Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PACTUM LAW JOURNAL Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dita Febrianto
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Ramadhani, Faranissa Yona; Fakih, Muhammad; Febrianto, Dita
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia haruslah dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melakukan kewajiban hukum terhadap pembuatan akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia, serta bentuk pengawasan terhadap kedudukan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan pendaftaran. Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris jika tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia akan diberlakukan sanksi sesuai pelangaran yang dilakukan oleh notaris, berupa sanksi secara perdata, administratif, dan kode etik. Ada beberapa lembaga yang bertugas untuk mengawasi notaris, pertama adalah Majelis Kehormatan Notaris, Kedua yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan ketiga yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang secara langsung mengontrol anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap kode etik oleh dewan kehormatan dan untuk menerapkan sanksi yang akan diberikan jika notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Jaminan Fidusia
EDUKASI PLAGIARISME KARYA ILMIAH BAGI PELAJAR SMA NEGERI 2 GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU Rohaini, Rohaini; Febrianto, Dita; Kasmawati, Kasmawati; Rusmawati, Dianne Eka; Azizah, Nurul; Moenaqistin, Moenaqistin
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v4n1.2290

Abstract

Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya milik orang lain dan diakui sebagai karya miliknya. Plagiarisme ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap larangan plagiarisme, khususnya di dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, praktik plagiarisme dalam dunia pendidikan kerap terjadi, tidak terkecuali dijenjang Sekolah Menengah Atas. Tuntutan untuk mendapatkan nilai baik pada tugas karya ilmiah yang diberikan guru seringkali menjadi alasan dilakukannya perbuatan tersebut. Padahal perilaku siswa yang sering melakukan plagiarisme memberi dampak yang serius, baik untuk dirinya sendiri, pemilik hak, maupun institusi Pendidikan pada umumnya. Bagi pemilik hak, selain merugikan hak moral, juga berpotensi merugikan kepentingan ekonominya. Bagi pelaku, perilaku ini akan menyebabkan turunnya integritas akademik yang bersangkutan di depan masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Menurunnya reputasi sekolah, bahkan dalam lingkup paling luas, perilaku plagiarisme akan mendegradasi kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai dan menumbuhkan integritas akademik yang baik harus dimulai sejak dini.
Keterbatasan Tanggung Gugat Perdata dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan Martiarini, Prasti; Tobing, Torkis Lumban; Febrianto, Dita
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7861

Abstract

Kerusakan lingkungan yang terus berulang menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang efektif di Indonesia. Gugatan perdata sering berakhir pada pembayaran ganti rugi tanpa diikuti pemulihan ekologis yang nyata, sehingga tujuan perlindungan lingkungan cenderung bergeser menjadi sekadar kompensasi finansial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kemampuan mekanisme perdata dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan menjamin keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan dalam perkara lingkungan hidup. Analisis difokuskan pada konstruksi tanggung gugat perdata, penerapan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab mutlak, serta cara pengadilan menilai kerugian dan memerintahkan pemulihan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata masih menghadapi keterbatasan mendasar, baik pada tahap pembuktian, penentuan valuasi kerugian lingkungan, maupun pelaksanaan perintah pemulihan. Putusan pengadilan cenderung menekankan pembayaran ganti rugi dibandingkan tindakan pemulihan yang terukur dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran pemulihan lingkungan dalam kerangka tanggung gugat perdata agar mekanisme perdata tidak berhenti pada kompensasi finansial, melainkan benar-benar menghasilkan pemulihan lingkungan yang terukur dan berkelanjutan.
Inkonsistensi Yurisdiksi dan Mekanisme Pembatalan Putusan BPSK Telaah Kritis Terhadap Sengketa Pembiayaan Syariah Berbasis Akad Murabahah Adelia, Liza; Rohaini; Dwi Ariani, Nenny; Febrianto, Dita; Wahyu Ramdhan, Harsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4473

Abstract

Konflik yurisdiksi dalam sengketa konsumen berakad syariah seringkali menimbulkan ketegangan dialektis antara perlindungan konsumen populis dan kepastian hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kewenangan atributif Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta implikasi yuridis kompetensi absolut Pengadilan Agama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam konteks pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus melalui tinjauan literatur terhadap artikel jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan BPSK bertindak ultra vires saat memutus sengketa wanprestasi pembiayaan yang sejatinya merupakan domain hukum kontrak. Lebih lanjut, ditemukan adanya anomali yurisdiksi di mana Pengadilan Negeri melakukan pembatalan putusan BPSK atas objek akad Murabahah, yang seharusnya secara konstitusional merupakan wewenang eksklusif Peradilan Agama. Praktik peradilan juga menunjukkan adanya "patologi" hukum dalam penerapan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, di mana hakim seringkali melampaui batas pemeriksaan formal dan memasuki pemeriksaan pokok perkara (review on the merits). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi kewenangan lembaga penyelesai sengketa harus didasarkan pada penghormatan terhadap kompetensi absolut guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Menakar Keadilan Substantif dalam Enforceability Klausul Non-Kompetisi di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 Aurellia Salsabilla, Adinda; Febrianto, Dita; Wahyu Ramadhan, Harsa; Adhan, Sepriyadi; Dwi Ariani, Nenny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4662

Abstract

Transformasi ekonomi berbasis pengetahuan telah memicu peningkatan penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang, meskipun regulasi di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma yudisial dalam penegakan klausul non-kompetisi di Indonesia dan merumuskan model regulasi yang mampu menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menandai penguatan prinsip kepastian kontrak dan pengakuan kepentingan bisnis yang sah, namun masih mengabaikan parameter kewajaran dan hak ekonomi pekerja. Dibandingkan dengan sistem hukum di Jerman dan Belanda yang mewajibkan kompensasi finansial, praktik di Indonesia menciptakan beban ekonomi asimetris yang merugikan tenaga kerja. Penegakan klausul tanpa adanya kompensasi dinilai bertentangan dengan asas kepatutan dan berpotensi menghambat inovasi serta mobilitas sosial. Sebagai simpulan, Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang mengadopsi doktrin quid pro quo dan mekanisme garden leave untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan aset perusahaan dan hak asasi manusia.
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Konsumen Pemilik Nomor Seluler Cantik dalam Layanan Telekomunikasi Engelica, Naomi; Zazili, Ahmad; Febrianto, Dita; Adhan S, Sepriyadi; Trijaya, M. Wendy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4686

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan telepon seluler, yang berdampak pada perubahan fungsi nomor seluler dari sekadar alat komunikasi menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi. Fenomena nomor seluler cantik sebagai nomor dengan pola tertentu yang mudah diingat telah memicu terjadinya transaksi jual beli, namun belum diimbangi dengan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen pemilik nomor seluler cantik kerap mengalami kerugian, seperti nomor tidak dapat digunakan, keterkaitan dengan pengguna sebelumnya, serta gangguan keamanan dan kenyamanan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum preventif telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, serta peraturan pelaksananya, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi. Sementara itu, perlindungan hukum represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, sanksi, dan penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adelia, Liza Ahmad Zazili Aurellia Salsabilla, Adinda Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dwi Ariani, Nenny Engelica, Naomi Martiarini, Prasti Moenaqistin, Moenaqistin Muhammad Fakih NURUL AZIZAH Ramadhani, Faranissa Yona Rohaini Sepriyadi Adhan S Tobing, Torkis Lumban Trijaya, M. Wendy Wahyu Ramadhan, Harsa Wahyu Ramdhan, Harsa