Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Diponegoro Law Review Gema Keadilan LEGAL BRIEF Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
F. X. Joko Priyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP KAIN TENUN DARI KAPAS DAN BENANG KAPAS SEBAGAI AKIBAT PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL Mevy Adine*, Siti Mahmudah, F.X.Djoko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.309 KB)

Abstract

Perdagangan antarnegara saat ini berubah menjadi perdagangan global dengan ciri perdagangan bebas dan persaingan dalam keunggulan komperatif termasuk juga ASEAN China Free Trade Area. Pemberlakuan ACFTA diikuti dengan lonjakan volume impor dapat menyebabkan terpuruknya industri domestik, di Indonesia sendiri salah satu industri yang terkena dampak lonjakan volume impor adalah industri tekstil oleh karena itu penerapan Safeguard diharapkan dapat menjadi solusi bagi industri tekstil dan produk tekstil domestik.
KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Dewi Roybot*, Bambang Eko, FX. Djoko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.517 KB)

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi hal yang penting dalam pembangungan berkelanjutan. Provinsi Jawa Tengah melihat pentingnya hal ini diatur dalam sebuah peraturan daerah agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Jawa Tengah menjadi tepat sasaran ataupun efektif dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur daeahnya sendiri. Konsep yang dimiliki Jawa Tengah tentu berbeda dengan konsep dari daerah lain, dan dilakukan perbandingan agar konsep kebijakan pemerintah daerah menjadi tampak jelas.
IMPLEMENTASI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA PHILIPPINES-TAXES ON DISTILLED SPIRITS (ANTARA FILIPINA DENGAN UNI EROPA) Fierda H.R.S Ayu Sitorus*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.784 KB)

Abstract

Pasal III:2 GATT merupakan pasal yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama dalam pajak internal atau pungutan internal terhadap produk impor dan produk domestik dalam suatu negara, yang dikenal dengan prinsip national treatment. Section 141 NIRC Filipina  memberlakukan regim pajak terhadap distilled spirits kedalam dua klasifikasi yang berbeda. Terhadap distilled spirits domestik diberlakukan tarif pajak tetap yang rendah, sedangkan terhadap distilled spirits impor dikenakan 3 golongan pajak yang berbeda berdasarkan NRPnya. Apakah distilled spirits Filipina dengan Uni Eropa merupakan like product. Apakah Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau  sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari sumber hukum internasional, bahan hukum sekunder dari buku, pendapat ahli, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan (i) produk distilled spirits impor dan domestik merupakan like product, (ii) analisis terhadap pasal III:2 GATT diperoleh kesimpulan bahwa Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Saran penulis adalah banyak istilah dalam pasal III:2 yang membutuhkan penafsiran hukum sehingga penafsiran istilah-istilah tersebut penting sebagai dasar hukum tetap bagi anggota WTO.
Quo Vadis Politik Hukum Pasal 11 UUD 1945 FX Joko Priyono
Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.825 KB) | DOI: 10.14710/gk.2018.3583

Abstract

-
Legal Pluralism as Pancasila’s Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making Samuel Hamonangan Simanjuntak; FX. Djoko Priyono
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.88

