Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung) Rusmawati, Dianne Eka
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet. Namun sebelum standar prosedur tersebut diterapkan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah(kredit macet) tersebut baru dilakukan.Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Kredit

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rusmawati, Dianne Eka
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce adalah tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif, perlindungan hokum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilihat berdasarkan proses transaksinya, yaitu Proses transaksi menggunakan media on-line secara keseluruhan atau proses transaksinya saja yang menggunakan media on-line tapi pembayarannya dilakukan secara manual. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan c UUPK dan Ps 2 serta Pasal 9 UUITE.Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, e-commerce

PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA Simbolon, Eric Evonsus; _, Aprilianti; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba mengatur tentang peranan Dalihan Natolu. Peranan Dalihan Natolu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam suatu perkawinan yang sah, Dalihan Natolu telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan prinsip Dalihan Natolu dalam hukum adat Batak Toba, serta peranan Dalihan Natolu dalam proses penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara historis (Historical Approach) dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba,Â prinsip Dalihan Natolu sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur Dalihan Natolu sendiri yaitu dongan tubu, hula-hula, dan boru. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah Dalihan Natolu yang mengatakan somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru karena mengandung sebuah arti yang mendalam dan mutlak harus dilakukan bila ingin sejahtera hidupnya. Pada masyarakat adat Batak Toba, ketua adat dalam perkumpulan atau organisasi masyarakat Adat Batak Toba yang menganut prinsip Dalihan Natolu dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu masalah perkawinan, karena ketua adat tersebut menjadi pihak yang terlibat diantara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik untuk kemudian menyelesaikan persoalan diantara dua pihak yang bermasalah tersebut, dimana solusi damai sangat diutamakan agar tidak berlarut-larut dalam permasalahan yang berakibat timbulnya suatu perceraian.Â Kata Kunci : Â Dalihan Natolu, Masyarakat Adat Batak Toba, Hukum Perkawinan Adat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA Gayatri, Syofia; Sunaryo, Sunaryo; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip âMayority Rule Minority Protectionâ. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas.Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas,Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya,pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2).Â Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka.

ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst) Casanova, Febri Yanti; Dwiatin, Lindati; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam PutusanNo.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptf. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktutr telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak. Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditor berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon.Â Kata Kunci: PKPU, Pengesahan Perdamaian (Homologasi), Akibat Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN MENGGUNAKAN CAMPURAN DAGING BABI Sari, Aini Puspita; Hamzah, Hamzah; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Indonesia pemeluk agama Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Sehingga informasi tentang kandungan produk makanan dan kehalalan produk menjadi standar penting terhadap makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih makanan, barang, dan jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian eksploratori. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal sifatnya sukarela. Sehingga pelaku usaha atau badan usaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Perlindungan hukum bagi konsumen muslim ditunjukkan melalui adanya UUPK secara umumnya, kemudian salah satu upaya pendukung dari pemerintah yaitu dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikasi halal.Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Makanan, Daging Babi.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN PENYALURAN ARUS LISTRIK DENGAN SISTEM TOKEN Kartapraja, Deanpratama; _, Hamzah; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik, sistem listrik token adalah produk dari PT PLN (Persero) yang merupakan layanan terbaru untuk konsumen dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter prabayar. Keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kehadiran sistemtoken antara lain pemakaian listrik cenderung lebih mahal daripada listrik pasca bayar, penetapan tarif tenaga listrik (Tarif Adjustment) yang selalu berubah-ubah setiap bulannya dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh mengenai sistem listrik token pada berbagai lapisan masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan/sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang berisi mengenai hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban kontraktual kesepakatan yang terjadi antara konsumen dengan PT PLN dalam SPJBTL adalah kesepakatan kontrak baku, hal ini mengingat bahwa SPJBTL sendiri merupakan dokumen yang telah dibuat secara sepihak oleh PT PLN. Kemudian hubungan hukum yang terjadi antara PTÂ PLN (Persero) Distribusi Lampung dan konsumen listrik Lampung yaitu hubungan hukum kontraktual yang didasarkan pada kontrak (perjanjian) antara PT PLN dan konsumen listrik Lampung. Pada pelaksanaannya, pelanggan sering melakukan pengaduan ke PT PLN terkait pemakaian kWh meter listrik pra bayar dalam hal token listrik. Sebagian pelanggan menilai bahwa pemakaian token listrik cenderung lebih mahal daripada listrik pascabayar. Selain itu untuk pelanggan dengan daya 1300 VA sampai dengan 200 kVA keatas dikenakan tarif adjustment yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan pada fluktuasi harga dollar dan minyak mentah dunia. Sehingga jumlah kWh yang didapat pada setiap pembelian token listrik tidak selalu sama. Maka dari itu upaya untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan listrik, konsumen harus lebih jeli dalam melakukan transaksi sertaÂ penggunaan sistem token didasarkan kepada UUPK No. 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen serta penyedia jasa pelayanan listrik harus terus mensosialisasikan sistem Token kepada konsumen listrik.Â Kata Kunci :Â Perlindungan Hukum Konsumen, Sistem Token, Konsumen Listrik.

IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN Septia, Putri; _, Rohaini; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, fungsi sosial yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Yayasan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial, serta tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menunjukan bahwa yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Fungsi dari yayasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.Â Kata Kunci: Yayasan, Fungsi Sosial, Hukum Yayasan.

Transfer of Land Ownership and Marginalization as Impact of Tourism Industry Sumarja, Fransiscus Xaverius; Sujadmiko, Bayu; Nguyen, Tien Dung; Rusmawati, Dianne Eka
Hasanuddin Law Review VOLUME 9 ISSUE 2, AUGUST 2023
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v9i2.4593

Tourism has emerged as one of the foremost industries experiencing rapid growth. Over the past few decades, the sector has witnessed continuous development in Indonesia, evident from the increasing number of foreign tourist arrivals. The rapid growth of tourism in various regions has undeniably yielded positive impacts on both investment and the overall economy. However, it has also given rise to a multitude of challenges that need to be addressed. One of the challenges pertains to the issue of land ownership, specifically concerning the acquisition of residents' lands surrounding tourist destinations by foreign individuals, which is strictly prohibited under Indonesian law. Therefore, a comparative analysis between Indonesia and Malaysia is needed to identify regulation problems to potentially increase cases of legal smuggling of foreign land ownership transfers. This study explains the practice of land ownership by foreigners in the Pesisir Barat District of Lampung, along with the associated problems analyzed through a socio-legal approach. The results show that tourism undeniably benefits the economic sector, and resulted in legal infringements concerning land ownership, leading to the marginalization and displacement of local communities. This study adopts a comparative law method, elucidating the respective provisions of both Indonesia and Malaysia, supplemented by a normative juridical approach to examine legal principles, regulations, and systematics through the examination of relevant library materials.Â Consequently, it is essential to enhance the regulations surrounding the transfer of land to foreigners, including Foreign Citizens and Foreign Legal Entities with representatives in Indonesia, emulating the stringent land tenure restrictions imposed by Malaysia on foreign nationals.

EDUKASI PLAGIARISME KARYA ILMIAH BAGI PELAJAR SMA NEGERI 2 GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU Rohaini, Rohaini; Febrianto, Dita; Kasmawati, Kasmawati; Rusmawati, Dianne Eka; Azizah, Nurul; Moenaqistin, Moenaqistin
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v4n1.2290

Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya milik orang lain dan diakui sebagai karya miliknya. Plagiarisme ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap larangan plagiarisme, khususnya di dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, praktik plagiarisme dalam dunia pendidikan kerap terjadi, tidak terkecuali dijenjang Sekolah Menengah Atas. Tuntutan untuk mendapatkan nilai baik pada tugas karya ilmiah yang diberikan guru seringkali menjadi alasan dilakukannya perbuatan tersebut. Padahal perilaku siswa yang sering melakukan plagiarisme memberi dampak yang serius, baik untuk dirinya sendiri, pemilik hak, maupun institusi Pendidikan pada umumnya. Bagi pemilik hak, selain merugikan hak moral, juga berpotensi merugikan kepentingan ekonominya. Bagi pelaku, perilaku ini akan menyebabkan turunnya integritas akademik yang bersangkutan di depan masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Menurunnya reputasi sekolah, bahkan dalam lingkup paling luas, perilaku plagiarisme akan mendegradasi kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai dan menumbuhkan integritas akademik yang baik harus dimulai sejak dini.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search