Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Rodliyah Rodliyah, Rodliyah
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM Nurhadhrami Rizvy, Muhammad; Rodliyah, Rodliyah; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL CRIME) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Rusmiady, Da’I; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan lingkungan (environmental crime) serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai hambatan dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Green Victimology, yang berbasis pada nilai ekosentrisme, memperluas definisi korban hingga mencakup lingkungan hidup. Pendekatan ini mendorong perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana sebagai bentuk refleksi dari nilai moral baru untuk melindungi lingkungan. Adopsi konsep ini dinilai penting demi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya konkret yang dapat dilakukan meliputi: penyusunan regulasi pro-lingkungan, konservasi hutan dan tanah, pengelolaan sampah, daur ulang, penghematan energi dan air, pengendalian polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Adapun hambatan perlindungan hukum dibagi menjadi dua: yuridis dan praktis. Hambatan yuridis meliputi penerapan hukum administratif, pidana, dan perdata. Hambatan praktis meliputi keterbatasan media hukum, lemahnya penegakan hukum, fasilitas pendukung, pelaksanaan AMDAL, kepadatan penduduk, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
HAK IMUNITAS PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP Perkasa, Bima Bani; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7479

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep hak imunitas dan impelementasi hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Melalui penelyian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 66 UUPPLH merupakan bentuk pengakuan negara atas peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan imunitas hukum dari tuntutan pidana maupun perdata sebagai bentuk penerapan Anti-SLAPP, untuk mencegah pembalasan seperti gugatan, kriminalisasi, atau intimidasi terhadap pejuang lingkungan. Namun, implementasi Pasal 66 belum efektif. Kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Meskipun ada putusan pengadilan yang progresif, seperti pembebasan Haslilin dan Andi Firmansyah serta Daniel Frits Maurits Tengkilis, perlindungan nyata masih memerlukan komitmen lebih kuat dari negara dan aparat penegak hukum.
The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

Abstract

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.
Co-Authors Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa Any Suryani Apriliani, Irma Aris Munandar Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Dewu, Cindy HS, Salim Ivan Natsir, Nanda Laely Wulandari Nurhadhrami Rizvy, Muhammad Parman, Lalu Pebriazani, Adhinia Rifka Perkasa, Bima Bani Rina Khairani Pancaningrum, Rina Khairani Rusmiady, Da’I Saipudin, Lalu Ufran Ufran Ufran, Ufran Wardani, Baiq Rika Septina