Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT SIGn Jurnal Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Rodliyah Rodliyah, Rodliyah
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM Nurhadhrami Rizvy, Muhammad; Rodliyah, Rodliyah; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL CRIME) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Rusmiady, Da’I; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan lingkungan (environmental crime) serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai hambatan dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Green Victimology, yang berbasis pada nilai ekosentrisme, memperluas definisi korban hingga mencakup lingkungan hidup. Pendekatan ini mendorong perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana sebagai bentuk refleksi dari nilai moral baru untuk melindungi lingkungan. Adopsi konsep ini dinilai penting demi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya konkret yang dapat dilakukan meliputi: penyusunan regulasi pro-lingkungan, konservasi hutan dan tanah, pengelolaan sampah, daur ulang, penghematan energi dan air, pengendalian polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Adapun hambatan perlindungan hukum dibagi menjadi dua: yuridis dan praktis. Hambatan yuridis meliputi penerapan hukum administratif, pidana, dan perdata. Hambatan praktis meliputi keterbatasan media hukum, lemahnya penegakan hukum, fasilitas pendukung, pelaksanaan AMDAL, kepadatan penduduk, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
HAK IMUNITAS PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP Perkasa, Bima Bani; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7479

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep hak imunitas dan impelementasi hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Melalui penelyian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 66 UUPPLH merupakan bentuk pengakuan negara atas peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan imunitas hukum dari tuntutan pidana maupun perdata sebagai bentuk penerapan Anti-SLAPP, untuk mencegah pembalasan seperti gugatan, kriminalisasi, atau intimidasi terhadap pejuang lingkungan. Namun, implementasi Pasal 66 belum efektif. Kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Meskipun ada putusan pengadilan yang progresif, seperti pembebasan Haslilin dan Andi Firmansyah serta Daniel Frits Maurits Tengkilis, perlindungan nyata masih memerlukan komitmen lebih kuat dari negara dan aparat penegak hukum.
The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

Abstract

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.
Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Berdasarkan Aspek Kemanusiaan, Etika, dan Moralitas: Perspektif Keadilan Utilitarian Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Rodliyah, Rodliyah; Pancaningrum, Rina Khairani
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.435

Abstract

The implementation of capital punishment stipulated in Law Number 2/PNPS/1964 is clearly contrary to the second principle of Pancasila, the noble values enshrined in the 1945 Constitution, and the mandates of international conventions, thereby causing a legal antinomy or conflict of norms. This study employs normative legal research methods to identify legal rules, principles, and doctrines that address the legal issues encountered while utilising a legislative, conceptual, and comparative approach. Research results show the implementation of capital punishment policy should not be solely for the purpose of retribution but should also be based on humanitarian considerations, as stated in the second principle of Pancasila. For example, lethal injection is often considered more humane than other methods of execution. From a utilitarian perspective, this method is acceptable if it provides maximum benefit to society by reducing the suffering of the perpetrator (convicted person). Capital punishment by lethal injection, which has been used in several countries, including China, Thailand, and Vietnam, is considered more humane and upholds ethical and moral values, so lethal injection can be considered as an option for the method of capital punishment in Indonesia to replace the method of execution by firing squad.
Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur) Eka Sanjaya, I Putu Agus; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8596

Abstract

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan RI terkait Keadilan Restoratif berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat semakin banyak terselesaikan melalui proses Keadialan Restoratif. Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan bagaimana peran Jaksa dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses restorative justice bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peran jaksa dalam proses penyelesian perkara tindak pidana pelaku dewasa melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator. Selanjutnya diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan oleh satuan – satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan hukum sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Kesimpulan peran Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator.
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN : (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA) Pebriazani, Adhinia Rifka; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM Nurhadhrami Rizvy, Muhammad; Rodliyah, Rodliyah; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.
Co-Authors Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa Any Suryani Apriliani, Irma Aris Munandar Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Dewu, Cindy Eka Sanjaya, I Putu Agus HS, Salim Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ivan Natsir, Nanda Laely Wulandari Nurhadhrami Rizvy, Muhammad Parman, Lalu Pebriazani, Adhinia Rifka Perkasa, Bima Bani Rina Khairani Pancaningrum, Rina Khairani Rusmiady, Da’I Saipudin, Lalu Ufran Ufran Ufran, Ufran Wardani, Baiq Rika Septina