Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Johny Krisnan, Johny
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Customary criminal law in the Eastern of Indonesia: the special autonomy Province of Papua Aisy, Salsabila Rahadatul’; Hakim, Hary Abdul; Krisnan, Johny; Hardyanthi, Try; Masithoh, Mutia Qori Dewi
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5553

Abstract

Autonomy is often seen as an institutional instrument to manage sub state nationalist conflict. Its implementation is also a key in determining its impact on conflict. After the reform period 1999 “Autonomy and Decentralization” in Indonesia are widely welcomed. While Papua is an inseparable part of special autonomy in Indonesia. Papua as a former Dutch territory which was later handed over to Indonesia has many advantages, both in terms of culture, customary law and natural resources. But on the other hand, the fact is that the indigenous Papuan people does not agree to join as part of Indonesian territory. This rejection was accompanied by separatist actions based on their interest mentioned in the memorandum for Papuan independence. This research is the first to aim to measure whether the special autonomy given to Papua has been effectively carried out in an effort to defend Papua as a part of Indonesia. Second, in the application of this special autonomy related to the existent of customary criminal law in papua. The research used normative legal research by statute approach, the data collected through library research and also analysed used descriptive qualitative. So it is concluded that the application of the special autonomy given to Papua has a big impact on democracy in Indonesia, as well as the Papua regional government given specialization in managing its regional potential. Although there are still problems in its implementation.
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Krisnan, Johny; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8753

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi power point. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS Hendrawati, Heni; Krisnan, Johny
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang: Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri. Tujuan: membahas faktor-faktor terjadinya Eigenrichting dan upaya penanggulangannya Metode: metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di kabupaten Magelang. Yang secara kriminologis. Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), merupakan gejala sosial yang saat ini menunjukkan fenomena yang semakin meningkat di masyarakat. Hasil: Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Eigenrichting, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya daya emosional, mental individu, pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum. Faktor eksternal, diantaranya melemahnya wibawa hukum, kebiasaan kekerasan, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomi di dalam masyarakat, ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive. Upaya penanggulangan Eigenrichting antara lain dilakukan dengan tindakan pre-emptif, preventif, tindakan abolionistik, yaitu dengan cara memantau perkembangan emosi warga, menghilangkan kondisi anomi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, menghilangkan kebiasaan kekerasan, mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Upaya terakhir apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, maka akan diambil tindakan represif.
Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan Hendrawati, Heni; Krisnan, Johny; Nurwati, Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor, dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor. Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administasi meliputi pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditempat operasi, pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan, dan Uji Kecepatan Kendaraan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman aparat kepolisian dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor adalah dilihat dari laju kendaraan, maupun perubahan body kendaraan
Program Kemitraan Universitas (PKU) dengan Desa Candiretno Pelaksanaan Kegiatan Diversi dalam Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Hendrawati, Heni; Krisnan, Johny; Nurwati, N
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat, tentang Diversi, yaitu apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam setiap proses pemeriksaan harus dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Diversi merupakan amanat Undang-Undang No: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatan akan diawali dengan memberikan Penyuluhan Hukum tentang bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana Anak dan sosialisasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap berikutnya akan dilakukan pelatihan pelaksanaan Diversi kepada tokoh masyarakat. Mulai dari membuat format kesepakatan Diversi dan cara melakukan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan Diversi.
Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang) Loren, Dinda Ayu Rosa; Basri, B; Krisnan, Johny; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cigarettes are one source of state revenue received from the imposition of excise. However, it turns out that there are also cigarettes that do not have excise bands (plain). Cigarettes are one of the goods that are subject to excise duty because they are considered to be an item in which it is necessary to monitor their distribution, control their consumption, and in their use can cause a negative impact on the wearer or the community and the environment. This study aims to further examine the circulation of cigarettes without excise stamps in the prosecution area of KPPBC TMP C Magelang. This research uses a normative-empirical method which is a legal research study regarding the implementation or enactment of normative legal provisions. Circulation of cigarettes without excise stamps is very detrimental to the state, it is necessary to know about the parties involved in their circulation and the factors that become obstacles in enforcing cases of cigarettes without excise stamps.
Co-Authors Agna Susila, Agna Aisy, Salsabila Rahadatul’ Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Basri, B Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Habib Muhsin Syafingi Hafid Rahman, Indra Hafid Rahman, Indra Hakim, Hary Abdul Hardyanthi, Try Heni Hendrawati Heniyatun Khairun Nisa, Yusup Khairun Nisa, Yusup Loren, Dinda Ayu Rosa Masithoh, Mutia Qori Dewi Nurwati Nurwati Nurwati, N Puji Sulistyaningsih Putri, Nandyar Astari Suaila, Agna Yudha, Awiek Prama Yulia Kurniaty