Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Jurnal Cakrawala Hukum Diponegoro Law Review Gema Keadilan Mulawarman Law Review LEGAL BRIEF Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism
F. X. Joko Priyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN DALAM KONTEKS GATT Stephanie Apsari Putri*, Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.325 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini membahas tentang Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang ditujukan sebagai upaya perlindungan kesehatan dilihat dari konteks General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).Kesehatan manusia semakin memburuk karena dampak buruk rokok yang peredarannya tidak terkendali.Untuk mengatasi hal ini dibentuklah suatu ketentuan yang bersifat global sebagai upaya perlindungan kesehatan manusia, yang disebut dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).Lahirnya FCTC disambut baik oleh para ahli kesehatan masyarakat karena FCTC diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalahan kesehatan akibat rokok.Namun, FCTC juga menuai protes keras dari berbagai kalangan seperti dari para pelaku industri rokok.Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak FCTC sehingga tidak meratifikasinya.Selain itu, pokok- pokok kebijakan FCTC dianggap mengancam kelangsungan industri rokok.Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif.Bahan hukum yang dikumpulkan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Bahan hukum tersebut diinventarisir, dikategorikan, dan di sistematisir untuk kemudian dianalisis dengan interpretasi teleologis atau sosiologis.Bahan- bahan hukum yang telah dianalisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan skripsi (penulisan hukum).Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa penolakan ratifikasi FCTC oleh Indonesia didasari oleh perdebatan yang panjang antara pihak yang pro dan kontra terhadap FCTC. Menurut GATT 1994, FCTC dapat dikategorikan sebagai hambatan. Hambatan ini dapat dibenarkan selama diterapkan secara non- diskriminatif.
KONSEP LIKE PRODUCT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Adinda Kartika Putri*, Darminto Hartono Paulus, FX Djoko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.458 KB)

Abstract

Perkembangan perdagangan internasional sering menimbulkan sengketa antara Negara anggota WTO, khususnya mengenai produk sejenis (like product). Perdagangan barang internasional diatur oleh GATT 1994, namun sengketa produk sejenis tidak dapat diselesaikan menggunakan perjanjian ini karena definisi produk sejenis tidak diatur di dalamnya. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian sengketa produk sejenis.
IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA) Axel Yohandi*, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.543 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi sejalan dengan berkembangnya e-commerce, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat pembayaran. Bitcoin sebagai salah satu mata uang virtual berbasis kriptografi yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh komunitas tertentu mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak kemunculannya tahun 2009. Di Indonesia bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial, akan tetapi belum ada regulasi yang mengatur penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain terkait aspek perlindungan hukum, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia dan penerimaan negara. Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai bitcoin di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab negara untuk melindungi sebagai pisau analisis. Perkembangan bitcoin di Indonesia berimplikasi kepada perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia.
STATUS PRODUCTION SHARING CONTRACT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1969 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Michael C Mahulette*, Darminto Hartono, FX. Joko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.182 KB)

Abstract

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) masih menimbulkan perdebatan dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional atau bukan. Perdebatan menegnai status kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) berlanjut dengan adanya sengketa Uji Materil yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memandang  bahwa kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) digolongkan sebagai perjanjian internasional. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama apakah status Production Sharing Contract diklasifikasikan sebagai Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Dasar 1945, kedua Apa makna hukum dari istilah pemberitahuan kepada DPR dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta makna dari persetujuan DPR dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
GUGATAN VIETNAM KEPADA INDONESIA TERKAIT SAFEGUARDS PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN Richard Samuel*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.381 KB)

Abstract

Safeguards adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk memulihkan suatu kerugian serius atau dan/atau ancaman kerugian serius terhadap industry dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing sebagai akibat dari sebuah perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development). Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan laporan akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia memberlakukan safeguards terhadap produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan Baja Alumunium Lapis Seng (BjLAS) berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014. Sebagai salah satu negara tersbesar pengekspor produk BjLAS Vietnam mengajukan gugatan ke World Trade Organization terhadap tindakan safeguards yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa pengenaan safeguards oleh pemerintah Indonesia dianggap tidak sesuai dengan pengaturan mengenai safeguards dalam Article XIX GATT, Article 4 dan Article 12 Agreement on Safeguards.
KARAKTER MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DAN IMPLIKASINYA PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA Mega Puspawati Hasim; F.X. Joko Priyono; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.77 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22792

