Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Konstitusi PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal HAM Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Syntax Transformation Padjadjaran Law Research and Debate Society IJEAS (International Journal of Environment, Architecture, and Societies) Jurnal Konstitusi Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Legislasi Indonesia
Inna Junaenah, Inna
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat Inna Junaenah; Lailani Sungkar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.347 KB)

Abstract

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Demikian pula dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah menjadikan pemerintah daerah khususnya desa dengan segala karakter dan potensi yang dimilikinya menjadi subjek pembangunan. Dalam rangka pengarusutamaan HAM dalam pembangunan hingga ke daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Peraturan Menteri tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah diperbaharui beberapa kali. Jika kriteria ini akan diterapkan untuk desa, maka diperlukan penyesuaian. Artikel ini merumuskan model kriteria desa peduli HAM untuk Jawa Barat. Beberapa penyesuaian dilakukan khususnya pada aspek kewenangan dan konteks sesuai dengan karakter desa. Model kriteria yang dihasilkan tidak diorientasikan untuk kompetisi, namun sebagai pedoman untuk menyusun tahapan-tahapan disertai evaluasi berkala. Model of Guidelines on Human Right Village in the Context of West Java Abstract The state's obligations on human rights will be implemented and strengthened if the local government play a role, because substantially some human rights issues are inherent in the affairs of local government, which are distributed both ini obligatory and voluntary affairs. Similarly, the government's commitment to the goal of sustainable development, one of which is to make the local government, especially the village with all the characters and potentials it has become the subject of development. Emphasizing to the human rights mainstream, the Ministry of Law and Human Rights has established a Ministerial Regulation on the criteria of human rights city, that has been renewed several times. If these criteria will be applied to the village, adjustments are required. This article formulates a model of criteria for human rights villages for West Java. Some adjustments are made especially on the aspect of authority and context in accordance with the village character. The resulting criteria model is not oriented to competition, but as a guide for arranging the stages with periodic evaluations.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a4
Paradigmatic Reverse in the Legal Policy of the Notion of Deliberative Democracy from People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) to Village (A Preliminary Study) Inna Junaenah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.948 KB)

Abstract

AbstractThis article aims to assert that some regulatory mechanisms, such as the appointment of members of and the voting for decision in both Indonesia Peoples Deliberative Assembly (MPR) and village flows in a formalizing pattern from the top governmental body of the central, to the regional, and to the ends at the boom level, the village. This also applies the procedural aspects of the democratic system where the organizational body is made as formal, uniform, and permanent in structure (despite the periods). This somehow seems contradictory with the noon of deliberative democracy (demorasi permusyawaratan) once upheld by the founding fathers of Indonesia. However, the vague understanding surrounding the noon of deliberative democracy necessitates a closer study for a more comprehensive overview, which should also be conducted for beer comprehension on the concept of democracy adopted by the MPR. This article serves only as a preliminary study to prelude a more in-depth study. The derivation of legal policy in this article has the purpose of identifying the political direction towards which the village democracy was taken. This article highlights a paradigmatic shift in the legal policy change of the democratic pattern from the village to the MPR, then later from the MPR to the village.Arus Balik Polik Hukum Gagasan Demokrasi Permusyawaratan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Pemerintahan Desa (Suatu Kajian Awal)AbstrakPada tulisan ini hendak dikemukakan pengaturan, misalnya mengenai pengambilan keanggotaan dan putusan, serta kelembagaan desa, menamakan pola imitasi dari kelembagaan di pusat, daerah, maupun desa begitu pula mengenai tata cara kehiduan berdemokrasi dari kelembagaan demokrasi, badan representasinya dibuat secara formal, seragam, dan permanen walaupun terdapat periodisasi. Hal ini tampak kontradif dengan konsep demorasi permusyawaratan yang diusung oleh para founding fathers ketika Indonesia berdiri. Namun demikian, pemahaman mengenai demokrasi permusyawaratan itu sendiri masih harus digali agar lebih tergambar secara komrehensif begitu pula mengenai konsep berdemokrasi dalam kelembagaan. Tulisan ini merupakan kajian awal sebagai pengantar untuk kajian yang lebih mendalam. Alasan hal ini ditarik sebagai sebuah politik hukum adalah untuk melihat apabila terdapat desain arah kebijakan terhadap entitas desa untuk dapat melaksanakan kehiduan demokrasi. Tulisan ini menunjukkan perubahan politik hukum pola berdemokrasi dari pemerintahan desa ke MPR menjadi dari MPR ke pemerintahan desa. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a10
POLA AKUNTABILITAS ANGGOTA BADAN PERWAKILAN RAKYAT: IDENTIFIKASI TERHADAP CITY COUNCIL DI LIVERPOOL, VANCOUVER, DAN SHAH ALAM (THE ACCOUNTABILITY PATTERN OF MEMBER OF THE REPRESENTATIVE BODY: IDENTIFICATION TOWARD THE CITY COUNCILS IN THE LIVERPOOL, VANCOUVER, AND SHAH ALAM) Inna Junaenah; Bilal Dewansyah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v8i1.939