Abstract

The legislation and law enforcement has a causal relationship, if the law does not reflect substantive justice, then law enforcement does not produce substantive justice. There are still many laws that do not reflect substantive justice and law enforcement does not produce substantive justice and does not reflect Pancasila, due to an inappropriate approach. Then what is the fixed approach if you want the law to reflect substantive justice and Pancasila, as well as what is the right approach so that law enforcement produces substantive justice. Based on the above, the problems raised are: whether the legal pluralism approach can realize substantive justice; and how is the legal pluralism approach as a reflection of Pancasila in realizing substantive justice for the formation of laws and law enforcement. The purpose of this study is to formulate that the legal pluralism approach can realize substantive justice and to construct the idea of ​​a legal pluralism approach as a reflection of Pancasila in realizing substantive justice for the formation of laws and law enforcement. The results of this study are that based on the development and concept of the legal pluralism approach, it is a combination of 3 approaches (natural law, state positivism, socio-legal) which will lead to the achievement of substantive justice. To produce laws that reflect substantive justice and Pancasila and law enforcement that produces substantive justice, legislators and law enforcement must use the right approach, namely the legal pluralism approach.
RETALIASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SENGKETA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN Yeni Erviana; FX. Joko Priyono; Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2014,  Kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia digugat Amerika Serikat (AS) di Panel WTO karena memberlakukan hambatan perdagangan yang dilarang GATT. Laporan Panel dikuatkan badan banding menyatakan kebijakan impor produk tersebut bertentangan dengan Pasal 11 GATT. Selanjutnya, AS mengajukan permohonan retaliasi terhadap Indonesia karena dianggap belum mematuhi rekomendasi DSB. Indonesia keberatan dengan permohonan retaliasi AS karena, telah mematuhi rekomendasi DSB dengan melakukan penyesuaian kebijakan impor sebelum jangka waktu berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan untuk mengetahui kesesuaian peraturan yang telah dilakukan Indonesia dengan rekomendasi  DSB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena bertentangan dengan Pasal 23 DSU. Penyesuaian peraturan importasi yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan rekomendasi DSB.
Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan Eko Adi Santoso; FX Joko Priyono
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.37244

Abstract

AbstractThe free will of man causes often problematic problems in the practice of notary positions. The difficulty of knowing and understanding the free will of man causes a variety of issues concerning the falsification of deed notaries. The purpose of this study is to analyze the authenticity of the falsified notarial deed and notary responsibility for the falsified deed. This research method uses normative juridical research method with legal material collection techniques through positive legal inventory, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto or court decisions. The conclusion of this study is the basis for testing the authenticity of the falsified notaries deed is to understand the forms of deed and the function of notarial deed. While the legal implications of the falsified notarial deed have an impact on the object of the deed's product and the subject, especially notary liability. The implications for the product object of the deed result in it being cancelable, null and void, having no legal force, invalidity or legal force to the extent of the deed under hand. Notary liability for falsified deed can be ensnared in civil, criminal, and other sanctions.Keywords:  notary public; act authenticity; forgeryAbstrakKehendak bebas yang dimiliki manusia menyebabkan sering kali terjadi problematika dalam praktek jabatan notaris. Sulitnya mengetahui dan memahami kehendak bebas manusia menyebabkan berbagai persoalan menyangkut pemalsuan akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto atau putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah landasan untuk menguji autentisitas akta notaries yang dipalsukan adalah dengan memahami bentuk-bentuk akta dan fungsi akta notaris. Sedangkan implikasi hukum terhadap akta notaris yang dipalsukan berdampak terhadap objek produk akta dan subjek terutama pertanggungjawaban notaris. Implikasi terhadap objek produk akta tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah atau berkekuatan hukum sebatas akta di bawah tangan. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan maka dapat dijerat sanksi perdata, pidana, dan sanksi-sanksi lainnya.Kata kunci: notaris; autentisitas akta; pemalsuan
ANALISIS SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES NEGARA SEBAGAI BENTUK HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KOSTA RIKA DENGAN MEXICO DS524) Alisa, Fathiya Nurul; Priyono, FX. Joko; Paulus, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39550

