Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERELIGIUS (ANTARA HINDU DAN KRISTEN) DI DENPASAR, BALI ]]>
<![CDATA[Yunanto, Herni Widanarti, Elizabeth Miani Ndaumanu*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.472 KB)
<![CDATA[Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan campuran intereligius, sehingga menimbulkan multitafsir apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan kalaupun diperbolehkan bagaimana proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama di kota Denpasar sampai bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim PN Denpasar dan Pegawai Kantor Disdukcapil Denpasar dan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan campuran intereligius di kota Denpasar adalah calon pasangan terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberitahu niat melangsungkan perkawinan tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena adanya perbedaan agama, kemudian Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan dan menyarankan kepada calon mempelai untuk meminta penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut berupa ijin perkawinan untuk melangsungkan perkawinan campuran intereligius dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut. Penetapan pengadilan inilah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. ]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENCORETAN NAMA AYAH DARI AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010) ]]>
<![CDATA[Mulyadi, Yunanto, Chairinaya Nizliandry*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.781 KB)
<![CDATA[Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 dan bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah putusan bersifat in kracht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya menjadikan amar putusan pembatalan perkawinan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak yang seharusnya dapat ia peroleh dari ayahnya. Untuk hakim, sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, melihat pula pertimbangan hakim pada putusan yang berkaitan; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya yang terampas oleh putusan hakim yang keliru dan menyesatkan.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI DI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.068 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa Perkawinan itu harus sesuai dengan hukum agama khususnya Undang-Undang yang berlaku. Maka ada aturan yang mengatur bahwa Perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sebab mengapa masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul pada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah dalam menangani perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.Perkawinan wajib dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan akan tetapi, dalam faktanya masih banyak calon pasangan suami-isteri yang tidak mencatatkan perkawinannya khususnya di Kota Semarang. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama/kepercayaan yang berkembang, kurangnya sosialisasi, faktor menikah pada usia belum dewasa, perkawinan poligami bagi yang tidak memenuhi syarat dan tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah.Akibat hukumnya yaitu perkawinan dianggap tidak sah, isteri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suami baik selama perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan, bagi seorang anak akibat hukumnya adalah dianggap anak tidak sah, anak juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah. Untuk akibat hukum suami adalah disini lebih cenderung kepada hal yang menguntungkan bagi seorang suami.Upaya pemerintah adalah melakukan sosialisasi pencatatan, Pemerintah sudah membuka stand-stand mobil di titik-titik daerah Semarang agar membantu masyarakat melakukan adminstrasi terlebihnya membantu dalam mencatatkan perkawinannya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Raden Maestro Broto Ariyo]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (961.505 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai persyarakatan, salah satunya terkait dengan batasan umur. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas usia yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki.Apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai batas umur, maka diajukan dispensasi kawin pada pengadilan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan baik pria maupun wanita dinaikkan menjadi adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini kemudian diatur dalam aturan pelaksan dari putusan MK tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui urgensi pengajuan dispensasi kawin dan pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kota Semarang. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa urgensi pengajuan dipensasi kawin adalah untuk mengakui status perkawinan, melindungi status anak dan mencegah kemungkaran. Pelaksanaan perkawinan anak sebelum maupun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sama-sama melalui pengajuan dispensasi kawin. yang membedakan hanyalah batas usia minimal perkawinan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi) ]]>
<![CDATA[Nurin Hidayah]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (763.003 KB)
<![CDATA[Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salahsatunya yaitu mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namundalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karenaperceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidakmenuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapatmewajibakan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya.Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara exofficio pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimanapelaksanaan isi dari putusan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebutdengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan dataprimer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitianmenunjukan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalammemutus secara ex officio pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itusendiri apakah istri dalam keadaan qobla al dukhul dan apakah istri nusyuz serta keadaan daripihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami. Pelaksanaan pembayaran mut'ah dannafkah iddah dalam perkara cerai talak dilaksanakan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IZIN ORANG TUA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH USIA 21 TAHUN ]]>