Abstract

Indonesian legal system determines that the Local Representatives Body, known as the DPRD has the functions to establishing, supervising the execution of local affairs and budgeting. Those functions provides the rights to the DPRD both collectively and individually. However, there are also legal obligations applied only for individual. The problem is those three functions has not been embodied properly in the elaborated duties of the Representatives Body. It can be seen, that inspite of the collectivity, a number of duties are also inherent to the member of DPRD individually. Yet, the existing provisions have lack of support for the member of DPRD to increase their competence in order to strengthen those functions. In this paper, the author try to identify some models of individual accountability where there is a practical references applied in the three-municipalities, which are city council of Liverpool, Vancouver and Shah Alam. Considered as identification due to that there are no similarity certainty for all the mentioned places. Eventually, once the pattern of accountability has been found, it becomes the raw material of recommendation on revision of the Local Government Act.ABSTRAKPeraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegial tersebut belum diperkuat dengan ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini ingin mencari bagaimana rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, dilakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam city council terlaksana. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas terhadap para councilor. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
MODEL OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA: WHAT DOES THE 1945 CONSTITUTION INTEND? Inna Junaenah
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2781.532 KB) | DOI: 10.22373/petita.v6i1.107

Abstract

The character of the current local government in Indonesia is moving forward to re-centralisation instead of decentralisation. Meanwhile, some comparative studies on models of local governments are catching eyes as they attempt to systemise a classification. This paper aims to describe a legal doctrinal assessment of the model of local government in Indonesia. It also gives some options for a separate comparative study, if it needs an ‘apple to apple’ or an inspiring object of study, to achieve the purposes of comparison for better legislation constituting local government in Indonesia. In doing so, the previous studies on global models of local government are examined to assess the current Indonesian legislations, covering the nature of the legal entity, source of authority and financial, organisation, and the extent in making the decision. This study points that the recent model of local government in Indonesia is a hybrid system, which implies close to Franco rather than the Anglo model, with certain specifications. However, the 1945 Constitution contains some future and global values without disregarding the root of local government function in the community. Therefore, the study considers the normative model of local government in Indonesia inconsistent with the legal policy in the 1945 Constitution. It is then considerable if an amendment of the local government Act is an option to re-modify the model of local government, which can reflect the ideas in the Constitution and is not left behind the global trends. Abstrak: Karakter Pemerintahan Daerah yang Nampak hari ini di Indonesia lebih mengarah pada re-sentralisasi daripada desentralisasi. Sementara itu, beberapa kajian perbandingan mengenai model-model pemerintahan daerah cukup menarik untuk dapat dilihat bagaimana untuk mengklasifikasi suatu sistematisasi. Dalam tulisan ini hendak dipaparkan sudut pandang yuridis-normatif terhadap model Pemerintahan Daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya terdapat suatu pilihan untuk studi perbandingan, apakah dibutuhkan syarat suatu kesetaraan atau syarat suatu objek kajian yang dapat mengispirasi, untuk mencapai tujuan perbandingan yaitu penyempurnaan suatu hukum yang mengatur Pemerintahan Daerah di Indonesia. Untuk itu, kajian-kajian terdahulu mengenai model-model Pemerintahan Daerah secara global telah ditelaah berikutnya sebagai bahan untuk dapat mencermati peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi makna entitas hukumnya, sumber kewenangan dan keuangan, kelembagaan dan sejauh mana untuk menentukan keputusan. Ditemukan bahwa model Pemerintahan Daerah di Indonesa merupakan system hybrid, yang lebih mendekati model Franco dibandingkan dengan model Anglo beserta spesifikasi di dalamnya. Bagaimanapun, Undang-Undang Dasar 1945 berisi nilai-nilai masa depan dan global tanpa mengesampingkan akar dari fungsi Pemerintahan Daerah di masyarakat. Dengan patokan seperti itu, model normatif Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak sejalan dengan dengan gagasan dalam UUD 1945. Maka dari itu, suatu perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya yang dapat dipertimbangkan untuk re-modifikasi model Pemerintahan Daeeah dapat mencerminkan gagasan dalam Konstitusi tanpa tertinggal oleh kecenderungan global. Kata Kunci: Perbandingan Pemerintahan Daerah, Desentralisasi, Model Pemerintahan Daerag, UUD 1945 Negara Republik Indonesia
