Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Strategi pemulihan citra publik pada kementerian pemuda dan olahraga RI: (Studi kasus: Pasca OTT KPK suap dana hibah KONI) Nisa, Nur Sholekhatun; Samputra, Palupi Lindiasari
Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/napbres.v1i1.2024.654

Abstract

The KONI Grant Fund Bribery corruption case at the Ministry of Youth and Sports violated the integrity pact, which decreased public trust. This research aims to analyze the types of image restoration strategies implemented by the Ministry of Youth and Sports and which strategies most influence public trust or can restore the image of the Ministry of Youth and Sports. The research uses a mixed sequential exploratory approach (starting from the qualitative method stage and continuing to the quantitative method). The research results show that the Ministry of Youth and Sports implements six image restoration strategies to increase the level of public trust, namely: reducing offensiveness strategy, mortification strategy, denial strategy, evading of responsibility strategy, and corrective action strategy. A new strategy, the professional imaging strategy, was discovered by the Ministry of Youth and Sports. The results of the causality analysis show that the evading of responsibility and mortification strategies have the most significant influence in increasing public trust. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports needs to avoid professional imaging strategies because, statistically, it negatively and significantly decreases public trust. Recommendations from the Ministry of Youth and Sports need to convince the public that the KPK OTT case of KONI Grant bribery does not represent the agency and that the Ministry of Youth and Sports is committed to controlling employee performance by prioritizing integrity.
Strategi perdagangan internasional sawit Indonesia menghadapi penerapan renewable energy directive (RED) oleh Uni Eropa (UE) dengan pendekatan intelijen kompetitif Muzahid, Ahmad; Samputra, Palupi Lindiasari
Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy Vol. 1 No. 2: (Agustus) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/napbres.v1i2.2024.1406

Abstract

Pendahuluan: Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED yang berkaitan dengan penerapan keberlanjutan terhadap sumber energi terbarukan dalam. Dalam kajian sebelum RED II menempatkan produk sawit sebagai salah satu penghasil emisi akibat penggunaan Indirect Land Use Change (ILUC). Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan pada kuantitas ekpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi preseden yang ditimbulkan dari Kebijakan oleh UE tersebut terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja motivasi UE dalam menerapkan kebijakan RED dari sisi sosial, politik dan lingkungan, serta strategi perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan intelijen kompetitif. Metode: Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan pendekatan intelijen kompetitif, Teori Berlian dari Porter, PESTLE dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil penelitian: Motif kebijakan RED tidak hanya akibat faktor lingkungan, namun juga terkait dengan politik dan ekonomi. Kesimpulan: Dalam menghadapi RED Strategi perdagangan Internasional sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur hilirisasi sawit dalam negeri, mengembangkan SDM, meningkatkan pengawasan dalam implementasi regulasi terkait industri sawit, selanjutnya mengedapankan industri sawit berkelanjutan sebagai counter terhadap kampanye negatif dan kebijakan RED, dengan mengusung dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan RED jika ekspor sawit ke UE dihentikan, sebagai bagian dari standarisasi berkelanjutan yang memenuhi unsur ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pasar baru, terutama negara-negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak nabati khususnya sawit, seperti India, Pakistan dan China.
Enculturated Education for Strengthening Character Education in Preventing Intolerance and Radicalism Cardinale, Pamela; Rofi’i, Muhammad Syaroni; Samputra, Palupi Lindiasari; Achdiawan, Ramadhani
TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society TARBIYA: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETY | VOL. 8 NO. 1 2021
Publisher : Faculty of Education and Teacher Training, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tjems.v8i1.20359

