Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri Moh. Yustafad; Muhammad Mubarok
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i2.2644

Pemberdayaan anak yatim adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat anak yatim, melepaskan diri dari ketidakberdayaan, memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan hidup secara wajar dalam masyarakat. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui.yayasan yatim mandiri cabang kota kediri mempunyai program pada banyak aspek mulai dari pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan. Dan program kemanusiaan Yayasan Yatim Mandiri sebagai lembaga amil zakat yang fokus pada anak yatim. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dan menyeluruh tentang realitas empiris yang sesuai dengan fenomena tersebut. Tidak hanya untuk mengungkapkan gejala secara keseluruhan dan dalam konteks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud pemberdayaan anak yatim oleh yayasan yatim mandiri cabang kota kediri dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan dan pengembangan usaha demi kesejahteraan anak yatim serta melalui pogram-program yang telah dimiliki oleh lembaga yatim mandiri dengan melalui proses pengumpulan zakat dan penayaluran dana zakat.

Rekonstruksi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminisme Islam: Kritik terhadap Hukum Keluarga Islam Naim, Amal Zainun; Yustafad, Yustafad; Muna, Nailal
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v6i2.2304

This article discusses the dual role of women in the family within the context of Islamic family law and the need for its reconstruction to achieve gender equality. The aim of this research is to analyze the challenges women face in performing dual roles, both in domestic and public spheres, and to explore how Islamic family law can be reformed to be more responsive to women's needs. The methodology employed in this study is a qualitative approach with document analysis and literature review from various legal sources and Islamic feminist theories. The main discussion focuses on gender inequality in Islamic family law, the analysis of women’s roles in the workforce, and critiques of the patriarchal structure in conventional Islamic family law. The findings indicate that current Islamic family law still prioritizes women’s domestic roles, while their economic contributions are often overlooked. A reconstruction of Islamic family law based on maqashid sharia and gender equality principles is necessary to ensure that women can perform their dual roles without facing legal discrimination.

Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri Muhammad Kharfi; Yustafad Yustafad; Reza Ahmad Zahid
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v1i2.922

Pernikahan dilaksanakan dengan sighat ijab dan qabul antara walinikah dengan mempelai pria. Bagaimana jika wali mempelai putritidak berada di tempat pernikahan (berada di tempat yang jauh/masyafatul qoshri). Wali hakim merupakan alternatif bagimempelai perempuan yang demikian itu. Persoalan masyafatulqoshri menjadi fenomena menarik di wilayah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. Fokus penelitian ini 1)Bagaimana prosedur Pernikahan oleh Wali Hakim ataspertimbangan Masyafatul Qoshri di KUA Kecamatan Kota KotaKediri? 2) Bagaimana pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakimatas pertimbangan Masyafatul Qoshri di KUA Kecamatan KotaKota Kediri?. Hasil penelitiannya yaitu: 1) Prosedur perkawinansebab masyafatul qoshri adalah Pemberitahuan kehendak nikaholeh calon mempelai dengan membawa surat-surat yangdiperlukan, antara lain Surat keterangan yang menerangkan WaliNasab calon mempelai perempuan berada di tempat yang jauh,sejauh masyafatul qoshri 2) Pelaksanaan pernikahan oleh walihakim sebab masyafatul qoshri di KUA Kecamatan Kota KotaKediri sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya ditambahsurat keterangan dari kepala desa tentang wali hakim.

Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif : (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr) Jefri Sulthonudin; Yustafad; Abdul Halim Musthofa
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i1.1072

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, dalam Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan berbagai data yang valid dan obyektif, dilakukan secara langsung, dimana obyek yang diteliti adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai gugat k arena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait perkara cerai gugar karena suami dipenjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, karena bukan hanya faktor suami dipidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) dan hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Husain Najmi Fuadi; Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1245

Secara geografis Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berada di tepian Sungai Bengawan Solo ini cocok untuk dijadikan lahan usaha kerajinan batu bata, penghasilan pengrajin batu bata ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi pengrajin batu bata yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan perspektif mereka sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata dalam perspektif hukum islam di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan Fikih Zakat. Sedangkan pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah Ahmad Nahrowi; Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1441

Desa Punjul Merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai petani, serta diwilayah ini pula tersedia air yang melimpah. Dan dalam keseharianya antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul terjadi sebuah kontrak musaqah. Atau lazim dikenal dengan akad pengairan lahan pertanian. Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Akad Al-Musaqahâ€. dengan fokus penelitiaan untuk mengetahui praktik sistem musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen, wawancara dengan Petani Desa Punjul dan Pemerintah Desa Punjul. Penelitian ini mengguanakan analisis kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik sistem irigasi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul menerpkan akad musaqah serta dalam praktinya Sistem Irigasi Pertanian Desa Punjul sudah sesuai dengan akad musaqah. Dan tidak bertentangan dengan tinjauan hukum islam. Sehingga akad ini dapat dibenarkan dan dapat diteruskan sebabaimana mestinya.

Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Moh. Yustafad; Zarwaki
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1765

Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sighat yang menandakan pemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi, hadinya dua saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Ketika terkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syaraâ€™ Masyarakat Kelurahan Bandar lor Kecematan Mojoroto Kota Kediri,pada umumnya lebih mengenal istilah Mbangun nikah, arti dari bangun nikah itu sendiri adalah memperbaharui nikah.dalam istilah fiqih dinamakan Tajiddun Nikah. Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mbangun nikah dan bagaimana pandangan masyarakat Bandar Lor mengenai tradisi Mbangun nikah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah Field Research, Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan mbangun nikah adalah melakukan wawancara secara lansung terhadap tokoh agama dan para pelaku mbangun nikah masyarakat. Hasil Penelitian yaitu dalam tinjauan hukum islam, hukum Mbangun nikah boleh-boleh saja, dengan unsur Tajammul (memperindah) dan ihtiyat (kehati-hatian), dan begitupun Mbangun nikah tidak boleh apabila ada unsur untuk merusak akad yang pertama. Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar lor, mengenai Tradisi Mbangun nikah, adalah merupakan Tradisi adat atau kebiasaan yang di lakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rizki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah Mbangun nikah, tapi yang dikenal sekarang tajdidun nikah, yang mana intinya sama-sama memperbaharui nikah, yang mana Mbangun nikah itu istilah jawa dan tajdidun nikah istilah fiqih.

KH. Husain Muhammad's View on Kafa'ah in Marriage to Form a Happy Family Muhamad Adlan; Moh. Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i1.2220

In marriage, kafaah can be understood as compatibility and balance between the bride-to-be and her husband so that each individual does not experience difficulties in carrying out marriage. In society, there is a term Bibit (offspring) Bebet (economic status) Weight (the height and low quality of a person) is a measure in choosing a life partner. The concept of kafaah in this study is juxtaposed with the thoughts of KH. Husain Muhammad as a kyai figure who explores the interpretation of verses about gender and often fights for gender rights. This research includes qualitative research and research data obtained by interview method and additional data from books and scientific articles related to kafaah. The results of this study explain that kafaah according to KH. Husain Muhammad is a match or suitability between a couple. And the suitability referred to by him ideally there are four aspects, then the priority is ad-din. Ad-din in this context is interpreted as a measure of compatibility in unuversal morality or in the sense of morals, not something outwardly idealistic.

Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri Moh. Yustafad; Muhammad Mubarok
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i2.2644

Pemberdayaan anak yatim adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat anak yatim, melepaskan diri dari ketidakberdayaan, memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan hidup secara wajar dalam masyarakat. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui.yayasan yatim mandiri cabang kota kediri mempunyai program pada banyak aspek mulai dari pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan. Dan program kemanusiaan Yayasan Yatim Mandiri sebagai lembaga amil zakat yang fokus pada anak yatim. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dan menyeluruh tentang realitas empiris yang sesuai dengan fenomena tersebut. Tidak hanya untuk mengungkapkan gejala secara keseluruhan dan dalam konteks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud pemberdayaan anak yatim oleh yayasan yatim mandiri cabang kota kediri dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan dan pengembangan usaha demi kesejahteraan anak yatim serta melalui pogram-program yang telah dimiliki oleh lembaga yatim mandiri dengan melalui proses pengumpulan zakat dan penayaluran dana zakat.

The Principle of Reciprocity in Contemporary Court Decisions: Analysis of Qirā'ah Mubādalah in Divorce Decisions of the Surabaya Religious High Court Ali Ma'shum; Yustafad; Fatmah; Nailal Muna; Mohammad Rafli; Muhammad Khowarizmi
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/d0mvem37

Purpose – The purpose of this study is to analyze contemporary judges' considerations in divorce case rulings at the Surabaya Religious High Court and to examine the principle of reciprocity in the Qirā'ah mubādalah theory. Alimony rulings are not based on the status of the father (male) or the mother (female), but rather on who is considered more capable of fulfilling it. Method - The method used was library research by reviewing the divorce decision of the Surabaya Religious High Court in case No. 217/Pdt.G/2021/PTA.Sby. The analysis was carried out using the concept of Qirā’ah mubādalah theory. Findings – The results of the study show that the judge's considerations were not only focused on normative aspects, but also on the socio-economic context of the parties and the correction of procedural errors at the first level. The revocation of māḍiyah income and the adjustment of ḥaḍānah income reflect situational justice in accordance with Q.S. At-ṭalāq. The principle of Qirā'ah mubādalah in the Surabaya Religious High Court (PTA) decision can be seen from the placement of men and women as equal subjects. The adjustment of livelihoods reflects mutual and relational justice, and shows that mubādalah values can be integrated into formal law in a fair and legitimate manner. Research implications and limitations – The limitation of this paper is that it does not present many court decisions on divorce cases as comparative data for this decision. Originality – The study is original in applying Qirā’ah mubādalah to court decision analysis.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search