Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman UMKM Desa Manarap Baru Tentang Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Aneta Rakhmawati; Mairijani Mairijani; Mahyuni Mahyuni
Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2026): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/DIMASY.v3i1.104

Abstract

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal sebagai bukti kehalalan sesuai prinsip syariat Islam. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan acuan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan serta keinginan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, terkait pentingnya sertifikasi halal. Rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi halal, termasuk program sertifikasi gratis melalui skema self declare, menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ini. Melalui metode penyuluhan dan pendampingan langsung, peserta diperkenalkan pada aplikasi SiHalal dan diberikan panduan praktik tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal secara daring. Pada akhir kegiatan, peserta diminta mengisi kuesioner evaluasi untuk terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan peningkatan dalam tingkat pengetahuan peserta mengenai urgensi sertifikat halal, mekanisme pendaftaran, serta kesadaran untuk memastikan produk mereka sesuai standar halal. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong pelaku UMK untuk lebih proaktif dalam memperoleh sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk masing-masing di pasar.
Exploring the Determinants of Digital Payment Adoption for Philanthropic Activities in Mosques: Evidence from Banjarbaru, Indonesia Mairijani Mairijani; Anna Salsabela; Andriani; Rizky Fadhillah; Muhammad Buya Al-Madany Abror; Nurhidayati
International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 10 No 1 (2026): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/tzpf6497

Abstract

This study aims to examine the influence of perceived ease of use, security, and compliance with Sharia principles on mosque congregants’ intention to use QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a digital payment instrument for infaq and sadaqah in Banjarbaru City, Indonesia. Employing a quantitative survey approach, data were collected through an online questionnaire distributed via Google Forms to congregants from five mosques that have implemented QRIS payment services, namely the Al-Munawwarah Grand Mosque, Hidayatullah Muhajirin Jami Mosque, Kanzul Khairat Mosque, Baburrayyan Mosque, and Miftahul Khairat Mosque. Prior to completing the questionnaire, respondents were screened based on their experience in using QRIS for charitable transactions. A total of 154 respondents participated in the study, predominantly female students and university students aged 12–25 years. The collected data were analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics version 21. The findings reveal that perceived ease of use, security, and Sharia compliance simultaneously exert a positive and significant influence on the intention to use QRIS for mosque-based Islamic philanthropy. Among these variables, Sharia compliance emerges as the most influential factor in encouraging QRIS adoption. These findings imply that the successful implementation of digital Islamic philanthropy platforms depends not only on technological convenience and transaction security but also on the integration of Islamic values and Sharia legitimacy. Consequently, mosque administrators, Islamic financial institutions, and policymakers should strengthen Sharia-oriented digital payment governance, enhance public trust in fintech systems, and promote digital literacy to accelerate the adoption of QRIS in mosque-based charitable activities.
Dampak Deregulasi CAR No. 3/21/PBI/2001 terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia): The Impact of CAR Deregulation No. 3/21/PBI/2001 on the Performance of Sharia Banks in Indonesia (An Empirical Study at Bank Muamalat Indonesia) Mairijani Mairijani
Fenomena Vol 9 No 1 (2010): FENOMENA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v9i1.463

Abstract

To create a healthy, effective, and efficient banking system that is resistant to risks and consistently applies the prudential principle, Bank Indonesia issued CAR deregulation No. 3/21/PBI/2001, which emphasizes the achievement of a minimum capital adequacy ratio obligation of 8% (eight percent) by the end of 2001, in line with the agreement included in the BIS (Bank for International Settlements). This deregulation must also be adhered to by sharia banking, as sharia banking is part of the national banking system, yet it has its own characteristics and uniqueness. Furthermore, how this regulation affects Bank Muamalat Indonesia as one of the sharia banks automatically becomes a distinct issue that needs to be analyzed. Dalam upaya menciptakan perbankan yang sehat, efektif, dan efisien, serta tahan terhadap berbagai risiko dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia mengeluarkan deregulasi CAR No. 3/21/PBI/2001 yang menekankan pencapaian kewajiban rasio kecukupan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) pada akhir tahun 2001, yang juga sejalan dengan kesepakatan yang tercantum dalam BIS (Bank for International Settlements). Deregulasi ini juga harus dipatuhi oleh perbankan syariah, karena perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional, meskipun perbankan syariah memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Selanjutnya, bagaimana deregulasi ini memengaruhi Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah secara otomatis menjadi masalah tersendiri yang perlu dianalisis.