Abstract

AbstractIntolerance and extremism have recently increased in the academic atmosphere or among students. The purpose of this study was to discover the origins of intolerance and radicalism among students, identify the core cause of educational problems, and examine the role of cultural education in building the character of Indonesian students. The Delphi approach was used to assess data gathered from a variety of expert informants. The study's findings revealed four significant causes of intolerance and radicalization: personal factors, education, economic-social-political-cultural issues, and a lack of religious comprehension. The study also found that religious education is less in-depth, with less reading, weak persuasive logic, and a focus on binary truth. Cultural education begins with establishing superior national identity through the Pancasila character ("gotong-royong" or cooperation, empathy, and good critical-thinking abilities); fosters the habit of reading texts critically and comprehensively. Both serve as the foundation for pupils' capacity to solve complex challenges. This study makes recommendations for promoting pupils' religious belief in God and tolerance values. Intoleransi dan ekstremisme akhir-akhir ini meningkat di lingkungan akademik atau di kalangan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asal mula intoleransi dan radikalisme di kalangan siswa, mengidentifikasi inti penyebab masalah pendidikan, dan mengkaji peran pendidikan budaya dalam membangun karakter siswa Indonesia. Pendekatan Delphi digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan dari berbagai informan ahli. Temuan penelitian mengungkapkan empat penyebab signifikan intoleransi dan radikalisasi: faktor pribadi, pendidikan, masalah ekonomi-sosial-politik-budaya, dan kurangnya pemahaman agama. Studi tersebut juga menemukan bahwa pendidikan agama kurang mendalam, dengan bacaan yang kurang, logika persuasif yang lemah, dan fokus pada kebenaran biner. Pendidikan budaya diawali dengan pembentukan jati diri bangsa yang unggul melalui karakter Pancasila (“gotong-royong” atau kerjasama, empati, dan kemampuan berpikir kritis yang baik); menumbuhkan kebiasaan membaca teks secara kritis dan komprehensif. Keduanya berfungsi sebagai dasar bagi kapasitas siswa untuk memecahkan tantangan yang kompleks. Kajian ini memberikan rekomendasi untuk mempromosikan keyakinan agama siswa kepada Tuhan dan nilai-nilai toleransi.How to Cite: Cardinale, P., Rofi’I, M. S., Samputra, P. L., Achdiawan,  R. (2021). Enculturated Education for Strengthening Character Education in Preventing Intolerance and Radicalism. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 8(1), 20-43. doi:10.15408/tjems.v8i1.20359.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PROGRAM REHABILITASI DI WILAYAH DKI JAKARTA Hartini, Tutik; Samputra, Palupi Lindiasari
Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol 9, No 3 (2021): EDITION NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jc.v9i3.2318

Abstract

Drugs abuse is a health problem that can make users susceptible to various physical and psychological disorders. For that, drugs user must receive rehabilitation in order to recover. The problem is that the number of abusers participating in the rehabilitation program is still very low.The purpose of this study was to analyze the factors that led to the low participation of drug users in the rehabilitation program using a health belief model approach. The research method used a quantitative approach, this type of survey with a sample of 73 respondents. Respondents in this study are people aged 15-60 years who live in Jakarta and identify as drug users and are not currently participating in the rehabilitation program. Data analysis using factor analysis. The results showed that six factors caused the low participation of drug users in the rehabilitation program, namely the perception of seriousness, self-efficacy, knowledge, susceptibility, perception of barriers, and family support. Based on the loading factor value, the perception of seriousness is most reliable by legal issues (0.857). The self-efficacy factor can trust by the user's confidence to recover from dependence (0.850). Media information (0.815) is the most dominant indicator of the knowledge factor. The perception factor of the susceptibility factor, the susceptibility factor, was used for abusing narcotics (0.877), and the perception factor by the administrative requirement (0.894). ABSTRAKPenyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan yang dapat menjadikan penggunanya rentan terhadap berbagai gangguan fisik maupun psikis. Untuk itu, penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi agar dapat pulih. Permasalahannya adalah jumlah penyalahguna yang ikut dalam program rehabilitasi masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keikutsertaan penyalahguna narkotika dalam program rehabilitasi dengan pendekatan health belief model. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis survey dengan sampel sebesar 73 responden. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat usia 15-60 tahun yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan teridentifikasi sebagai penyalahguna narkotika serta tidak sedang mengikuti program rehabilitasi. Analisis data menggunakan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 faktor penyebab rendahnya keikutsertaan penyalahguna narkotika dalam program rehabilitasi yaitu faktor persepsi keseriusan, efikasi diri, pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi hambatan, dan dukungan keluarga.  Berdasarkan nilai loading factor, persepsi keseriusan paling bisa dijelaskan oleh masalah hukum (0,857). Faktor efikasi diri dapat dijelaskan oleh keyakinan penyalahguna untuk dapat pulih dari ketergantungannya (0,850). Informasi media (0,815) merupakan indikator paling dominan dari faktor pengetahuan. Selanjutnya faktor persepsi kerentanan faktor dijelaskan oleh mudah terpengaruh untuk menyalahgunakan narkotika (0,877), dan Faktor persepsi hambatan dijelaskan oleh syarat administrasi (0,894).
Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi Produksi Garam Nasional Ghozali, Adein Bagus Maulana; Samputra, Palupi Lindiasari
International Journal of Demos (IJD) Volume 4 Issue 4 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i4.341