<![CDATA[Syatifa Farhanna Syaukani]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.198 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur mengenai kriteria umur untuk dapat melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai proses pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun serta urgensi dari adanya izin orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus disertai dengan izin tertulis dari orang tua atau yang disebut dengan N5 dan menandatagani surat tersebut di depan Pegawai Pencatat Nikah guna menghindari adanya pemalsuan dari surat izin kawin tersebut. Surat izin dari orang tua ini sangat penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban dari orang tua kepada anaknya yang belum dewasa namun akan melangsungkan perkawinan dan selain itu adanya izin dari kedua orang tua ini merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI ]]>
<![CDATA[Fanny Suryani]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.981 KB)
<![CDATA[Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada hakikatnya semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya kematian diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.Penyelesaian mengenai pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung pada pengadilan.Ketidaktahuan pihak yang dirugikan mengenai hukum menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh haknya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat dilakukan ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti dan bagaimana pembagiannya harta warisan yang masih dikuasai ahli waris pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara narasumber yaitu hakim dan panitera muda di beberapa Pengadilan Negeri, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.Dalam menghadapi kasus semacam ini maka pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan secara kekeluargaan, ketika telah diupayakan namun gagal, ahli waris yang berhak bisa meminta bantuan pengadilan. Mengenai siapa yang berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkaan notaris, karena pada kasus ini para pihak merupakan Golongan Timur Asing Tionghoa yang tunduk pada KUH Perdata. Dikeluarkannya surat keterangan waris tersebut yaitu setelah notaris melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apakah pewaris selama hidupnya pernah meninggalkan testamen atau tidak. Pembagian jumlah bagiannya dalam kasus ini berpedoman pada KUH Perdata, karena ahli waris merupakan golongan I dan terjadi pergantian tempat golongan 1 pula maka hak bagiannya kepala demi kepala adalah sama. Dalam pelaksanaannya apabila pihak yang menguasai tetap tidak mau membagi harta warisan maka Balai Harta Peninggalan akan membantu untuk melakukan pembagiannya misalnya dengan melakukan penjualan secara lelang, namun sebaliknya jika dengan sukarela membagi harta warisan maka apakah objek waris akan dijual lebih dulu atau dibagi langsung tergantung kesepakatan para pihak.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 615/PDT.G/2014/PA.SMG ) ]]>
<![CDATA[Vika Mega Hardhani*, Mulyadi, Yunanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.458 KB)
<![CDATA[Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulsn data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Gunungkidul) ]]>
<![CDATA[Husni Kurniawati]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.611 KB)
<![CDATA[Perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat materil maupun syarat formil. Pada salah satu syarat materil, perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Kemudian setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan direvisinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut dapat disimpangi, yaitu apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak belum mencapai usia tersebut, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan yang bersangkutan. Di Kabupaten Gunungkidul, pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk dapat dikatakan cukup banyak. Penyebabnya adalah karena sang anak telah hamil terlebih dahulu dimana dipicu oleh beberapa hal. Selain itu kurangnya informasi pada masyarakat mengenai dinaikkannya batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun juga mempengaruhi banyaknya permohonan yang diajukan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang hendak dinikahkan ke pengadilan yang bersangkutan. Padahal dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Berdasarkan hasi penelitian pasal tersebut bukan merupakan pasal yang bertentangan melainkan justru berkesinambungan. Pasal tersebut merupakan bentuk pencegahan sebagai kewajiban dari orang tua, maka apabila telah terjadi hal yang mendesak dan harus dinikahkan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan diajukan oleh orang tua karena sang anak belum cakap bertindak. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus memperhatikan aspek perlindungan anak yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah demi kebaikan anak dan kemaslahatan bersama. Pasal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan terhadap dispensasi nikah, karena tidak terdapat hubungan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan nasehat bagi orang tua. Selain itu menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan bilamana alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah bukan karena hal yang mendesak.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Arum Kusumaningrum*, Yunanto, Benny Riyanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (745.712 KB)
<![CDATA[Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Semarang pada tahun 2015 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Semarang. Proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang bahwa mediasi yang dilakukan di belum efektif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan mediasi yaitu faktor kepatuhan masyarakat yang masih rendah serta budaya masyarakat yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah hanya berkisar 4-10%. Adanya perubahan PERMA No.1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian. Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang. ]]>
