Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS HUMANIKA Diponegoro Law Journal Diponegoro Private Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal of Humanities and Social Studies Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Agus Sarono, Agus
Mahasiswa PDIH Undip
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
MENGKRITISI MAKNA HUKUM RIBA BUNGA BANK Sarono, Agus
HUMANIKA Vol 21, No 1: JUNI 2015
Publisher : Faculty of Humanities, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.993 KB) | DOI: 10.14710/humanika.21.1.75-85

Abstract

Bank interest is considered usury. One is to be scrutinized if the bank interest as usury, because usury is often mentioned in the texts is characterized oppress and torment the community. As with the conventional bank interest, how many small and medium enterprises which helped because Free Master in conventional banks. Problems found in the writing of this paper is; Why people ignore the MUI fatwa on usury interest as knife analysis; Unger critical legal theory, theory of responsiveness Nonet Sezlnick, the theory of legal culture Lawrence M Friedman progressive Satjipto Rahardjo and Usul Fiqh used to find alternative meanings of texts relating to usury From search and review of the problems concluded that after the birth of four Imam Muslim schools stuck in the mindset of the four Imams Madzhab and afraid to ijtihad. Therefore, the Muslims thought of usury is not far from what has been inferred by the four Imam mazdhab. Finally Islamic law really can not answer the development of society. Bank interest is equated with usury which both born differ in the time span, the different communities of the background, a different effect. Therefore interest rates clearly differ from usury and should not be equated with riba. That is why people ignore the MUI fatwa in business transactions. Should the scholars 'move from positivistic Jurisprudence to understanding Sociological Jurisprudence positivistic Jurisprudence.Oleh Hence the scholars can use the legal pluralisme approach in defining legal meaning.
PELAKSANAAN AKAD QARDH SEBAGAI AKAD TABBARU Hidayati, Nurul; Sarono, Agus
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.276 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i2.29137

Abstract

ANALISIS PUTUSAN MA ATAS KASASI PUTUSAN PN. TUBAN NOMOR 25/PDT. G/2013/PN. TUBAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN Hayasinana, Khalida; Sarono, Agus; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.775 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31072

Abstract

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH DALAM DISEBABKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA Purbaningtyas, Brian Jati; Yunanto, Yunanto; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.516 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan konsekuensi bahwa perkawinan campuran interreligious agama dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Dalam perkawinan secara islam hal tersebut jelas dilarang dan memunculkan permasalahan dalam hal terjadi perceraian dan perebutan hak asuh anak mengingat hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang seagama dengan anak, sementara agama anak yang belum dewasa mengikuti agama orangtua. Tak jarang hakim akhirnya memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, hal ini berbeda dengan pengaturan  kompilasi hukum islam yang mengutamakan hak asuh anak kepada ibu.  Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian hak asuh anak pada ayah akibat perceraian dalam perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ialah apabila terjadi perkawinan secara islam kemudian salah satu pasangan murtad maka pengadilan akan mengadili berdasarkan hukum yang menjadi dasar perkawinan, karena itu kewenangan mengadili dimiliki pengadilan agama dan diputus sesuai hukum islam dimana untuk mendapat hak asuh anak maka orangtua harus beragama islam karena anak lahir dalam perkawinan islam.
Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kreditur (Rentenir) Karena Tidak Dapat Membyar Hutang Putri, Karina Marchiananda; Sarono, Agus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3696

Abstract

This study relates to the lending and borrowing system to meet daily needs. Many people think that the credit process at banks takes a long time, so those who need money quickly will lend the money to parties who apply quickly using ID cards. Loan sharking is an act carried out by lending money in a very fast process but the interest offered is much greater than bank interest if the installments exceed the due date that must be paid. Research specifications that use analytical descriptives are intended to provide data that is as precise as possible about people, conditions or other phenomena. The approach method used is normative juridical. This study discusses: First, the implementation of the work system carried out by loan sharks in lending credit. Second, the legal consequences implemented if the customer has returned the debt but there is still interest to be paid. The results of this research show that firstly, a debtor who borrows money from a moneylender (creditor) if the deferred time has passed, then the collateral promised by both parties will inevitably be confiscated dishonorably due to the delay in payment of the debt to the moneylender. . Second, the practice of loan sharking is an illegal act that has not been regulated expressly in the laws and regulations, where this agreement arises from the practice of loan sharking which has violated the objectives contained in Article 1320 point 4, namely that it must be based on a cause that is not prohibited.
PENDAFTARAN TANAH UNTUK JALAN DALAM RANGKA PENGAMANAN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN Putri, Sepmaliana Akari; Adhim, Nur; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41476

Abstract

Pendaftaran tanah untuk jalan mulai dilakukan Kabupaten Sragen pada tahun 2021. Jalan yang disertipikatan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan dibeberapa kecamatan di Kabupaten Sragen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan dilakukannya, akibat hukum dan penyelesaian jika ada perubahan nama, ukuran dan status jalan setelah dilakukan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen dilakukan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum, memastikan data ukuran jalan, dan rekomendasi KPK. Ketiga alasan tersebut pada intinya dimaksudkan untuk mengamankan aset berupa jalan yang berada dibawah penguasaan Pemkab Sragen. Akibat hukum yang ditimbulkan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen adalah kepastian hukum; perlindungan hukum; dan timbulnya kewenangan, hak, kewajiban serta larangan bagi Pemkab Sragen. Pensertipikatan aset berupa jalan di Kabupaten Sragen mencerminkan pengamanan aset jalan secara nyata. Penyelesaian apabila terjadi perubahan nama, ukuran dan status jalan adalah mengajukan permohonan perubahan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan setempat untuk mengurangi potensi sengketa dikemudian hari. Pendaftaran perubahan data tersebut mencerminkan pengamanan aset jalan secara berkelanjutan.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA Sandy, Valencya Arya; Yunanto, Yunanto; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43471