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the salt import policy strategy in protecting national salt production. The method used in this research is research synthesis, in the form of a literature review of previous research results from 2011 to 2020 with the same topic. The study results are contradictory to the impact of the salt import policy on national salt production. Negative impact: decreasing farmers' welfare and the price of people's salt, causing salt farmers to have difficulty producing capital for national salt. Positive implications: becoming a price control for domestic prices, encouraging the quality of the people's salt to compete with imported salt. The salt import policy strategy to protect national salt production is as follows: (1) There must be improvements to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 63 of 2019 concerning Salt Imports' Provisions. For example, setting HPP for people's salt as outlined in a ministerial regulation. (2) To accommodate the Indonesian People's Salt Farmers Association's aspirations in policymaking, (3) Support from the government for technology in producing people's salt, (4) The government can set price control during the salt harvest season.Keywords: Strategy, Salt Import Policy, National Salt Production. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan impor garam dalam melindungi produksi garam nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintesis riset, berupa literature review terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dari tahun 2011 hingga 2020 dengan topik yang sama. Hasil penelitian terdapat kontradiksi dari dampak kebijakan impor garam terhadap produksi garam nasional. Dampak negatif:   menurunnya kesejahteraan petani dan harga garam rakyat, sehingga menyebabkan petani garam kesulitan modal untuk memproduksi garam nasional. Dampak positif: menjadi price control terhadap harga dalam negeri, mendorong kualitas garam rakyat sehingga dapat bersaing dengan garam impor. Strategi kebijakan impor garam untuk melindungi produksi garam nasional sebagai berikut: (1) Harus adanya penyempurnaan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam. Seperti, menetapkan HPP garam rakyat yang dituangkan dalam peraturan menteri. (2) Menampung aspirasi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia dalam pembuatan kebijakan, (3) Dukungan dari pemerintah terhadap teknologi dalam memproduksi garam rakyat, (4) Pemerintah bisa menetapkan price control pada masa panen raya garam.Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Impor Garam, Produksi Garam Nasional.
Pengaruh Emotional Quotient Terhadap Strategi Coping Stress Generasi Milenial Dalam Bermedia Sosial Syafindra, Yaumil; Samputra, Palupi Lindiasari
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2064

Abstract

The purpose of this study is to find out how emotional quotient influences stress coping strategies in the millennial generation on social media. The method used is synthetic review using journal references for the last ten years. The results of this study indicate that 90% has a positive effect and 10% shows negative results on emotional quotient in coping stress strategies on social media. The conclusion is that there is a positive relationship between emotional quotient and stress coping strategies in the millennial generation which are influenced by different aspects according to what Goleman put forward. Thus, a person's high level of emotional quotient will also affect high coping strategies. The advice given to the millennial generation is expected to be able to manage emotions well and be able to use stress coping strategies in an effort to reduce negative emotions
Analysis of nickel export restriction and downstream policy in Indonesia Putra, Agung Tri; Samputra, Palupi Lindiasari
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 3 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i3.749

Abstract

With 21 million metric tons of nickel deposits, or ? of global reserves, Indonesia possesses an abundance of the metal. The purpose of this study is to evaluate the export and processing policies of the Indonesian government regarding nickel and how they relate to global nickel requirements in light of future energy estimates. This study's methodology, which gathers information from official websites, government papers, mass media, and literature, is based on qualitative assumption analysis. The findings indicate that a revision is necessary to ESDM Ministerial Regulation Number 11 of 2019. This policy has a negative effect since the government failed to consider a number of factors while drafting it, including the effects on the environment, the disparity in benefits between China and Indonesia, and the distribution of social implications. Since this policy fosters future national economic progress, it can be deemed appropriate. Impacts on social, environmental, and national resilience still need to be taken into account. The study's findings indicate that, although expert assumptions and a number of other factors on social and environmental issues vary, the government's assumptions, which give priority to the economic sector, do not. The notion of nickel's added value is currently the sole issue that the government views as a major concern, despite the fact that downstream nickel applications can have a good societal impact.
Evaluation of The Business Performance of PT ADARO Energy Indonesia Tbk Before and After Business Diversification With A Competitive Intelligence Approach Auditua, Hotman; Lindiasari Samputra, Palupi
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 6 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i6.517