Abstract

Krisis keuangan global pada tahun 2008 membuat G20 menggunakan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD) sebagai landasan mengakhiri kerugian akibat praktik penghindaran pajak dengan Automatic Exchange of Information yang tertuang dalam bentuk Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. Adanya syarat teknis sebelum penerapan Automatic Exchange of Information membuat Pemerintah Indonesia memberlakukan suatu program yaitu Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain kekuatan hukum yang mengikat dan implikasinya terhadap Tax Amnesty. Skripsi ini membahas mengenai karakter Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information dan  implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty di Indonesia. Metode penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, penulis dalam melakukan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information tergolong sebagai Hard Law atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan konsep Lwglisai. Lalu,  implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty sebagai pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan Tax Amnesty.
PENENTUAN CRIMES AGAINST HUMANITY OLEH DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KASUS LAURENT GBAGBO DI PANTAI GADING Veryantoyo Eka Yunanda; Joko Priyono; Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.14 KB)

Abstract

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi pasca pemilihan umum pada tahun 2010 di Pantai Gading merupakan permasalahan yang serius. Laurent Gbagbo sebagai mantan Presiden dan salah satu orang paling berkuasa di Pantai Gading, diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pasukan pertahanan dan keamanan, milisi, tentara bayaran, dan organisasi pemuda yang menimbulkan beban serius ditujukan kepada penduduk sipil. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama PBB memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bergerak berdasarkan Piagam PBB dapat menentukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui konflik yang terjadi, serta penentuan ketidakmauan dan ketidakmampuan negara Pantai Gading oleh Dewan Keamanan dalam mengadili orang yang paling bertanggungjawab atas konflik yang terjadi, melihat hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat fakta-fakta di Pantai Gading dalam pemenuhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gabgbo beserta pasukan pendukungnya. Dewan Keamanan menemukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui perencanaan terhadap serangan meluas atau sistematik ditujukan kepada penduduk sipil yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo beserta pasukan pendukungnya. Dilanjutkan dengan perbandingan pengadilan Slobodan Milosevic di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan Ferdinand Nahimana di International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menghasilkan kesamaan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo di Pantai Gading. Dewan Keamanan dapat meneruskan kasus tersebut kepada Penuntut Umum sebagai pelimpahan wewenang di lembaga pengadilan pidana internasional. Penentuan ketidakmauan atau ketidakmampuan oleh Dewan Keamanan menyatakan Pantai Gading tidak memiliki niat untuk membawa orang yang bersangkutan kepada keadilan dan berketidakmampuan dalam mengadili Laurent Gbagbo menggunakan hukum nasionalnya, diakibatkan karena konflik  berkepanjangan, ketegangan politik, serta ketidakberfungsian secara total sistem yudisial di Pantai Gading, sehingga lembaga pengadilan pidana internasional sebagai pelengkap dapat menjalankan yurisdiksinya atas konflik tersebut.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM RANGKA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Nanami Satyanegara; Joko Priyono; Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.261 KB)