Akuntabilitas‌ ‌Anggota‌ ‌Dewan‌ ‌Perwakilan‌ ‌Rakyat‌ ‌ Daerah‌ ‌Dalam‌ ‌Rangka‌ ‌Pelaksanaan‌ ‌Fungsi‌ ‌ Legislasi‌ ‌ (Studi‌ ‌Terhadap‌ ‌DPRD‌ ‌Kota‌ ‌Bandung‌ ‌dan‌ ‌Kabupaten‌ ‌Ciamis)‌ Inna Junaenah; Rahayu Prasetyaningsih; Aisyah Ramadhania
Padjadjaran Law Review Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Perundang-undangan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan representasi yang menjadi unsur pemerintahan daerah. Di antara fungsi yang dimilikinya adalah fungsi legislasi. Citra yang berkembang saat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD lebih sedikit daripada Raperda atas prakarsa Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dibuktikan dengan mengambil contoh pencapaian produktifitas pembentukan peraturan daerah dari pengalaman beberapa Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Pencapaian produktifitas tersebut tidak saja berhenti pada pemetaannya, melainkan adalah menelusuri apa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor- faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk menjawab demikian, dilakukan pendekatan penelusuran dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan pula verifikasi terhadap beberapa hal mengenai inisiatif DPRD dalam mengajukan Raperda. Penelitian menunjukkan bahwa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi legislasi pada suatu elected representative dan akuntabilitas. Dalam pendekatan ini walaupun terdapat dinamika peran wakil rakyat dalam rangka hubungannya dengan yang diwakili, namun keterwakilannya dapat "ditagih". Sementara itu dari pendekatan landasan akuntabilitas diperoleh suatu deskripsi bahwa akuntabilitas DPRD digolongkan menjadi akuntabilitas secara kolektif dan akuntabilitas secara individu. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, terlebih dahulu sorotan utama pada DPRD Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis dalam penelitian ini, baru dapat terekam terhadap jumlah produk Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Melihat inisiatif DPRD yang dicontohkan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis masih di bawah 50 persen dari keseluruhan Perda yang ditetapkan pada periode 2009-2014 ini. Adapun pengungkapan komposisi latar belakang yang berasal dari profil singkat masing-masing masih berada di permukaan saja untuk melihat dan mengukur akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Atas dasar itulah dalam penelitian ini masih menyisakan kelemahan yang barangkali dapat diperkaya oleh peneltian-penelitian berikutnya Akuntabilitas secara individu perlu lebih jauh ditelusuri untuk diketahui sampai bagaimana pola rekruitmen dan kemungkinan ideal anggota DPRD dalam menjaga moral dan etika penyelenggaran negara. Keywords: Akuntabilitas. DPRD
Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang Inna Junaenah
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 3 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.217 KB) | DOI: 10.31078/jk1332

Abstract

Particular problem in judicial review frequently found is there a contradiction between the subsidiary legislation and the constitution. Unfortunately, in several Supreme Court verdict on judicial review, there is no usage of constitutional interpretation on their legal reasoning. However within domain of Supreme Court authority, constitution is not the touchstone, but constitution perspective must be included to maintain consistency of legislation hierarchy. There are two reasons on that posibilities, first the approximation of constitutional review by the court and second, the consequences of Indonesian’s legal system that implementing legislation hierarchy. Responsibility as the guardian of constitution not only applied on Constitutional Court, but on all the state institutions including every citizen. In the context of guarding consistency of legislation hierarchy, Supreme Court might also develop constitutional interpretation in order to ensure conformity regulations that is examined to the constitution. In addition, meaning of the constitution can be developed by a judge that can be found in accordance with contextuality. The perspective is assessed to highlight more detailed the mapping of the use of constitutional interpretation on Judicial Review in supreme court post amandment of Constitution of Republic Indonesia 1945. This article formulatesthe notion of constitutional interpretation on Judicial Review. Within this concept, will be prepared by the use of mapping of constitutional interpretation on Judicial Review in supreme court post amandment of Constitution of Republic Indonesia 1945. Thus this research was intended to make the judge use constitutional interpretation. Of course if the recommendations are applied, it can be achieved not instantly in a short time. With the use of Constitutional interpretation on Judicial review in supreme court, the constitutionallity can be reflected later on legislation hierarchy as a whole legal system.
Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002 Kuntana Magnar; Inna Junaenah; Giri Ahmad Taufik
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 1 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1049.006 KB) | DOI: 10.31078/jk717