Abstract

This research examines the impact of business diversification on the financial performance of PT Adaro Energi Indonesia Tbk (ADRO) in response to Indonesia's high dependence on coal, which poses long-term risks related to resource limitations and sustainability challenges. The study aims to analyze ADRO’s financial performance before and after diversification, particularly its transition into clean water processing, solar power, hydropower, and steam power plants. Using a quantitative descriptive method, this research utilizes financial report data from 2015 to 2023 to assess key financial indicators such as Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), liquidity, and equity growth. The findings indicate that before diversification (2015–2017), ADRO exhibited stable financial performance, with an ROE of 13.1% and an ROA of 7.9% in 2017, alongside a Current Ratio of 2.6 and equity growth to USD 4,091,627 thousand. Post-diversification (2018–2023), the company showed significant improvement, achieving a peak ROE of 43.4% in 2022, strengthened liquidity, and enhanced asset and equity value. The results suggest that business diversification has positively impacted ADRO by reducing dependence on coal, expanding into renewable energy sectors, and enhancing long-term financial sustainability.
Analisis Naratif Kebijakan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Dalam Mengurangi Emisi Karbon Fitri, Okta Rina; Samputra, Palupi Lindiasari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.15472

Abstract

Pemerintah menerapkan strategi insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk mencapai target net zero emission. Namun dalam implementasinya terdapat kontra narasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan insentif KBLBB di Indonesia dengan menganalisis narasi pemerintah dan kontra narasi dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Narrative Policy Analysis (NPA). Sumber data menggunakan dokumen instansi pemerintah berupa transkrip pidato dan siaran pers serta berita media online. Hasil perbandingan narasi pemerintah dengan kontra narasi dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil, menunjukan terdapat perbedaan sistem kepercayaan. Pemerintah menilai penyebab emisi karbon bersumber dari kendaraan pribadi berbahan bakar BBM, sehingga solusinya dengan menggunakan KBLBB. Sementara itu narasi kontra meyakini bahwa KBLBB tidak menjadi solusi polusi dan emisi karena pembangkit listrik untuk KBLBB tersebut masih berasal dari energi fosil berupa minyak, gas dan batu bara. Pada dasarnya pihak kontra menyetujui konversi BBM untuk mengurangi emisi karbon, namun pemilihan listrik dinilai kurang tepat saat ini karena keterbatasan bahan baku dan emisi yang ditimbulkan. Strategi kebijakan insentif KBLBB perlu dipertimbangkan ulang dengan jaminan kepastian bahan baku listrik berasal dari energi terbarukan, kesiapan pengisian baterai dan sistem pengelolaan limbanya, serta pemberian insentif yang lebih tepat sasaran.
Lobster Clear Seeds Smuggling’s Threats and Modes Through the Customs Side in Indonesia Indradinata, Bayu; Samputra, Palupi Lindiasari
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 8 (2023): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i8.448

Abstract

Background: Indonesia is one of the countries that has a very diverse biodiversity in the world and is one of the strengths of Indonesia's natural resources. One of Indonesia's leading natural resources is lobster. Lobster commodities have a very high export value and have a wide market share in the world. However, the existence of lobsters is currently under threat considering the massive smuggling of lobster clear seeds which are lobster seeds for cultivation. The threat of smuggling and uncontrolled fishing of lobster clear fry threatens the resilience of lobster clear seeds in the wild. Aim: The purpose of the research was to determine the threat of smuggling lobster clear seeds and the mode of smuggling carried out by smugglers. Method: This research is a quantitative research with a statistical descriptive analysis method using secondary time series data  with a case study approach to smuggling enforcement carried out by the Directorate General of Customs and Excise for the period 2018 – 2022. Findings: Benur smuggling still often occurs in Indonesia by utilizing illegal entrances through sea routes and international airports, supported by indications of the involvement of unscrupulous officials and organized international crime networks.