Abstract

Sekarang ini, dunia telah memasuki masa revolusi industri 4.0. Salah satu unsur revolusi industry 4.0 adalah Big Data,yang merupakan masa terjadinya pengumpulan dan pengelolahan segala jenis data, termasuk data pribadi. Perkembangan teknologi menyebabkan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah transaksi secara elektronik (e-commerce). Sebelum menggunakan jasa e-commerce, pengguna jasa harus memasukkan data pribadi. Namun setelah memasukkan data, konsumen tidak mengetahui cara penyimpanan dan pengelolaan data tersebut diperusahaan. Hal ini menyebabkan kerentanan terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan maupun pihak lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan data hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan hak seseorang yang harus dilindungi dan hal ini telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, perusahaan e-commerce dalam menyimpan dan mengelola data pribadi harus memperhatikan hak pengguna jasa. Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan e-commerce, maka pengguna jasa dapat menggugat perusahaan dengan perbuatan melawan hukum, karena pengguna merasa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan tersebut.
IMPLEMENTASI TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT DALAM KASUS PEMBERIAN LABEL “WARNING” PADA PRODUK PT. SIDO MUNCUL Karina Imasepti*, Darminto Hartono Paulus, FX. Joko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.956 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini membahas tentang Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pelabelan “Warning” pada produk PT. Sido Muncul mengingat sebenarnya dalam perdagangan internasional hambatan teknis merupakan hal yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak fair. Namun terdapat beberapa pengecualian dalam  General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan secara lebih khusus diatur dalam Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement). Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh negara anggota WTO yang ingin menerapkan hambatan teknis. Termasuk dalam hal ini California yang menerapkan kebijakan pelabelan “Prop 65 Warning”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah didapatkan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah sehingga data-data yang terkumpul dapat disajikan dalam sistematika uraian yang teratur. Pengecualian yang memperbolehkan penerapan hambatan teknis tercantum pada Pasal XX(b) GATT. Hambatan teknis yang dimaksut dalam kasus ini adalah Peraturan Teknis dan diatur dalam pasal II TBT Agreement. Pembuktian kandungan logam berat dalam produk Tolak Angin PT. Sido Muncul dapat dipermudah melalui pemenuhan prinsip-prinsip yang tercantum dalam TBT Agreement. 
IMPLIKASI YURIDIS BREXIT TERHADAP POSISI KOTA LONDON SEBAGAI GLOBAL FINANCIAL CENTRE BERDASARKAN PRINSIP FREE MOVEMENT OF CAPITALS DALAM TREATY OF LISBON 2007 Ardan Rasyid Wiradhatama*, Darminto Hartono, Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.386 KB)

Abstract

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menyebabkan tidak berlakunya kembali hukum Uni Eropa didalam Britania Raya, sehingga hal ini akan menimbulkan dampak hukum berupa kekosongan hukum. Dampak hukum tersebut akan mempengaruhi posisi Kota London sebagai global financial centre, karena tidak berlakunya kembali prinsip free movement of capitals pasar tunggal Uni Eropa dalam Britania Raya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dampak hukum yang akan terjadi dari brexit adalah adanya kekosongan hukum karena dicabutnya ECA 1972 sebagai undang-undang yang mengatur hubungan antara hukum Britania Raya dan hukum Uni Eropa. Kekosongan hukum ini akan mempengaruhi posisi Kota London dengan adanya penurunan investasi dan berpindahnya bank asing yang berpusat di Kota London sebagai akibat dari hilangnya hak passporting. Pemerintah dapat berupaya mempertahankan posisi Kota London melalui the Great Repeal Bill, dan negosiasi dalam pembuatan perjanjian dengan Uni Eropa. 
Co-Authors Ahmad Saparwadi Alisa, Fathiya Nurul Andri Sutrisno Audrey Kartika Putri Benuf, Kornelius Darminto Hartono Paulus Eko Adi Santoso Elfia Farida Ery Agus Priyono, Ery Agus Febrianda, Lis Hastono, Broto Khanza, Yuga Narazua Mega Puspawati Hasim Michael Frederijk Tampubolon Nabitatus Sa’adah Nanami Satyanegara Nanik Trihastuti Paulus, Darminto Hartono Pereira, Lenilde Pohan, Ghiffary Akmal Alija Pujirahayu, Esmi Warassih Putra, Deka Ria Wierma Putri, Ria Wierma Safira Nur Halima*, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno, Safira Nur Halima*, Samuel Hamonangan Simanjuntak Setyowati, Ro’fah Siti Malikhatun Badriyah Sukirno Sukirno Tirza Gracia Shekinah Hutagaol Tisnanta, HS., Unggul Basoeky Veryantoyo Eka Yunanda Yeni Erviana Yuli Prasetyo Adhi