Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Pancasila International Journal of Applied Social Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Lex Scientia Law Review
Yudi Widagdo Harimurti, Yudi Widagdo
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI STUDI KASUS MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Anisah, Nur Fadiah; Handayani, Septy Amelia; Parameswari, Desak Andini; Harimurti, Yudi Widagdo
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.598

Abstract

Fenomena mutilasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sadis dan kejam yang menimbulkan keresahan serius di masyarakat serta menantang sistem hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Kasus-kasus mutilasi yang marak terjadi memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan hukum pidana yang belum secara spesifik mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, urgensi pembaharuan hukum pidana menjadi krusial agar dapat merespons dinamika kejahatan mutilasi yang semakin bervariatif sekaligus menegakkan rasa keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif kriminologi yakni menganalisis tindak pidana mutilasi tidak hanya dari aspek normatif hukum tetapi juga dari dimensi penyebab, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan kelemahan regulasi pidana saat ini, menelaah faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi pelaku mutilasi, serta menawarkan urgensi pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mutilasi berdampak pada lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia diperlukan dengan memasukkan pengaturan spesifik terkait mutilasi, mempertimbangkan pendekatan kriminologi dalam pemidanaan, serta memperkuat kebijakan kriminal yang berpihak pada korban sekaligus masyarakat luas.
Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Sanksi terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Oktaviani, Riekya; Mashud, Faqihuddin; Hidayat, Hidayat; Harimurti, Yudi Widagdo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi terhadap anak di bawah umur sebagai pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat norma yang secara eksplisit membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk kekosongan hukum: normatif, yaitu karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai anak sebagai pengguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika; dan implementatif, yaitu akibat ketidakharmonisan peraturan pelaksana serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, banyak anak pengguna narkotika masih dijatuhi hukuman penjara daripada mendapatkan rehabilitasi, yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Undang-Undang Narkotika dengan menambahkan ketentuan khusus bagi anak, penyusunan peraturan teknis mengenai rehabilitasi anak, serta penguatan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada anak.
Settings On The Age Limit for Nomination as Regional Head or Deputy Regional Head in The Regional Government System in Indonesia Mareta, Moch. Firmandika Gita; Harimurti, Yudi Widagdo; Zaman, Nurus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2491

Abstract

The direct election of regional leaders, as mandated by Article 18(4) of the 1945 Constitution, aims to produce leaders with competence, integrity, and dedication in line with the people’s aspirations. However, debates have emerged regarding the correlation between young or new leaders and their performance, which has sparked discussions on revising candidate requirements, particularly age limits. This study examines (1) how the age limit for regional head and deputy nominations is regulated in Indonesian law, and (2) the reasons behind changes in these requirements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study finds that Law Number 10 of 2016 sets the minimum age at 30 years for governor and deputy governor candidates, and 25 years for mayor, deputy mayor, regent, and deputy regent candidates. Following a Supreme Court decision (Case No. 23 P/HUM/2024), the age requirement is calculated based on the swearing-in date. The Constitutional Court emphasizes that Article 7(2)(e) of Law No. 10 of 2016 must be strictly applied during the nomination process. Furthermore, the amendment of age limits cannot be separated from potential conflicts of interest among office holders. Constitutionally, such amendments are legitimate, whether conducted through judicial, legislative, or executive review.
Co-Authors Affandi, Sunan Ach. Anisah, Nur Fadiah Anwar, Nurkholis Deni Setya Bagus Yuherawan Dewi, Shofiyyah Az-zahra Eny Suastuti Fausta, Moza Handayani, Septy Amelia Haq, Lalu Muhammad Hayyanul Hidayat Hidayat Ilham, Nazril Kartika Putri, Ratna Kurniawati, Alif Makayasa, Al Hambra Bilal Mareta, Moch. Firmandika Gita Mashud, Faqihuddin Muhammad Alfian, Muhammad Nurus Zaman Oktaviani, Riekya Parameswari, Desak Andini Ramadani, Fitria Toha, Mohammad Mardiyan Widodo, Ibnu Sam