development of community-based digital literacy programs tailored for the elderly.
IMPLEMENTATION OF FOOD RESERVE REGULATION IN SUMENEP DISTRICT Hayat, Nur; Handoko, V. Rudy; Rochim, Achluddin Ibnu
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 24 No. 1 (2026): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study evaluates the implementation of regional regulations on food reserves in Sumenep Regency to strengthen local food security. The regulation aims to manage food reserves, stabilize supply, and address potential food crises caused by natural disasters or price fluctuations. This research examines the application of the policy and factors influencing its success or failure. A descriptive qualitative method was employed, collecting data through in-depth interviews with local government officials, farmers, and beneficiaries. Field observations and document analysis complemented the interviews. The findings reveal that while the regulation was implemented to enhance food security, challenges remain, including budget constraints due to COVID-19 and Foot-and-Mouth Disease, limited inter-agency coordination, and low community participation. Technical issues, such as inadequate storage and distribution facilities, further hinder implementation. However, positive factors include government commitment, human resource development, and active community and private sector involvement. The study recommends improving stakeholder collaboration and strengthening monitoring and evaluation systems to ensure effective and sustainable food reserve policies in the future.
Parking Retribution Management at the Transportation Service of Sidoarjo Regency Fardana, Miftachul; Indartuti, Endang; Rochim, Achluddin Ibnu
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 12, Issue 2, 2025
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the management of parking fees by the Sidoarjo Regency Transportation Agency and identify inhibiting factors and optimization efforts. Using descriptive qualitative methods, this study examines the implementation of management functions, including planning, organizing, implementing, and controlling (POAC). The results indicate that the planning aspect faces data validity constraints, resulting in unrealistic revenue targets. Organization is hampered by contractual disputes with third parties, which weakens field coordination. Field implementation is still characterized by manual practices that are prone to leaks, while supervision has not been effective in suppressing illegal parking. The main inhibiting factors include limited Human Resources (HR), public rejection of the payment culture, and a non-integrated system. Efforts undertaken include digital transformation (e-parking) and joint operations. This study recommends accelerating digitalization and improving databases to increase Regional Revenue (PAD).