Abstract

The rulings of the constitutional court to review the Act No. 7 of 2004 on Management of Water Resources, Act No. 22 of 2001 on Crude Oil and Natural Gas, Act No. 20 of 2002 on Electricity caused controversy. These decisions gives a different interpretation of Article 33 of the Constitution of 1945, which likely have implications for Indonesia’s economic development policy. Branches of production which is important for the livelihoods of people and natural resources, is placed in the area of public law rather  than private. The consequences are arranged by state control rights as a collective representation of Indonesian society. Thus, the form that allows management of a joint is through cooperatives and the state delegation of the management of public goods to the non-state (cooperative), can only  be done with the instrument of one-sided legal action.
Mendorong Implementasi The Right of Option Secara Penuh dalam Konsep Kewarganegaraan Perempuan Indonesia di Pernikahan Campuran Haliza Nur Rifdah; Inna Junaenah
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.864

Abstract

Dorongan untuk mengimplementasikan konsep the right of option ke dalam hukum kewarganegaraan nasional semakin nyata. Hal ini dikarenakan perempuan yang berada dalam pernikahan campuran masih berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Padahal, kerugian telah terjadi, seperti hilangnya hak atas properti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia untuk segera mengadopsi the right of option secara penuh dengan beberapa elemen yang patut untuk dipertimbangkan.
Adequacy of Public Information for Meaningful E-Participation in Policy-Making Inna Junaenah; Abd Shukor Mohd Yunus; Normawati Hashim
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v6i2.32420

Abstract

Within the first two years of COVID-19’s exposure, countries around the world mitigated, among other things, social mobility control, resulting in other limitations on fundamental rights, such as freedom of movement and peaceful assembly. Within the rights restrictions, the desire of citizens to satisfy their desire for information and exercise their right to free expression was insatiable. The authors argue that citizens deserve access to sufficient information in order for them to have a meaningful right to participate. At the same time, electronic means can be an additional feature to channel public participation in policy-making. Regrettably, the primary platform adopted in Human Rights laws in operationalizing the right to participate in public affairs remains minimal to coexist meaningful e-participation embarked on the adequacy of the right to information based on Human Rights (HR) standards. This study aims to answer how a justification for meaningful e-participation in law-making can be defined. It also queries which framework can provide sufficient public information based on a rights-based approach. The study leverages the convention of civil and political rights (ICCPR) as the primary legal instrument for a qualitative doctrinal approach. The study suggests that adequate information should be in one package with e-participation to optimize the enjoyment of the right to participate in policy-making. Keywords: Law-Making, meaningful e-Participation, Right-Based, Right to Information
The Scope of Authority of The Acting Regional Head Due to The Victory of The Empty Column in The Regional Elections St. Hartina; Hernadi Affandi; Inna Junaenah
Jurnal Syntax Transformation Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v5i2.923

Abstract

The victory of the Blank Column in the Regional Elections has an impact on the appointment of the Acting Regional Head to run the regional government until the election of the Regional Head in the next Regional Election. The Acting Regional Head is given the task of replacing the definitive Regional Head but there are differences in its application. In this paper, the scope of authority of the Acting Regional Head is discussed using normative juridical research with a statutory approach or statute approach and a conceptual or conceptual approach or conceptual or conceptual approach or conceptual acceptal acpproach. The results of this study show that juridically assigning tasks to the Acting Regional Head is inconsistent and hinders the course of regional autonomy. This paper also discusses alternative arrangements for the Acting Regional Head to be in line with the principle of regional autonomy.
Co-Authors Abd Shukor Mohd Yunus Aisyah Ramadhania Bilal Dewansyah Giri Ahmad Taufik Haliza Nur Rifdah Hendy Hermawan Hernadi Affandi Indra Perwira, Indra Ishak, Suhaili Kuntana Magnar Kuntana Magnar, Kuntana Lailani Sungkar Mei Susanto Normawati Hashim Pujianti, Yuwinda Sari Rahayu Prasetianingsih Rahayu Prasetyaningsih Ridwan, Mahlil Rigmalia, Dante Samodro, Samodro St. Hartina Sungkar, Lailani Tanjung, Febriasty