Abstract

Pembatalan perkawinan yang artinya perkawinan tersebut sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait pengampuan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan perkara dan jurnal hukum. Hasil penelitian pada penulisin ini telah menunjukan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg perkawinan yang sudah terjadi diantara suami dan istri akan dianggap tidak pernah ada sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan harta bersama dalam perkawinan kembali kepada masing-masing pihak suami dan istri. Dalam perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata karena istri tidak berada di bawah pengampuan, oleh karena itu setelah terjadinya pembatalan perkawinan dapat melakukan permohonan pengampuan terhadap diri istri guna melindungi hak yang dimiliki olehnya terutama dalam melakukan perbuatan hukum.
Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap Hapsari, Indri; Sarono, Agus
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42367

Abstract

AbstractWarehouse receipt is a certificate of ownership of collateral that is specifically registered and issued by the warehouse manager with the approval of the supervisory agency. The purpose of writing a journal is to find out the application of the warehouse receipt system for agricultural commodities in Cilacap and the role the Cilacap Regency local government in implementing the warehouse receipt system for agricultural commodities. The research method used is empirical juridical research method. The results is issueance of the Warehouse Receipt system in Cilacap starting when the request is made by the owner of the goods individually and collectively. The implementation of the warehouse receipt in the Cilacap Regency has not been running well due to the lack of socialization of warehouse receipts from the Cilacap Regency Government and the insufficient budget from the central government or local government. The conclusion is the implementation of the warehouse receipt for agricultural commodities in the Cilacap Regency which has only been running for a year has noot been running effectively with regulated number 9 of 2011 and there is a lack of socialization from the local government of Cilacap Regency in implementing warehouse receipts to farmers.Keyword: warehouse receipt; local government; agriculture.AbstrakResi gudang merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas. Tujuan penulisan jurnal penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Cilacap dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari pembahasan jurnal ini yaitu penerbitan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap dimulai saat permohonan oleh pemilik barang secara individu kolektif. Pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Cilacap yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai resi gudang dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dan belum tercukupinya anggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem resi gudang atas komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap yang baru berjalan setahun belum berjalan dengan efektif sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 dan terdapat kendala kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan resi gudang kepada petani.Kata kunci: resi gudang; pemerintah daerah; pertanian.
Strengthening Legal Certainty of Marriage Contract (Ijab Kabul ) via Telecommunications in the Digital Era and Its Alignment with Sustainable Development Goal : Case of Indonesia Muhyidin; Setyawan, Budi; mohiddin, Mas nooraini hj; Setyowati, Ro’fah; Musyafah, Aisyah Ayu; Sarono, Agus; Islamiyati
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.13645

Abstract

This research investigates the legal implications and challenges of adapting ijab kabul (Islamic marriage contract) to the digital era in Indonesia. The rise of telecommunications technologies—especially video calls—has enabled remote marriages during the COVID-19 pandemic and in geographically separated contexts. While digital ijab kabul offers efficiency and broader access, questions persist regarding its legal validity, potential for fraud, and regulatory ambiguity. Currently, Indonesia’s Marriage Law No. 1 of 1974 requires physical presence for marriage to be legally valid. However, the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa allowing digital ijab kabul under specific conditions: real-time audiovisual communication, verified identities, and a shared session (ittihad al-majlis). These criteria demonstrate partial acceptance of digital presence under Islamic law, yet lack binding legal force. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory law, Islamic legal doctrines, and international comparisons with countries like Malaysia, Saudi Arabia, and the UAE. These nations have developed legal frameworks for digital marriage by enforcing identity verification (biometrics, e-signatures) and procedural integrity. The study proposes that Indonesia revise Article 26 of the Compilation of Islamic Law (KHI) to explicitly recognize digital ijab kabul, harmonizing it with Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). By formally acknowledging digital presence within ittihad al-majlis, Indonesia can ensure greater legal certainty and protect vulnerable parties. This legal reform supports Sustainable Development Goal (SDG) 16 by promoting access to justice, enhancing legal institutions, and fostering trust in digital innovations within religious and civil legal systems.
PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM Sarono, Agus
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 1 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rules and laws that will be upheld by the Indonesian nation is a law based on divinity. Corruption is a more appropriate form of khiyānah crime because it has an identical character that is betrayal belief associated with state finance. Khiyānah belongs to the category of non-definitive crime (ghair maħdudah) so it falls into the ta'zīr category. It is necessary to continuously reform the national laws of Indonesian character and personality, namely the corruption eradication law which has a pancasila spirit and spirit of divinity. Keywords: corruption, khiyānah, ta'zīr, legal renewal
Co-Authors Adhim, Nur ary yunanto Budi Ispriyarso Budi Setyawan Hayasinana, Khalida Indri Hapsari Islamiyati mohiddin, Mas nooraini hj Muhyidin Musyafah, Aisyah Ayu Nurul Hidayati Purbaningtyas, Brian Jati Putri, Karina Marchiananda Putri, Sepmaliana Akari Sandy, Valencya Arya Setyowati, Ro’fah Yahya, Yafi'u