Abstract

Perjanjian SPS mengakui hak setiap negara anggota untuk menetapkan kebijakan SPS sendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan SPS Agreement. Pengakuan akan hak ini bertujuan untuk melindungi wilayah negara dari penyabaran hama dan penyakit dari aktivitas perdagangan internasional. Penelitian ini membahas terkait sengketa perdagangan antara Kosta Rika dengan Mexico terkait impor buah alpukat. Kosta Rika memberlakukan penghentian impor sementara terhadap buah alpukat untuk konsumsi asal Mexico di tengah penyebaran virus Avocado Sunblocth Viroid (ASBVd) di Mexico. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari kebijakan SPS Kosta Rika dengan ketentuan dalam SPS Agreement. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan terkait konsistensi kebijakan SPS Kosta Rika dalam DSFE-002-2018 dan DSFE-003-2018 dengan ketentuan Article 2 dan Article 5 SPS Agreement. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan SPS Kosta Rika bertentangan dengan ketentuan Article 2 mengenai hak dan kewajiban dasar negara termasuk di dalamnya berkenaan dengan keberadaan bukti ilmiah. Penelitian ini juga menemukan pelanggaram terhadap unsur-unsur dalam Article 5 mengenai penilaian resiko, pertimbangan terhadap bukti ilmiah yang ada, dan pertimbangan terhadap faktor ekonomi.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA MASYARAKAT ADAT KAYU ARO DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Febrianda, Lis; Priyono, FX Joko; Putra, Deka
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.272-279

Abstract

Di komunitas adat Kayu Aro, penyelesaian kejahatan pemerkosaan diatur oleh 20 hukum adat, dengan hukuman khusus yang diatur dalam hukum 8 adat Tigo Luhah, yang mencakup sanksi yang disebut “gdang sbut gdang baye”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kejahatan pemerkosaan di komunitas adat Kayu Aro dari perspektif keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara, diikuti dengan analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah: Penyelesaian kejahatan pemerkosaan berdasarkan hukum adat Tigo Luhah melibatkan lembaga lembago jati, lembago kurung, lembago negeri, dan lembago alam; Sanksi adat termasuk hukuman sumbang salah dan anak bini uhang.
APPLICATION OF PRINCIPLE FULL DISCLOSURE AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR DUE TO MARKET MANIPULATION OF SHAREPRICES BY ISSUERS IN CAPITAL MARKET Pohan, Ghiffary Akmal Alija; Priyono, FX. Joko; Priyono, Ery Agus
CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.1.104-115

Abstract

Capital market plays an essential role in economic activity, particularly in the allocation of public money which is can’t be separated from the role of investor and issuer as well as the implementation of capital market, stipulated in the Capital Market Law No. 8 Year 1995. The transaction mechanism between the investor and the issuer themselves known as the Initial Public Offering (IPO) which furtherly understood as the process of selling securities from the issuers to investors. Hence, in the running of capital market itself there were found such a violation in the principle of full disclosure, also, the market manipulation that obviously undertook in the IPO that would obviously causes several losses for the investor rights. The research method was carried out using a judicial normative legal approach, in which, solely through the examination of library materials or secondary data. All the legal materials obtained would be analyzed using a logical/systematical interpretation referring to the relatable laws and regulations, also supported from the judge decision that strengthened the legal issue which further explaining the research’s result and discussion. It is clear that the Issuer responsibility would be served under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) that would undertook either the preventive or the repressive action toward every crimes formed by the issuer. So does in the market manipulation cases, there would be imposing sanctions contained in the Capital Market Law in the form of criminal and administrative sanctions which were given intentionally of having a deterrent effect and providing legal certainty upon the Capital Market Law.
Co-Authors Alisa, Fathiya Nurul Audrey Kartika Putri Benuf, Kornelius Darminto Hartono Paulus Eko Adi Santoso Elfia Farida Ery Agus Priyono, Ery Agus Febrianda, Lis Hastono, Broto Khanza, Yuga Narazua Mega Puspawati Hasim Michael Frederijk Tampubolon Nabitatus Sa’adah Nanami Satyanegara Nanik Trihastuti Paulus, Darminto Hartono Pereira, Lenilde Pohan, Ghiffary Akmal Alija Pujirahayu, Esmi Warassih Putra, Deka Ria Wierma Putri, Ria Wierma Safira Nur Halima*, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno, Safira Nur Halima*, Samuel Hamonangan Simanjuntak Siti Malikhatun Badriyah Sukirno Sukirno Tirza Gracia Shekinah Hutagaol Tisnanta, HS., Unggul Basoeky Veryantoyo Eka Yunanda Yeni Erviana