Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Settings On The Age Limit for Nomination as Regional Head or Deputy Regional Head in The Regional Government System in Indonesia Mareta, Moch. Firmandika Gita; Harimurti, Yudi Widagdo; Zaman, Nurus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2491

Abstract

The direct election of regional leaders, as mandated by Article 18(4) of the 1945 Constitution, aims to produce leaders with competence, integrity, and dedication in line with the people’s aspirations. However, debates have emerged regarding the correlation between young or new leaders and their performance, which has sparked discussions on revising candidate requirements, particularly age limits. This study examines (1) how the age limit for regional head and deputy nominations is regulated in Indonesian law, and (2) the reasons behind changes in these requirements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study finds that Law Number 10 of 2016 sets the minimum age at 30 years for governor and deputy governor candidates, and 25 years for mayor, deputy mayor, regent, and deputy regent candidates. Following a Supreme Court decision (Case No. 23 P/HUM/2024), the age requirement is calculated based on the swearing-in date. The Constitutional Court emphasizes that Article 7(2)(e) of Law No. 10 of 2016 must be strictly applied during the nomination process. Furthermore, the amendment of age limits cannot be separated from potential conflicts of interest among office holders. Constitutionally, such amendments are legitimate, whether conducted through judicial, legislative, or executive review.
EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENGURANGI KASUS CYBERBULLYING Makayasa, Al Hambra Bilal; Anwar, Nurkholis; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.27719

Abstract

ABSTRAKCyberbullying merupakan tindakan merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti merendahkan foto, video tidak senonoh. yang bertujuan untuk melecehkan, menghina atau mencemarkan nama baik. Artikel ini mengkaji efektivitas program intervensi berbasis sekolah untuk mengurangi insiden cyberbullying di kalangan siswa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, cyberbullying telah menjadi masalah serius  yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Kajian tersebut mencangkup analisis data dari berbagai sekolah yang telah menerapkan program intervensi seperti pelatihan guru, workshop untuk siswa, dan kesadaran orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  program-program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi frekuensi kejadian cyberbullying, namun juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika dan empati digital. Selain itu, intervensi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk memerangi cyberbullying dan menyarankan perlunya sekolah, orang tua, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan budaya yang mendukung dan melindungi siswa dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa cyberbullying di kalangan sekolah.Kata Kunci : Cyberbullying, Program Intervensi, Sekolah.